PP FSP KEP SPSI

2012-01-18T11:31:00.000+07:00

Kabar Gembira Untuk Pekerja, MK Putuskan Outsourcing Tidak Punya Dasar Hukum!

Selasa, 17 Januari 2012 - 12:59 ·

Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, kata majelis, maka para pekerja diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak.

Jakarta, Seruu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk pekerja kontrak (outsourcing) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau bersyarat.

"Aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Menurut mahkamah, frasa "perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan ini dimohonkan oleh Didik Suprijadi yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML).

Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai posisi pekerja atau buruh outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan PKWT.

"Apabila hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang memberi kerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja atau buruh outsourcing habis karena masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja pekerja/buruh outsourcing," kata Ahmad Sodiki, saat membacakan pertimbangannya.

Akibatnya, lanjutnya, pekerja/buruh menghadapi risiko tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya karena pekerjaan borongan atau perusahaan penyediaan jasa tidak lagi mendapat kontrak perpanjangan dari perusahaan pemberi kerja.

Selain adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan, kata Ahmad Sodiki, pekerja atau buruh akan mengalami ketidakpastian masa kerja yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan secara jelas akibat sering bergantinya perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdiannya.

Mahkamah menilai ketidakpastian nasib pekerja atau buruh sehubungan dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena UU Ketenagakerjaan tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja

Untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan.

MK juga menyatakan bahwa aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya, karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak diperlakukan sebagai pekerja baru.

"Masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional," katanya.

Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, kata majelis, maka para pekerja diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak.

Majelis MK menyatakan bahwa putusan tersebut untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja. [mus]

Karyawan Freeport masih belum Kembali Bekerja

2011-12-22T12:09:00.002+07:00

Kamis, 22 Desember 2011 09:49 WIB

TIMIKA--MICOM: Jajaran Kepolisian Daerah Papua mengatakan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang menggelar aksi mogok kerja di Check Point 1 Mil 28 Timika belum kembali ke tempat kerja mereka di Tembagapura.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Polisi Paulus Waterpauw di Timika, Kamis (22/12), mengatakan, dengan telah ditandatanganinya kesepakatan antara manajemen PT Freeport dengan pihak SPSI di Jakarta pada 12 Desember, seharusnya karyawan Freeport yang mogok harus sudah kembali ke tempat kerja mereka masing-masing.

Surat kesepakatan antara manajemen PT Freeport dengan pihak Serikat Pekerja ditandatangani oleh Armando Mahler mewakili pihak manajemen dan Sudiro mewakili karyawan bertempat di Kantor Pusat PT Freeport Indonesia, Plaza 89 Jakarta.

"Sampai saat ini karyawan masih bertahan melakukan pemogokkan di Check Point 1, padahal sesungguhnya surat pernyataan kesepakatan sudah ditandatangani tanggal 12 Desember. Tampaknya ada sedikit kendala sehingga karyawan belum bisa kembali bekerja," jelas Waterpauw.

Menyikapi adanya tarik-ulur tindak lanjut hasil kesepakatan yang dibuat di Jakarta itu, pihak kepolisian mencoba melakukan komunikasi dengan dua belah pihak yakni pihak manajemen PT Freeport dan pihak Serikat Pekerja.

"Sampai sore kemarin (Rabu) di mana SPSI menggelar rapat dengan karyawan di Check Point 1 Mil 28 tampaknya belum ada satu ketegasan sikap, kapan mereka sesungguhnya akan kembali bekerja," ujar Brigjen Paulus Waterpauw.

Alasan utama karyawan Freeport belum kembali ke lokasi kerja mereka, katanya, yaitu karena belum ada jaminan untuk bekerja kembali bagi ribuan karyawan perusahaan privatisasi dan kontraktor yang sudah dirumahkan dan di-PHK oleh manajemen perusahaan.

Ribuan karyawan perusahaan privatisasi dan kontraktor itu seperti dari PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI), PT Pangansari Utama dan lainnya dirumahkan dan dipecat gara-gara mereka juga ikut melakukan aksi mogok kerja bersama karyawan PT Freeport.

Menurut Paulus Waterpauw, seharusnya kesepakatan yang dibuat di Jakarta yang berisi enam atau tujuh point menjadi pedoman bagi seluruh karyawan yang melakukan mogok kerja untuk kembali bekerja.

"Seharusnya hal-hal itu include (termasuk) di dalam kesepakatan yang dibuat di Jakarta dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang juga ditandatangani oleh pemerintah. SKB silahkan diproses, tetapi karyawan harus kembali ke tempat kerja masing-masing. Jangan cari-cari alasan untuk mengulur-ulur waktu," ujar mantan Kapolres Mimika 2003-2005 itu.

Terkait situasi itu, Brigjen Paulus Waterpauw meminta pihak manajemen PT Freeport dan terutama pihak Serikat Pekerja untuk bersikap tegas, menaati surat kesepakatan yang sudah ditandatangani di Jakarta pada 12 Desember.

"Tapi dari pembicaraan, kelihatan SPSI mau membicarakan terlebih dahulu soal jaminan bagi karyawan privatisasi dan kontraktor untuk kembali bekerja. Kami sudah memberikan toleransi kepada Serikat Pekerja," jelas Brigjen Paulus Waterpauw. (Ant/Ol-3)

Pengurus SPSI Freeport akan Diproses Hukum

2011-12-22T12:08:00.001+07:00

Kamis, 22 Desember 2011 07:09 WIB

TIMIKA--MICOM: Jajaran Kepolisian Resor Mimika, Papua, siap memproses hukum sejumlah pengurus Serikat Pekerja PT Freeport pimpinan Sudiro atas berbagai kasus yang terjadi selama aksi mogok kerja ribuan karyawan sejak 15 September hingga saat ini.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Paulus Waterpauw di Timika, Kamis (22/12), menegaskan Polres Mimika telah mengirim surat panggilan ke pengurus SPSI Freeport untuk menghadap pada Sabtu (24/12) mendatang. Ia menambahkan polisi juga akan membatasi aktivitas para pengurus SPSI Freeport dengan tidak boleh meninggalkan Kota Timika dalam waktu dekat.

"Kemarin Polres sudah mengirim surat panggilan agar mereka menghadap hari Sabtu," ujar Paulus.

Menurut dia, para pengurus SPSI Freeport harus bertanggung jawab terhadap semua rangkaian-rangkaian dan langkah-langkah yang mereka lakukan selama berlangsungnya aksi mogok ribuan karyawan Freeport.

Berbagai tindakan yang dilakukan tersebut, katanya, sudah sangat mengganggu kepentingan umum dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Selain itu, pengurus SPSI Freeport juga diduga melakukan tindak pidana penghasutan dengan memengaruhi karyawan yang lain untuk mengulur-ulur waktu untuk kembali ke tempat kerja meski surat pernyataan kesepakatan bersama tentang kenaikan upah sebesar 40 persen sudah ditandatangani di Jakarta sejak 12 Desember.

"Apa yang mereka lakukan selama ini cukup kuat masuk sebagai tindak pidana. Dampak dari aksi mogok kerja karyawan PT Freeport terlalu banyak, mulai dari kasus pengrusakan, pencurian bahkan penembakan-penembakan," kata mantan Kapolres Mimika periode 2003-2005 dan Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua itu.

Paulus mengemukakan sejauh ini telah dipanggil 10 orang pengurus SPSI Freeport sebagai saksi dan baru empat orang yang datang memenuhi panggilan penyidik Polres Mimika.

"Semuanya akan kami periksa sebagai saksi. Dari situ bisa diketahui siapa yang menyuruh, siapa yang mengatur semua rangkaian kegiatan ini, lalu siapa yang patut disangkakan," jelasnya.

Ia menambahkan aksi mogok kerja karyawan Freeport terutama setelah pendudukan Check Point 1 Mil 28 dan pemblokiran ruas jalan poros tambang di Mil 27 juga sudah memenuhi unsur tindak pidana karena telah berubah dari mogok kerja, menjadi unjuk rasa, bahkan demonstrasi. (Ant/OL-10)

Update Info Tentang Pelaksanaan Hasil dari Kesepakatan Bersama PUK SPSI dan Manajemen Freeport .

2011-12-19T13:08:00.001+07:00

Update Info Tentang Pelaksanaan Hasil dari Kesepakatan Bersama PUK SPSI dan Manajemen Freeport .

Timika, 19 Desember 2011 .

Salam Solidaritas Pekerja,

Sahabat Pekerja di Freeport dan Koalisi Pendukung Pekerja Freeport serta rekan-rekan Solidaritas Pekerja/Buruh semuanya ;

Sesuai dengan Surat Kesepakatan Perjanjian Bersama, maka PUK SPSI PTFI menindaklanjuti ke Manajemen Freeport ( yang diwakili oleh pimpinan Departemen Hubungan Industrial ) agar menjadi persamaan pengertian menyangkut "Tidak Adanya Tindakan Disiplin bagi Seluruh Peserta Mogok" yang tercantum dalam point ke 2 dalam Kesepakatan PB tersebut. "Peserta Mogok" dalam hal ini mulai dari Pekerja Sub Kontraktor, Kontraktor, Privatisasi dan Freeport, baik Non Staf maupun Pekerja Staf .

Pertemuan pada hari Sabtu, 17 Desember 2011, Pengurus PUK SPSI PTFI meminta agar Manajemen Freeport mengeluarkan "Surat Penegasan Tidak Ada Pemberian Tindakan Disiplin Kepada Seluruh Peserta Mogok" seperti yang dimaksud diatas sehingga Surat itu menjadi pegangan yang ditunjukan ke perusahan-perusahan dalam PT.Freeport Indonesia.

Apabila Surat tersebut sudah ada, maka Pengurus PUK SPSI PTFI akan menyampaikan Hasil Kesepakatan Perjanjian Bersama secara lengkap dan juga "Proses Mobilisasi" dan "Acara" Pembukaan Blokade akan di atur bersama oleh PUK SPSI (Pengurus, Komisaris, Denlap) bersama manajemen PT.Freeport Indonesia .

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan .

Tuntutan Dipenuhi, Ketua SPSI Freeport Disambut Ribuan Pekerja

2011-12-19T13:05:00.002+07:00

Timika, (tvOne)

Ribuan pekerja PT Freeport sambut kedatangan Tim SPSI Freeport, pascatercapainya kesepakatan kenaikan upah yang disetujui manajemen sebesar 40 persen. Jumat (16/12) pagi, ribuan pekerja itu telah memadati Bandara Mozes Kilangin, Timika, menunggu kedatangan tim SPSI dari Jakarta.

Aksi tersebut sebagai bentuk kebahagiaan para pekerja melalui SPSI Freeport memperjuangkan kenaikan upah. Selanjutnya Ketua SPSI, Sudiro, diarak keliling kota menuju kantor sekretariat SPSI.

Seorang Karyawan Kontraktor Freeport Tewas Tertembak

2011-10-22T16:37:00.000+07:00

Seorang staf PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI), salah satu perusahaan privatisasi PT Freeport Indonesia, tewas ditembak gerombolan bersenjata tak dikenal di Mil 39 ruas jalan Timika menuju Tembagapura, Papua. Insiden ini terjadi pada Jumat (21/10) sekitar pukul 06.00 WIT.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di Timika, Jumat menyebutkan sekitar pukul 06.00 WIT terdengar suara tembakan di Mil 39, sekitar 100 meter sebelum jembatan Sungai Ajikwa di Mil 40. Mendengar itu, sejumlah aparat Satuan Tugas Pengamanan PT Freeport mendatangi lokasi kejadian dan menemukan seorang pendulang tradisional mengalami luka tembak di lengan kirinya.

Aparat juga menemukan seorang staf PT KPI yang sudah dalam kondisi meninggal dunia tergeletak di lokasi kejadian. Kedua korban langsung dilarikan ke Klinik Mil 38 dan selanjutnya dibawa ke Kuala Kencana.

Akibat kejadian tersebut, saat ini akses transportasi dari Kuala Kencana menuju Tembagapura dan sebaliknya sudah ditutup.

Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Polisi Deny Edward Siregar hingga saat ini belum bisa dimintai tanggapannya terkait kejadian tersebut.

Dalam sepekan terakhir, insiden penembakan oleh orang tak dikenal di areal PT Freeport sudah dua kali terjadi. Pada Jumat pekan silam, tiga karyawan PT Puri Fajar Mandiri ditembak hingga tewas oleh segerombolan orang bersenjata yang tak dikenal di ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro tepatnya di Mil 37.

Aksi sabotase terus meningkat di areal kerja PT Freeport Indonesia dalam beberapa pekan terakhir terutama sejak terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dengan karyawan Freeport di Terminal Gorong-gorong Timika, 10 Oktober silam.

Aksi sabotase yang dilakukan berupa rentetan penembakan oleh gerombolan bersenjata tak dikenal, pemblokadean ruas jalan poros dari Pelabuhan Portsite Amamapare menuju Tembagapura oleh karyawan tepatnya di Mil 27 dan check point 1 Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika, pemotongan pipa yang mengalirkan konsentrat dari Tembagapura menuju Pelabuhan Portsite Amamapare di Mil 45 dan lainnya.(ANS/Ant)

Mogok pekerja 'lumpuhkan produksi' Freeport

2011-09-27T14:34:00.000+07:00

Karyawanan menuntut kenaikan upah lima kali dari gaji sekarang dan perundingan sebelumnya gagal

Ribuan pekerja perusahaan pertambangan emas dan tembaga Amerika Serikat di Papua Freeport McMoran melakukan pemogokan sehingga mengganggu produksi tambang, kata serikat pekerja.

Salah satu ketua serikat pekerja PT Freeport Oktavianus Hisage mengatakan produksi di tambang hari ini (15/9) lumpuh.
Berita terkait

Perundingan karyawan Freeport dengan perusahaan
Pekerja Freeport lanjutkan aksi mogok
Freeport: Pemogok seharusnya konsultasi

Link terkait
Topik terkait

Tenaga kerja, migrasi,
Ekonomi

Mogok kerja ini direncanakan berlangsung selama satu bulan setelah perundingan untuk membicarakan tuntutan kenaikan gaji tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

Perundingan itu dilakukan menyusul aksi mogok ribuan karyawan selama beberapa hari bulan Juli lalu.

Mereka menuntut kenaikan gaji lima kali lipat dari gaji mereka saat ini, sekitar US$3 atau sekitar Rp27.000 per jam. Menurut salah seorang juru bicara serikat pekerja Juli Parorongan, sekitar 90% ari 12.000 anggotanya mengikuti mogok kali ini.

"Kita menginginkan para pekerja berpenghasilan sama dengan pekerja Freeport di negara-negara lain," katanya.
Jauh lebih kecil

Para pimpinan serikat pekerja mengatakan jika dibandingkan dengan 14 perusahan tambang yang berada di bawah Freport McMoran, maka upah karyawan PT Freerport Indonesia di Papua jauh lebih kecil.

Mereka menyebutkan salah satu tambang di bawah PT Freeport McMoran yang berada di Amerika Utara mempunyai alokasi dana untuk upah pekerja mencapai sekitar 1,4 sen dari US$1 keuntungan perusahaan sementara di Kongo proporsinya adalah 0.98 sen untuk setiap US$1.

Perusahaan tambang raksasa Amerika tersebut berharap perundingan bisa dilanjutkan untuk mencari jalan pemecahan.

Manajemen Freeport juga berpendapat bahwa aksi mogok tidak memiliki dasar hukum.

"Tidak ada dasar hukum untuk melakukan mogok total, atau mogok sebagian, karena peraturan memungkinkan kesempatan untuk melakukan perundingan terus menerus dan mediasi," kata juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait seperti dikutip kantor berita AP.

DPRD dan Kemenkeu Bahas Divestasi Saham Freeport

2011-09-27T14:32:00.000+07:00

Mimika, Seruu.com - Wakil Ketua II DPRD Mimika, Karel Gwijangge bersama 15 anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mimika, Papua, Jumat menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan di Jakarta.

Ketua Pansus DPRD Mimika, Luther Wakerkwa yang dihubungi dari Timika, mengatakan rapat tersebut dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Marwanto Harjowiryono dan tujuh orang anggota Kaukus Parlemen Papua.

Luther mengatakan, dalam pertemuan itu Pansus DPRD Mimika menjelaskan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tentang keinginan Pemkab dan DPRD Mimika untuk mendapatkan bagian saham PT Freeport.

"Pak Dirjen sangat merespon positif keinginan Pemkab dan DPRD Mimika untuk mendapatkan bagian saham PT Freeport karena hal itu merupakan amanat Kontrak Karya PT Freeport yang ditandatangani tahun 1991 khususnya dalam Pasal 24 dan juga diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara," jelas Luther.

Menurut Luther, meski soal divestasi saham PT Freeport diatur secara jelas dalam Kontrak Karya tahun 1991, namun hingga saat ini PT Freeport belum mengimplementasikan hal itu.

Terkait dengan perjuangan Pemkab dan DPRD Mimika untuk mendapatkan bagian saham PT Freeport, Luther mengharapkan dalam waktu dekat Komisi VII DPR RI yang membidangi soal pertambangan dapat memfasilitasi pertemuan kementerian terkait di bidang ekonomi dengan Pemkab dan DPRD Mimika agar hal ini bisa direalisasikan.

"Pemkab dan DPRD Mimika sangat berkeinginan mendapatkan bagian saham PT Freeport sehingga kehadiran perusahaan ini tidak saja membawa dampak negatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat tetapi juga dapat memikirkan masa depan anak cucu kami," jelasnya.

Luther menambahkan, Pemkab Mimika akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya khusus mengurus divestasi saham PT Freeport.

Melalui BUMD yang akan dibentuk itu, katanya, diharapkan Pemkab Mimika dapat memberdayakan ribuan tenaga kerja yang saat ini menganggur di Timika yang tidak diakomodasi untuk bekerja di areal tambang PT Freeport.

Saat ini terdapat 9,36 persen saham PT Freeport yang dalam posisi menggantung alias tidak bertuan. Saham sebesar 9,36 persen itulah yang dibidik oleh Pemkab Mimika untuk bisa terlibat sebagai salah satu pemegang saham PT Freeport.

Hingga saat ini mayoritas saham PT Freeport dikuasai oleh Freeport McMoRan Copper & Gold Inc yang berkedudukan di New Orleans Amerika Serikat.

Beberapa bulan lalu Pansus DPRD Mimika telah melakukan kegiatan studi banding ke Kabupaten Sumbawa Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempelajari divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Freeport Lebih Banyak Rugikan Indonesia

2011-09-27T14:31:00.001+07:00

Keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai perusahaan tambang emas terbesar di dunia dinilai pegiat lingkungan lebih banyak merugikan ketimbang mendatangkan manfaat bagi bangsa Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies, Marwan Batubara, menyebutkan permasalahan utama PTFI adalah tidak adilnya perusahaan tambang milik Amerika Serikat itu dalam membagi hasil yang didapatkannya dari sumber daya alam Indonesia.

Perusahaan yang berlokasi tambang di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, itu juga dituding telah membuat masyarakat lingkungan sekitarnya merana.

Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc ini juga diklaim suku asli di lokasi tambang, suku Amungme, secara nyata telah merusak tanah ulayat yang menimbulkan kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan persoalan HAM.

Atas kerusakan tanah ulayat dan masalah ikutan yang timbul itu, suku Amungme dengan bantuan pecinta lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendaftarkan gugatan terhadap PTFI ke PN Jakarta Selatan.

Untuk mengetahui bagaimana dan mengapa Indonesia lebih banyak rugi ketimbang mendapat manfaat dari operasi PTFI, berikut petikan wawancara matanews dengan Marwan Batubara:

Bagimana Anda melihat persoalan yang ada di PTFI selama ini?
Secara umum saya melihat kita sudah terlalu banyak dirugikan dari usaha pertambangan ini. Apa yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang sudah kita berikan. Baik dari segi pengelolaan, keuntungan, maupun dampak bagi lingkungan. Seharusnya kita mendapatkan lebih. Tapi selama ini justru sebaliknya. Selama ini Kontrak karya yang disetujui cenderung merugikan Indonesia.

Lalu bagaimana seharusnya pemerintah bersikap agar PTFI lebih membawa kemakmuran bagi Indonesia?
Saya rasa bukan untuk kemakmuran, tapi lebih kepada pemberlakuan kewajaran dari eksploitasi sumber daya alam milik Indonesia. Memang yang melakukan adalah Amerika, tapi harus diingat, sumber yang mereka ambil adalah punya kita. Jadi hanya menuntut hak yang seharusnya kita dapat agar lebih fair.

Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk menangani masalah ini?
Menurut saya yang paling penting adalah me-review kontrak karya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Namun tidak hanya me-review, tapi juga harus berani mengubah kontrak karya itu agar tidak lagi merugikan Indonesia.

Tak hanya berhenti di situ saja, selain itu kita harus meningkatkan pemilikan saham atas PTFI. Selama ini kita sudah punya saham di PTFI, namun masih sedikit, hanya 9,36 persen saja. Hal ini akan menghambat penyelesaian keadilan PTFI terhadap Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam.

Dari segi saham pun kita seharusnya mendapatkan perlakuan khusus karena sumber utamanya adalah kekayaan Indonesia. Penjualan saham tidak bisa mengikuti harga saham yang berlaku.

Kemudian yang terakhir adalah menempatkan para eksekutif Indonesia dalam jajaran pengelola perusahaan. Selama ini tidak ada komisaris dari Indonesia. Kalau adapun hanya komisaris independen yang tentu saja tidak mengutamakan kepentingan Indonesia, tapi kepentingan pemegang saham.

Apa pemerintah sudah terpikir dan melakukan itu?
Belum. Ya pemerintah harus lebih beranilah kepada Amerika Serikat. Jangan takut akan adanya tekanan-tekanan, baik dari segi politik atau apa pun. Harus lebih beranilah untuk mengubah nasib bangsa ini. (*cdr/ham)

Karyawan Freeport Kembali Mogok

2011-09-27T14:30:00.001+07:00

[TIMIKA] Sekitar 20 ribu karyawan PT Freeport Indonesia melakukan aksi mogok mulai Kamis (15/9) dini hari, setelah tidak ada titik temu terkait permintaan kenaikan upah pekerja. Aksi ini rencananya akan berlangsung selama sebulan dan dikoordinir Pengurus Unit Kerja-Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-PT Freeport Indonesia (PUK-FSP SPSI-PTFI).

Dari pantauan SP di Gorong-Gorong atau terminal kedatangan karyawan PT Freeport Indonesia, kedatangan karyawan sudah dimulai sejak pukul 9.00 WIT. Informasi yang diperoleh SP menyebutkan, ada 120 trip bus untuk mengangkut karyawan turun dari Gressberg, Tembagapura.

Virgo Solossa saat dihubungi SP, Kamis (15/9) pagi mengaku aksi mogok sudah mulai dilakukan. "Tidak ada titik temu antara manajemen dengan kami PUK-FSP SPSI-PTFI soal upah kenaikan 17,5 dolar AS hingga 43 dolar AS per jam. Karena tidak ada titik temu, juga soal kenaikan kepangkatan pada level-level yang kami minta," ujarnya. Saat ini karyawan menerima gaji 1.5 dolas AS hingga 3,5 dolar AS per jam.

Menanggapi aksi mogok tersebut, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Siraitan mengaku, manajemen kecewa dengan keputusan Pengurus Unit Kerja SPSI yang memutuskan melakukan mogok kerja yg tidak sah itu.

"Sejak 20 juli, 2011, manajemen telah beritikad baik untuk melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan wajar. Paket finansial yang sangat baik telah ditawarkan selama perundingan. Paket yang ditawarkan adalah paket terbaik yang ditawarkan untuk para pekerja di Indonesi," ujarnya.

Menurut dia, hari ini suatu mediasi dijadwalkan berlangsung di Kemenakertrans untuk mencari solusi dan mencapai Perjanjian Kerja Bersama untuk periode 2011 - 2013. [154]

Pekerja Mogok, Manajemen Freeport Kecewa

2011-09-27T14:29:00.002+07:00

TEMPO Interaktif, Timika - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) menyayangkan aksi mogok ribuan pekerja di perusahaan tambang ini, Kamis, 15 September 2011.

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, dalam pernyataannya yang dikirim melalui pesan pendek kepada wartawan di Timika, menyatakan manajemen PT Freeport Indonesia kecewa dengan sikap Pengurus Unit Kerja-Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-FSP KEP SPSI) yang memutuskan untuk melakukan pemogokan.

"Kami telah mengutarakan keinginan kami agar perundingan dapat dilanjutkan dan diselesaikan tepat pada waktu," kata Ramdhani.

Menurut dia, kalau mengacu Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 48/MEN/IV/2004, jika tidak ada kata sepakat, perundingan bisa dilanjutkan dengan penambahan waktu maksimal 30 hari.

Ketika dikonfirmasi terkait keberatan manajemen Freeport dengan aksi mogok ini, Sekretaris Jenderal PUK-FSP KEP SPSI Albar mengatakan pihaknya akan segera menyatakan sikap resmi dalam sebuah konferensi pers. "Kami melalui juru bicara kami akan menyatakan secara resmi dalam konferensi pers," kata Albar.

Hingga Kamis petang, ribuan pekerja Freeport sudah berdatangan di Kota Timika dari areal kerja mereka di mil 74 Tembagapura dan dari wilayah Portsite (pelabuhan milik Freeport).

Rencananya, ribuan pekerja Freeport ini akan menggelar aksi damai di poros jalan Kota Kualakencana di gerbang kota milik Freeport ini.

Karyawan Freeport Mogok, Kerugiannya Rp57,3 M Per Hari

2011-09-27T14:27:00.000+07:00

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, berpotensi membuat kerugian sebesar US$6,7 juta per hari atau Rp57,3 miliar.

"Kerugian dari sisi pendapatan negara sebesar US$ 6,7 juta, sementara dari sisi produksi biji emas dan tembaga sebesar 230 ribu ton," Darwin menyampaikan hal itu dalam jumla pers di kantornya, Jakarta Jumat (16/9/2011).

Darwin Saleh juga mengungkapkan, PT Freeport Indonesia berpotensi mengalami kerugian US$19 juta per hari akibat aksi demonstrasi yang kini tengah berlangsung di Papua.

"Angka US$19 juta itu dari potensi kehilangan penjualan Freeport per harinya," terangnya.

Sebagaimana diketahui, aksi mogok ini telah dilakukan sekitar 8.000 karyawan PT Freeport Indonesia sejak kemarin, Kamis (15/9/2011). Rencananya, aksi mogok kerja ini akan digelar selama satu bulan, terhitung sejak 15 September hingga 15 Oktober. Dalam aksi mogok kerja ini karyawan menuntut perbaikan kesejahteraan, seperti penyesuaian upah pokok dan nilai persentase program asuransi serta tabungan hari tua.

Dia melanjutkan bahwa Kementerian ESDM akan terus memantau permasalahan ini. “Kami sudah mengirim staf ahli Menteri ESDM dan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu bara pergi ke sana untuk menjaga fasilitas produksi. Siang ini saya dan Dirjen Minerba, (Thamrin Sihite-Red) juga akan berangkat ke sana," katanya.

Lebih lanjut, Darwin mengatakan dirinya optimis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat segera mengatasi permasalahan Freeport. "Kami akan mendorong dan memfasilitasi agar permasalahan segera selesai," katanya.

Hal ini senada dengan keterangan Susyanto, Plt.Kepala Biro Hukum dan Humas, dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat (16/9/2011).

“Kami yakin Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memang sesuai tugas dan fungsinya akan mampu mengatasi permasalahan tenaga kerja di Freeport dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak,” terangnya.

Terkait dengan kemungkinan apabila permasalahan tenaga kerja mengganggu produksi Freeport, kementerian ESDM telah dan terus melakukan langkah-langkah penyelesaian serta menetapkan kebijakan antara lain telah menugaskan salah satu Staf Ahli Menteri dan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk menjaga peralatan produksi dan fasilitas lainnya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Dia menegaskan bahwa permasalahan tenaga kerja di Freeport pada hakekatnya mempunyai dimensi yang luas dan lintas sektor. “Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak agar memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut serta terus meningkatkan koordinasi guna menghindari permasalah yang lebih besar di masa mendatang,” katanya.

SPSI: Mogok Kerja Karyawan Freeport Sah

2011-09-27T14:25:00.003+07:00

TIMIKA--MICOM: Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP-KEP SPSI) PT Freeport Indonesia menegaskan bahwa aksi mogok kerja ribuan karyawan perusahaan itu sejak Kamis (15/9) sah.

"Mogok ini sah dan sangat sah. Kalau manajemen mengatakan tidak sah, itu versi mereka," kata Juru Bicara PUK SPSI PT Freeport, Julius Parorongan di Timika, Provinsi Papua, Jumat (16/9).

Ia mengatakan, sebelum menggelar aksi mogok kerja, SPSI PT Freeport telah mengajukan surat pemberitahuan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika sejak 5 September 2011.

Sesuai ketentuan Pasal 137-145 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, katanya, mogok kerja dapat dilakukan dengan catatan pemberitahuan kegiatan itu dilakukan paling lambat tujuh hari sebelumnya.

"Sejak 5 September kami sudah mengirim surat pemberitahuan ke manajemen perusahaan dan pemerintah daerah dengan harapan perusahaan memiliki itikad baik. Kalau manajemen menyatakan menyesal dan kecewa, kami pekerja yang justru merasa lebih kecewa dengan sikap perusahaan," ujarnya.

Julius mengatakan, penilaian sah atau tidaknya aksi mogok kerja karyawan Freeport saat ini hanya bisa dinyatakan oleh pihak pengadilan, bukan oleh masing-masing pihak.

Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan aksi mogok kerja, menurut Julius, PUK SPSI PT Freeport meminta anggota SPSI menentukan sikap atau pendapat dengan menawarkan tiga opsi.

Tiga opsi yang ditawarkan kepada anggota SPSI Freeport yaitu menerima tanpa syarat seluruh tawaran manajemen tentang kenaikan upah kerja, menempuh jalur hukum ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) untuk menyelesaikan kebuntuan proses perundingan untuk menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2011-2013 dan melakukan mogok kerja dengan siap menghadapi berbagai risiko yang akan terjadi.

Ia mengemukakan, dari lebih dari 8.000 anggota SPSI Freeport, sebanyak 7.612 orang memilih opsi ketiga.

Menurut dia, selama aksi mogok berlangsung, tuntutan karyawan Freeport masih tetap sama yaitu minta menghadirkan James R Moffet yang merupakan Pimpinan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc untuk datang memenuhi tuntutan pekerja.

Jika Moffet tidak bisa datang ke Timika, karyawan Freeport bersedia menerima utusan Moffet dengan catatan yang bersangkutan membawa surat kuasa yang ditandatangani dan dicap bah oleh Moffet.

"Kami sangat menyayangkan bahwa pucuk pimpinan PT Freeport tidak bisa mengambil keputusan yang tegas demi menghindari masalah ini. Kalau pimpinan benar-benar bijaksana, seharusnya mogok kerja ini tidak perlu terjadi. Kami pekerja di Freeport tidak menginginkan hal ini tetapi terpaksa dilakukan karena tidak ada jalan lain. Sangat disayangkan perusahaan tidak mau membuka diri," ujar Julius. (Ant/wt/X-12)

Ribuan Karyawan Freeport Mogok Kerja

2011-09-27T14:25:00.001+07:00

Timika - Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, Papua, melakukan mogok kerja. Mogok kerja dipicu gagalnya negosiasi serikat pekerja dengan pihak manajemen karena pengurus serikat pekerja dipecat.

Sebanyak 2.000 orang diperkirakan kini tengah berada di Kuala Kencana. Sementara 5.000 orang diperkirakan masih dalam perjalanan dari Tembagapura ke Timika.

Aksi mogok masal ini dikarenakan manajemen Freeport Indonesia dinilai tidak bersedia membuka ruang untuk mengadakan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI PT Freeport Indonesia, Senin (4/7/2011).

Wakil Sekretaris SPSI PT Freeport Indonesia, Obed Ratulobo mengatakan mereka diminta berunding soal PKB. Namun dalam persiapan untuk perundingan, tiba-tiba ada masalah. Pengurus SPSI yang sah dianggap tidak sah.

"Maka itu PTFI pecat 6 orang karyawan yang adalah anggota SPSI karena pengurus yang ada dianggap tidak sah. Kan sebenarnya beri ruang dulu agar persoalan ini kita bahas bersama dalam sebuah perundingan. Kita menghormati segala bentuk perundingan, karena itu yang diharapkan oleh
seluruh karyawan yang bekerja di Freeport," tuturnya kepada wartawan, via telepon selulernya.

Menyikapi hal ini, Juru Bicara PTFI, Ramdani Sirait, saat dihubungi detikcom mengaku Serikat pekerja PT Freeport Indonesia telah memulai aksi mogok kerja pada tanggal 4 Juli. Menurutnya, perusahaan telah berusaha untuk memulai perundingan terkait Perjanjian Kerja Bersama untuk periode 2 tahun ke depan yang akan dimulai pada Oktober 2011. Namun, pimpinan serikat tidak bertemu dengan perusahaan karena terjadinya kerancuan mengenai perubahan kepemimpinan dalam serikat.

Sementara itu, pihak Freport terus berusaha untuk berkomunikasi dengan pimpinan serikat dan karyawan dan telah mengimbau para karyawan untuk kembali bekerja. Sementara, masalah ini tetap akan diselesaikan guna menghindari dampak-dampak terhadap perusahaan dan karyawan.

"Karena PTFI akan bekerja dengan anggota serikat yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan masalah ini sampai kedua belah pihak mencapai persetujuan. Sedangkan proses pengiriman konsentrat tidak terganggu sampai saat ini," ucapnya.

Salah satu hal yang menarik dari peristiwa mogok masal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Tonggoi Papua (organisasi pekerja PTFI yang merupakan masyarakat asli Papua) melalui surat yang ditandatangani Ketua Frans Pigome dan Sekretaris Rolla Nuboba mengatakan posisi Tonggoi Papua netral menyikapi aksi mogok tersebut. Karyawan dari anggota Tonggoi tetap bekerja tapi mereka mendukung perundingan agar dapat berjalan dengan baik. Tonggoi Papua juga menegaskan tidak bertanggung jawab atas tindakan berbagai anggota yang tidak mematuhi keputusan organisasi.

Hatta : Freeport Belum Minta Bantuan Pemerintah

2011-09-27T14:24:00.000+07:00

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan akan memfasilitasi pertemuan antara PT Freeport Indonesia dengan para karyawan yang tengah melakukan aksi mogok.

"Saya harapkan mereka dapat menemukan solusi yang baik untuk itu, saya berencana untuk berkomunikasi agar dicarikan solusi yang tepat," kata Hatta di Jakarta, Jumat (16/9/2011).

Tentu, lanjutnya, ada mekanisme dalam penyelesaian pessoalan perburuhan. "Pertemuan bilateral kemudian bipartit istilahnya bukan bilateral kemudian baru nanti meminta bantuan," imbuhnya.

Ketika ditanyakan apa sudah ada permintaan Freeport ke pemerintah untuk ikut bantu mengatasi masalah ini, dia mengatakan belum ada. "Secara resmi belum (ada permintaan dari PT Freeport agar pemerintah turun tangan) menerima, mungkin langsung Kemenakertrans. Tapi saya akan proaktif menanyakan hal itu," jawabnya.

"Kalau ada pemogokan seperti itu tidak baikkan? Dari sisi produksi terganggu, karyawan terganggu tidak bekerja. Juga memberikan dampak iklim yang kurang bagus bagi kita," tukasnya.

Sebelumnya, sekira 11 ribu orang Karyawan PT Freeport Indonesia tengah menggelar aksi, walaupun manajemen PT Freeport berusaha mengintimidasi para pekerja yang melakukan aksi mogok dengan cara mengedarkan surat pemberitahuan, isinya antara lain, jika tidak bekerja maka tidak akan digaji. Aksi mogok ini, direncanakan akan berlangsung selama satu bulan ke depan.

Hal tersebut dilakukan, karena mereka menganggap, proses perundingan perjanjian kerja sama antara perwakilan pekerja, dengan manajemen perusahaan pada Agustus lalu mandek atau tidak menemukan titik temu. (wdi)

Indonesian FSP-KEP Union Set to Renew Grasberg Mine Strike

2011-09-27T14:23:00.000+07:00

A branch of ICEM Indonesian affiliate FSP-KEP (SPSI), the Trade Union of Chemical, Energy, and Mine Workers, will renew strike action this week, 15 September, with a month-long walkout at a leading global copper and gold mining complex, the Grasberg operation of US-based Freeport-McMoRan in eastern Papua province on New Guinea Island.

The strike by 10,000 Indonesia miners would follow an eight-day strike in July that saw six union leaders sacked, only to be returned to their jobs when mine management relented and agree to re-start pay talks. (See ICEM news article on that initial strike.)

4 July March to Kuala Kencana

Those talks did resume in Timila on 20 July but after a number of sessions, no agreement was reached on pay for 2011 to 2013 and negotiations broke off on 5 September. The FSP-KEP branch is seeking a doubling of miners’ US$1.50-per-hour wage rate, while PT Freeport is offering only an 11% increase, mostly in the form of bonuses.

The Grasberg mine is 91% owned by Freeport-McMoRan and 9% by the Indonesian government, and serves as the American mining company’s biggest revenue producer. The mining house, which also faces a copper strike at its 53.7% held Cerro Verde copper mine in Peru, recorded a second quarter 2011 profit of US$1.37 billion.

The FSP-KEP branch is reportedly asking now to negotiate directly with Freeport-McMoRan’s chairman and non-elective board member James Moffett, who took in a total compensation package last year of US$21.5 million.

Grasberg is the world’s largest gold mine and second largest producer of copper concentrates, with daily output of 61,000 tonnes of copper and gold ore. The eight-day strike in July cost the company 16,000 tonnes of copper output and 60,000 ounces of gold production.

Gaji Karyawan Kontrakan PTFI Hanya 60 Juta Setahun Sebelum Potong Pajak

2011-09-27T14:22:00.000+07:00

JUBI --- Menanggapi pernyataan Ramdhani Sirait di salah satu media nasional mengenai gaji karyawan kontrakan yang mencapai Rp 210-Rp 230 juta per tahun, Juru Bicara PUK SPSI PTFI, Julius Parorongan mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah kebohongan besar.

"Gaji kontraktor (karyawan kontrak-red) paling besar lima jutaan per bulan. Dalam setahun hanya 60 juta sebelum dipotong pajak." kata Julius kepada tabloidjubi.com via sms saat dikonfirmasi (18/09).

Sebelumnya, melalui salah satu media nasional, Ramdhani Sirait mengatakan karyawan kontrakan melalui PUK SPSI PTFI menuntut perusahaan mengubah sistem pengupahan. Perusahaan diminta memberlakukan standar gaji karyawan sesuai dengan standar gaji Freeport-McMoran sekitar US$ 30 atau Rp 210 ribu per jam kerja.

Ramdhani menjabarkan selama ini perusahaan menggunakan sistem pembayaran sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Tetapi bukan berarti Freeport mengabaikan hak dan kesejahteraan para pekerjanya. Dalam perjanjian kerja sebelumnya, seorang pekerja kontrak atau non-staff dapat membawa pulang pendapatan bersih hingga Rp 210-Rp 230 juta per tahun. Itu belum termasuk bonus, program pensiun yang dapat ditabung, dan tunjangan lainnya.

Rhamdani, dalam kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa ada sekitar 600 karyawan yang saat ini sudah berada di areal pertambangan untuk bekerja kembali.

Namun hal ini dibantah oleh Julius.
"Pekerja yang kami ijinkan masuk ke tambang adalah kontraktor untuk melakukan perawatan alat. Dan bukan untuk produksi." ujar Julius.

Sementara itu, melalui sms yang dikirimkan kepada beberapa wartawan, karyawan PTFI yang sedang melakukan aksi mogok, menyesalkan pemberitaan salah satu media yang menyebutkan besaran gaji karyawan kontrakan tanpa mengkonfirmasi kepada para karyawan kontrakan tersebut.

"Wah, iaaaa, hanya menulis dari rilis Ramdhani doang. Harus minta pendapat karyawan Freeport, bagaimana gaji mereka sebenarnya. Karyawan kontrakan Freeport itu yang remsi melalui Bumi Intinaker. Gila, gaji mereka sampai 100 juta per tahun pun tidak." kata seorang karyawan melalui sms yang dikirimkan kepada beberapa wartawan. (Victor Mambor)

Karyawan Freeport Mogok, Indonesia Tertohok

2011-09-27T14:21:00.000+07:00

Pemogokan kerja karyawan Freeport di Papua (FOTO ANTARA/Spedy Paereng)
Iklim investasi di Indonesia kembali tercoreng. Kali ini penyebabnya adalah aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia di Papua. Terhitung sejak Kamis (15/9/2011) dini hari, sekitar 8000 karyawan tambang emas terbesar di dunia itu menghentikan pekerjaannya.

Para pekerja Freeport-McMoRan Copper Gold Inc (FCX) di pertambangan Grasberg, Indonesia, itu berencana melakukan mogok kerja selama satu bulan. Aksi ini dilakukan karena penolakan kenaikan gaji yang diajukan serikat pekerja.

Ini adalah pemogokan yang kedua kali. Pemogokan pertama dilakukan pada Juli lalu. Namun pada saat itu pekerja Freeport bisa dibujuk untuk bekerja kembali. Tetapi dalam pemogokan kedua ini, para bekerja bertekad melakukannya selama satu bulan.

Menurut juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan, selama ini pihak pekerja dan manajemen masih menemui jalan buntu saat merumuskan perjanjiian kerja untuk tahun 2012-2013. "Pihak perusahaan belum mau terbuka dengan tawaran dari pihak pekerja," ungkap Juli.

Meskipun telah dimediasi oleh sejumlah instansi terkait, pembicaraan di antara kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Karena itu, pada pukul 24.00 tepat memasuki hari Kamis, semua pekerja akan meletakkan alat dan berhenti kerja. "Aktivitas telah berhenti total," kata Juli Parorongan. Pada Kamis pagi, sekitar 8 ribu pekerja non-staf di bagian produksi, distribusi dan pertambangan di Grasberg turun ke wilayah operasi dataran rendah.

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, mengungkap bahwa pihak manajemen ingin meneruskan perundingan. Negosiasi sendiri sebenarnya telah dimulai sejak aksi mogok kerja selama 8 hari pada bulan Juli. Negosiasi mengenai kontrak untuk tahun 2011-2013 pun berlangsung selama 38 hari, dan berhenti pada 26 Agustus lalu.

Sejatinya, PT Freeport Indonesia telah bersedia mengabulkan sebagian tuntutan para pekerja, yakni mencabut pemecatan enam pengurus serikat buruh Freeport dan merundingkan kembali Perjanjian Kerja Bersama pada 20 Juli. Namun perundingan itu menemui jalan buntu. Pihak manajemen PT Freeport Indonesia menolak tuntutan kenaikan upah harian para pekerja.

Para pekerja Freeport menuntut kenaikan upah dari US$1,5 atau Rp12.800 menjadi US$3 atau Rp25.600 per jam. Pekerja menilai, gaji mereka jauh di bawah standar gaji karyawan perusahaan tambang yang sudah beroperasi selama puluhan tahun itu. Sekedar diketahui, di sejumlah negara lain, upah pekerja Freeport mencapai U$15 atau Rp128.250 lebih perjam.

PT Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, sebuah perusahaan milik Amerika Serikat yang berbasis di kota Houston. Perusahaan ini disebut-sebut sebagai pembayar pajak terbesar kepada Indonesia, namun banyak pihak termasuk pemerhati HAM dan analis politik menyebut kontribusi keuangan Freeport terhadap Indonesia masih kecil dibanding dengan penghasilan tahunannya yang bisa mencapai triliunan rupiah.

Pemogokan kerja yang digelar para pekerja Freeport, tak pelak, membuat gerah para pejabat di Jakarta. Pasalnya, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, pemogokan di Freeport itu berpotensi mengganggu iklim investasi. Penerimaan negara pun hilang hingga jutaan dolar AS per hari.

Darwin mengatakan, akibat terhentinya proses produksi Freeport, maka penerimaan negara dari pajak dan nonpajak pun akan berhenti. "Kerugian penerimaan negara sekitar 6,7 juta dolar AS per hari,” ujarnya saat mengelar press conferen di kantor ESDM, Jakarta, Jumat lalu.

Selain pemerintah, Freeport yang tiap harinya mampu menambang 230 ribu ton biji emas dan tembaga pun juga bakal merugi belasan juta dolar AS per hari. "Hitungan sementara, dampak pemogokan adalah turunnya penjualan sebesar US$ 19 juta per hari,’’ kata Darwin.

Saking seriusnya urusan itu, Darwin dan Dirjen Mineral dan Batuan Thamrin Sihite langsung terbang ke Papua untuk meredakan situasi. Pada Sabtu (16/9/2011) sore, Darwin menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan pimpinan manajemen PT Freeport Indonesia di Jayapura.

Pertemuan hingga tengah malam itu antara lain diikuti Asisten I Setda Provinsi Papua, Eliezer Renmaur, dan Kapolda Papua Irjen Pol Bigman Lumban Tobing, dan presiden Direktur dan CEO PTFI, Armando Mahler.

Selama di Papua, Darwin juga menemui para pekerja yang melakukan aksi mogok. Menurut Darwin, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan memang sah dalam suatu hubungan ketenagakerjaan. Meski demikian, sebagai kementerian teknis, ESDM akan mencoba melakukan mediasi agar kepentingan nasional di sektor ESDM tetap terjaga. "Kami akan terus menjaga iklim investasi," ungkapnya.

Untuk itu, kata Darwin, Kemeterian ESDM beserta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menjembatani kedua belah pihak, yakni manajemen dan karyawan. (HP)

Menakertrans Klaim Telah Gelar Mediasi Tahap Kedua Antara Karyawan dan Manajemen Freeport

2011-09-27T14:20:00.000+07:00

Jakarta, Seruu.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa pihaknya telah menggelar mediasi tahap ke dua antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia. Terkait hal tersebut ia juga menegaskan harapannya agar kedua pihak segera menghasilkan kesepakatan bersama dan tidak berlanjut ke tingkat pengadilan hubungan industrial.

“Baru saja saya ketemu mereka (perwakilan serikat pekerja dan manajemen PT Freeport) dalam proses mediasi tahap kedua. Kita harapkan pandangan yang berbeda dapat mulai dibahas dengan titik pijak pada perundingan tentang Perjanjian Kerja Bersama, dan mudah-mudahan mediasi ini berhasil,” kata Muhaimin, Senin (19/9).

Mediasi dihadiri Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenakertrans Myra Maria Hanartani, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI) Sahat Sinurat, perwakilan serikat pekerja PUK SPSI PTFI, perwakilan manajemen perusahaan, DPN Apindo, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dan kabupaten Mimika, serta tim media pusat dan daerah.

Sebelumnya, Kemenakertrans telah memfasiltiasi perundingan mediasi pertama yang diadakan pada tanggal 15 September 2011.

“Kita berharap dalam perundingan mediasi tahap dua ini dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sebab kalau sudah masuk agenda mediasi ketiga dan tetap tidak mencapai kesepakatan, maka kemungkinan perkara ini akan dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial,” ujar Muhaimin.

Permasalahan Ketenagakerjaan pada PT.Freeport Indonesia bermula mengenai perselisihan sistem pengupahan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada saat perundingan pembaruan PKB XVII tahun 2011-2013. Perundingan pembuatan PKB ini berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 20 Juli sd 19 Agustus 2011, yang kemudian diperpanjang selama 7 (tujuh) hari sd tanggal 26 Agustus 2011.

Namun tetap tidak menemukan kesepakatan antara perwakilan serikat pekerja dan manajemen perusahaan.

Pada tanggal 06 September 2011, telah diterjunkan Tim Tripartit Plus, yang terdiri dari unsur pemerintah (Kemenplhukam, Kemenakertrans, Kemen ESDM dan Kepolisian), unsur pengusaha (DPN APINDO) dan unsur pekerja/buruh (K.SPSI) secara bersama-sama telah hadir ke Timika untuk memantau, memfasilitasi, mensupervisi serta mengassistensi upaya-upaya penyelesaian permasalahan melalui dialog langsung dengan pihak PUK SPSI PTFI.

Diskriminasi Memicu Aksi Karyawan Freeport

2011-09-27T14:19:00.000+07:00

Aksi mogok kerja karyawan Freeport tidak hanya di Indonesia. Pekerja Freeport di Peru pun melakukan aksi yang sama. Alasan mogok, seperti di Indonesia, adalah urusan kesejahteraan.

Sungguh ironis, perusahan sekaliber Freeport masih diributkaan dengan urusan kesejahteraan. Mengingat para petinggi Freeport menerima pendapatan berlimpah, sehingga bisa hidup berfoya-foya. Benarkah terjadi diskriminasi di Freeport?

Pihak Freeport tidak mampu lagi menyembunyikan ketimpangan yang cukup menganga antara gaji pekerja ekspatriat dengan gaji pekerja pribumi. Anehnya, menurut para pekerja lokal, ketimpangnya gaji itu bukan berdasarkan pada keahlian yang dimiliki karyawan.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, karyawan harusnya dibayar berdasarkan keahlian. "Bukan karena dia orang asing atau bukan. Mestinya ini yang harus ditegakkan terlebih dulu,” tegasnya.

Marwan menilai, pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam menyaksikan ketidakadilan di bumi Papua. Sebab, apa yang dirasakan para karyawan pribumi Freeport saat ini merupakan pelecehan terhadap bangsa Indonesia.

Kalau karyawan sudah ngambek, seperti terjadi di Freeport Indonesia dan Peru, kerugian besar tidak hanya ditanggung perusahaan, tapi juga dunia. Barclays Capital memerkirakan, dampak aksi yang dilakukan pekerja di dua tempat pertambangan ini dapat berakibat pada penurunan jumlah produksi tembaga sebesar 670 ribu metrik ton untuk tahun ini. Aksi ini juga meningkatkan harga metal di London, yang telah anjlok 14 persen dari rekor 10.190 dollar AS per ton pada 15 Februari 2011. i

jangan karena bule, gaji diberi lebih gede. Perusahaan yang profesional akan mendasarkan gaji dari kompetensi, pengalaman dan keahlian masing-masing pekerja. (HP.

Berapa Kekayaan Kota Timika

2011-09-27T14:16:00.000+07:00

PT. Freeport Indonesia yang menjadi pengelola salah satu tambang terbesar di dunia yang berada di kota kecil bernama Mimika – Timika.

Saya merasa penasaran untuk menhitung nilai kekayaan tambang yang ada di Grassberg. Berawal dari harga emas hari ini yang tercatat di situs http://www.gold-quote.net/ ($51,48 / gram), saya coba kalikan dengan jumlah kandungan yang ada di Gunung Grasberg.

Tambang Pertama di wilayah operasi PTFI saat ini terpusat di Grasberg open bit dengan perkiraan cadangan sebesar 1.081 juta ton biji batu dan kemungkinan kandungan tembaga sekitar 0,99 persen per ton biji batu, emas sebesar 1,20 gram per ton, dan perak 2,32 gram per ton.

Tambang Kedua, Kandungan di Grasberg underground sebesar 743 juta ton dengan perkiraan kandungan tembaga 1,09 persen per ton, emas 0,79 gram per ton, dan perak 2,77 gram per ton.

Kekayaan tambang pertama

Dengan total nilai kandungan 1081 ton biji batu, maka nilai dari masing-masing logam :

Tembaga : 0,99 % X 1081 juta ton = 1.070.190 Kg dengan harga per kg $9.6, maka senilai dengan $10.273.824. (Rp. 92.464.416.000.000 atau 92 Triliun.. eh bener ga tuh nyebutnya :) . Kalau Emas : 1,20 gram/ton maka terkandung 1.297.200 kg dengan harga emas $51.48/gram maka bernilai $66.779.856.000 (601.018.704.000.000 atau 601 Triliun. Jika harga perak per gram adalah $4,8 maka bernilai $12.089.904.000 (Rp.108.809.136.000.000 atau 108 Triliun)

Kalau ditotal maka kandungan di tambang Grasberg Open Pit senilai 801 Triliun

Sekarang saya coba hitung kandungan tambang kedua dengan data diatas :

Tembaga terdapat sebanyak 809.870 kg X $9.6 = $7.774.752A (Rp.69.972.768.000 atau 69 Miliar) kandungan tembaga di tambang ini lebih besar dari tambang pertama. Emas dengan total kandungan 0,79 gram per ton = 586.970 Kg bernilai $30.217.215.600(Rp. 271.954.940.400.000 atau 272 Triliun) dan Perak terkandung didalam tambang kedua sebanyak 2.058.110 Kg senilai dengan $9.878.928.000 (Rp.88.910.352.000.000 atau 88 Triliun). Total nilai tambang kedua Rp. 366,9 Triliun.

Jadi total tambang grasberg open pit + underground bernilai Rp 1167,9 Triliun. Jadi timika ini kaya atau tidak menurut anda…? Inipun sebenarnya masing ada tambang-tambang lagi yang belum dihitung.

Maaf ini hanya perhitungan kasar saja karena merupakan pendekatan saya untuk mengetahui seberapa kayakah Kota Kecil Timika – Mimika ini.

Moffet Appresiatif, Bugnegel Siap Bantu Manajemen dan SPSI

2011-09-27T14:15:00.000+07:00

Jubi – Menyikapi permasalahan aksi mogok kerja karyawan PTFI menyusul terjadi deadlock proses perundingan perjanjian kerja bersama (PKB) PTFI ke-XVII, James Bob Moffet dan Richard C Adkerson memberikan appresiasi bagi tuntutan pekerja. Bahkan Bugnegel atau Tuan Rumah (pemilik hak ulayat) Silas Natkime juga secara tegas sudahmemberikan sinyal kesediannya untuk membantu manajemen dan pekerja yang diwakili SPSI.

Dalam pesannya kepada organisasi PTFi di seluruh lokasi PTFI melalui Inter Office Memorandum tertanggal 19 September 2011, Moffet mengatakan,” Kami menghargai karyawan secara jujur dan adil dalam kontribusinya bagi keberhasilan PTFI serta berkomitmen terhadap kesejahteraan karyawan. Kami prihatin aksi mogok kerja yang sedangberlangsung dan menghimbau pekerja untuk menghentikan aksi demi kepentingan semua pihak. Dan kembali melakukan perundingan melalui proses mediasi,”

Hal aneh nampaknya muncul dari diedarkannya pesan pemilik modal ini, menyusul dalam tujuannya tertulis kepada organisasi PTFI di seluruh lokasi PTFI dan bukannya kepada karyawan atau SPSI sebagai perwakilan karyawan PTFI seperti yang biasanya dilakukan Moffet dan Adkerson jika memberikan Inter Office Memo kepada pihak tertentu. Hal ini nampaknya menjadi pertanyaan karyawan ketika membacanya, dan hal itu terbukti dari sejumlah karyawan yang sempat dimintai pendapatnya di pintu masuk Kuala Kencana maupun Sekertariat PUK SPSI di Timika Indah.
Kebanyakan karyawan yang masih beraksi di pintu masuk Kuala Kencana maupun berkumpul di sekretariat PUK SPSI di jalan perintis Timika Indah, Timika sejauh ini mengaku,”Kami tidak mempercayai pesan tersebut ditulis dan dikeluarkan James Bob Moffet dari Nola atau Poenix,” ujar salah satu pekerja yang sempat ditanyai di Timika Indah.

Bahkan sejauh ini pekerja juga sudah menyepakati untuk tidak akan mendatangi terminal pemberangkatan karyawan di Gorong-Gorong di Checkpoint 26, termasuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang siap dilakukan dalam rangka memecah-belah persatuan pekerja, seperti yang sudah juga dialami sejak Senin (19/9).

Dari hasil pertemuan antara perwakilan PUK SPSI dengan dengan Silas Natkime, dibicarakan bahwa apapun yang akan dilakukan pekerja melalui SPSI siap didukung penuh Bugnegel (Tuan Rumah) dengan harapan terjadi hasil yang tidak merugikan semua pihak. Bugnegel Silas Natkime sendiri sebagaimana himbauannya, siap menjadi fasilitator agar segera terjadinya mediasi oleh pihak yang lebih memiliki kewenangan secara organisasi. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat.

Pihak SPSI sendiri dari penjelasannya mengesankan, memang membutuhkan dukungan Bugnegel Silas Natkime sebagai cara untuk melanjutkan terjadinya negosiasi dengan pihak Manajemen PTFI. Bahkan, upaya upaya untuk mendapatkan dukungan pihak pemerintah dan wakil rakyat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat) di Mimika secara informal (personal) maupun formal (organisasi) jug aterkesan sedang dilakukan.
Menanggapi pesan Moffet, Ketua Bidang organisasi PUK SPSI, Virgo Solossa hanya mengatakan bahwa, "Pesan itu pada prinsipnya baik dan di apresiasi SPSI. “

“Hanya saja pada alinea ketiga, yang menjelaskan manajemen senior FCX memberikan kepercayaan penuh kepada Armando Mahler dan manajemen PTFI dalam upaya mereka untuk berunding dan menyelesaikan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan perusahaan. Padahal, James Bob Moffet sendiri sudah mengetahui persis salah satu opsi perundingan kami sejak awal adalah bagaimana manajemen PTFI yang ada ini harus segera digantikan karena memang kami pekerja sudah tidak bisa lagi memberikan kepercayaan untuk apa yang telah mereka lakukan sejauh ini tidak ada niat baik demi perusahaan ini. Karena itu, jika memang benar James Bob Moffet dan Adkerson tetap memberikan kepercayaan itu kepada Mahler maka saya dapat pastikan operasi perusahaan ini belum akan berjalan," tandas Solossa.

Sementara dari informasi sumber Tabloidjubi.com diketahui bahwa hari ini, Selasa (20/9) sempat terjadi kondisi bersitegang juga antara manajemen PTFI dan bisa jadi McMoran akibat kesediaan Bugnegel Silas Natkime dalam himbauannya, yang bersedia memfasilitasi terjadinya penyelesaian masalah oleh pihak pemerintah.

Seperti diketahui dalam pemberitaan Tabloidjubi.com sebelumnya, Bugnegel Silas Natkime sempat mengatakan dalam himbauannya membantu manajemen dan SPSI.

“Kami para tokoh masyarakat sangat siap untuk menjadi fasilitator terhadap permasalahan ini, apapun dan dimana pun posisi kami dalam situasi ini sebab kepentingan kami adalahs ebagai ‘tuan rumah’. Kami ingat juga bahwa sebagai hak dari tuan rumah yang terkait dengan kepentingan keberlangsungan hidup kami yang juga masih banyak dari kami, masyarakat yang masih telanjang di sekeliling gunung ini yang belum merasakan nikmatnya hasil dari kekayaan alam yang diolah oleh perusahaan ini. Untuk itu bilamana hal ini berakhir di luar harapan, maka kami juga akan menuntut pertanggungjawaban apabila hal ini berujung pada dampak yang merugikan kami yang dikarenakan kurangnya perhatian dan kebijakan dari perusahaan dalam hal ini manajemen yang dipercayakan untuk menyelesaikan konflik yang ada ini, yang sesungguhnya dapat dan haruslah bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup panjang dalam mekanisme perundingan yang telah berjalan,” ujar Bugnegel Silas Natkime dalam himbauannya kepada Manajemen PTFI dan SPSI.

Namun pernyataan sikap yang dikirimkan kepada Armando Mahler, Sinta Sirait (Semua Manajemen PTFI) dan James Bob Moffet dan Richard Adkirdson (Manajemen Freeport McMoran) tersebut, nampaknya telah dinilai manajemen PTFI telah membuat manajemen PTFI pimpinan Armando Mahler merasa dipermalukan oleh tindakan Bugnegel karena ditembusi juga kepada manajemen Mc Moran. Bisa jadi, kesediaan Bugnegel menunjukan kemampuan yang dimiliki untuk menggantikan ketidakmampuan manajemen PTFI dalam menyelesaikan masalah, yang dibuktikan oleh sudah terjadinya aksi mogok tersebut.

Sinta Sirait yang ditugaskan menanggapi email sang Bugnegel itu diketahui juga sempat meeminta agar, email Silas hendaknya jangan di tembusi kepada semua pihak , terlebih manajemen McMoran.

Dari sumber yang sama diketahui, meski dalam emailnya, Silas Natkime sendiri justru mengharapkan ada keterbukaan manajemen PTFI dalam penyelesaian masalah ini. Jika memang masih terjadi kebuntuan maka dirinya selaku Bugnegel dan tokoh masyarakat lainnya siap membantu perusahaan, mengingat jika terjadi hal yang merugikan perusahaan PTFI ini, maka yang akan sangat dirugikan adalah pihaknya selaku Tuan Rumah.
Manajemen PTFI diketahui telah menanggapi Silas Natkime, sedikit terdengar mendiskreditkan Silas Natkime dan menganggapnya tidak lebih dari sekedar karyawan. Sedangkan Moffet dan McMoran sendiri sejauh ini, justru menghargai keberadaan Bugnegel (Tuan Rumah) sebagai stakeholders di sisi pemerintah. Tanggapan yang cukup menyinggung ini diketahui juga telah membuat Silas Natkime sampai mengeluarkan statemen.

“Hari ini anda silahkan pecat saya dari perusahaan ini,” jelas Silas Natkime seperti yang diketahui dari informasi sumber Tabloidjubi.com disampaikan Natkime kepada sejumlah pimpinan PTFI dan Mc Moran.

Dampak email Silas Natkime ini dipahami sejumlah petinggi PTFI, siap memberikan pengaruh juga kepada top manajemen PTFI, jika sampai terdengar oleh Moffet dan Adkirdson.
Email ini diprediksi siap mengganggu posisi strategis Armando Mahler dan Sinta Sirait sebagai pimpinan tertinggi dalam Manajemen PTFI sampai saat ini. Hal ini sempat disampaikan sejumlah petinggi manajemen PTFI dalam obrolannya terdengar oleh sumber Tabloidjubi.com.
Namun, email tanggapan dari pihak Moffet dan Adkirdson sendiri terkait kemarahan Silas Natkime sejauh ini belum dapat diperoleh. namun dapat dipastikan bahwa, jika Silas Natkime sudah menyampaikan bahwa, “Apabila manajemen PTFI memang mau, silahkan memecat dirinya saat ini juga.” Manajemen McMoran bahkan Moffet akan berpikir juga untuk mempertahankan Armando Mahler sebagai pimpinan PTFI. (J/08)

Para Pekerja Minta Upah Maksimal USD43/Jam

2011-09-27T13:50:00.001+07:00

JAKARTA - Para pekerja PT Freeport Indonesia, meminta perusahaan untuk menyesuaikan upah karyawan nonstaf dengan kisaran USD17,5-USD43 per jam.

"Kami minta pengupahan disesuaikan, ke depannya itu USD17,5-USD43 per jam. Hal ini didasari pada pendapatan perusahaan dan kemampuan perusahaan," ungkap juru bicara serikat pekerja PT Freeport, Juli Parorongan, saat ditemui di sela-sela mediasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Kamis (22/9/2011).

Selaku wakil dari karyawan Freeport, dia mengatakan, selama ini yang membesarkan perusahaan adalah para karyawan. Sehingga, kata dia, wajar jika suatu perusahaan semakin berkembang maka kesejahteraan karyawan juga bisa berkembang.

"Selama ini yang membesarkan perusahaan dan yang membuat investasi perusahaan makin bertumbuh pesat adalah kami pekerja. Sudah saatnya jika perusahaan ini makin maju, makin berkembang, makin untung, seharusnya kesejahteraan kami juga jangan ditinggalkan. Itulah yang kami harapkan," tegasnya.

Para karyawan juga optimistis perusahaan mampu membayar sesuai apa yang mereka mau. "Dalam pandangan kami, pekerja, dilandaskan pada dasar-dasar yang kami sudah sampaikan, perusahaan ini sangat mampu mengupah kami dan bagi kami sangat realistis," imbuhnya.

Mereka juga memastikan, apa yang menjadi tuntutan didasarkan atas undang-undang yang berlaku. Di mana dalam UU tersebut diatur mengenai batas minimum, namun tidak diatur mengenai batas maksimum. Artinya, jelas Juli, batas maksimum tersebut adalah kemampuan perusahaan itu sendiri.

"Jadi sebagai pihak perusahaan mengacu kepada UU Negara kesatuan RI, maka demikian juga kami mengacu pada perundang-undangan ketenagakerjaan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kami mau sampaikan bahwa di dalam UU yang diatur itu adalah batas minimum. Tetapi tidak diatur tentang batas maksimum. Sehingga plafonnya bagi kami adalah kemampuan perusahaan," tandasnya.

Serkat Pekerja / Serikat Buruh

2011-09-20T15:02:00.000+07:00

Pengantar

Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya. Hak untuk berserikat/berorganisasi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

§ Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2000).
§ Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja/buruh (Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000).
§ Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja/serikat buruh dimana setiap buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat buruh (Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2000).
§ Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja/serikat buruh dimana setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat buruh (Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2000).
§ Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh/serikat pekerja dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun (Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2000).
§ Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu didalam suatu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan yang bersangkutan (Pasal 15 UU No. 21 Tahun 2000).
§ Fungsi SP / SB sesuai pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2000 adalah :

Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.
Sebagai wakil pekerja /buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya
Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan sahak di perusahaan.

Proses pembentukan dan pendaftaran SP/SB :

Setiap buruh berhak membentuk dan menjadi anggota SP/SB, tanpa tekanan dari pemerintah, pengusaha maupun pihak lain.
SP/SB dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang buruh, dengan keanggotaan harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin.
SP/SB harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang memuat tentang nama dan lambang; dasar negara, asas, dan tujuan; tanggal pendirian; tempat kedudukan; keanggotaan dan kepengurusan; sumber dan pertangungjawaban keuangan; ketentuan perubahan AD/ART.
Setelah dibentuk dan memiliki AD/ART, SP/SB memberitahukan secara tertulis ke kantor Disnaker di masing-masing kota/wilayah dengan dilampiri daftar nama anggota pembentuk, AD/ART, dan susunan serta nama. Kurang lebih/paling lama 21 hari, Disnaker akan memberikan nomor bukti pencatatan yang isinya bahwa SP/SB tersebut sudah terdaftar di kantor Disnaker.

Kewajiban SP/SB yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Disnaker (pasal 27):

Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART.

Hak SP/SB yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Disnaker (pasal 25) :

Membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan pengusaha.
Mewakili buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.
Mewakili buruh dalam lembaga ketenagakerjaan.
Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan buruh.
Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hak Berorganisasi (Pasal 28) :

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota atau menjalankan dan tidak menjalankan kegiatan serikat dengan cara :

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.

b. tidak membayar atau mengurangi upah buruh

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Sanksi bagi yang menghalang-halangi atau memaksa buruh-buruh seperti tersebut diatas adalah Pidana Penjara (Tindak Kejahatan) paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 500.000.000,-.

Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama/PKB yang memuat tentang (Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2002).:

Jenis kegiatan yang diberikan kesempatan.
Tata cara pemberian kesempatan.
Pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.

Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 44 UU No.21 Tahun 2000).

Keuangan dan Harta Kekayaan (Bab VIII Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2000) :

Keuangan SP/SB berasal dari :

a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam AD/ART

b. hasil usaha yang sah

c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

Keuangan dan harta kekayaan Serikat Pekerja/Buruh, Federasi dan Konfederasi SP/SB harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya.
Pengurus bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB.
Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB yang bersangkutan.

Pembubaran SP/SB terjadi bila (Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2000) :

a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan PHK bagi seluruh buruh.

c. dinyatakan dengan putusan pengadilan, bila :

SP/SB mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pengurus dan/atau anggota, atas nama serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2011-07-09T16:48:00.000+07:00

http://www.youtube.com/watch?v=QjaHw7uHCSc

Berita Demokrasi

2011-04-20T19:31:00.002+07:00

10 Tokoh INSIPIRATIF - Tangerang 2010

Ade Awaludin

Saya ingin menginsipirasi anak muda

Ahmad Subadri

Keberhasilan itu milik pemberani

Ahyani An Nibhani

Kemiskinan harus dilawan sejak dalam pikiran

Iratmoko

Saya ingin memberikan sesuai positif untuk Tangerang

Rano Karno

Saya ingin punya karya untuk Kabupaten Tangerang

Soma Atmaja

Saya ingin mewariskan sesuai yang monumental

Subiyanto

Setia dan sabar memberdayakan buruh

Sapri

Saya hanya ingin menjadi orang yang dibutuhkan dan dirindukan

Ira Simatupang

Dari kamar bedah ke gerakan perempuan

Dwi Jatmiko

Kegagalan hanya batu loncatan menuju keberhasilan

Edisi Majalah Berita Demokrasi - Tangerang

Pemerintah Diminta Batasi Tenaga Kerja Asing Di Tanah Air

2011-04-20T13:36:00.001+07:00

KETUA Umum Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nenawea melihat, belakangan ini jumlah tenaga kerja kerja asing di Indonesia semakin banyak. Kondisi tersebut dianggap tidak sehat karena memperkecil peluang orang pribumi memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri.

Dia meminta pemerintah mengatur keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Tenaga kerja asing harus dibatasi. Dia usul, tenaga asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia sebaiknyahanya di bidang pekerjaan yang tidak dikuasai orang Indonesia. Sementara untuk bidang pekerjaan yang mampu dijalankan orang Indonesia, tidak/diserahkan ke tenaga asing.

"Kalau pekerjaan yang bisa dikerjakan rakyatnya sendiri untuk apa sih pakai tenaga asing segala. Ingat pemerintah punya kewajiban memberikan pekerjaan kepada rakyatnya sendiri," kata Andi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Andi melihat, di beberapa bidang kerja, sejumlah perusahaan swasta banyak mempekerjakantenaga asing. Padahal banyak orang Indonesia yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut.

Lebih lucunya lagr. kata Andi, banyak perusahaan membayar, tenaga asing dengan upah yang lebih besar daripada tenaga pribumi.. Padahal hasil pekerjaan yang dikerjakan tenaga asing tidak berbeda dengan keahlian kaum pribumi.

Selain soal tenaga asing, putra bekas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea ini juga meminta pemerintah dan DPR memperbaiki upah pekerja Indonesia.

Menurutnya, upah yang diterima tenaga kerja Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan negara berkembang lain. Ada yang salah dalam perhitungan pemberian upah. "Agar tidak salah hitung, saya berharap kaum pekerja dilibatkan merumuskan upah yang layak," harapnya.

Dia menjelaskan, perbaikan upah tenaga kerja sangat penting dilakukan pemerintah. Karena hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berapa upah yang layak untuk buruh? Andi menjawab, layak atau tidaknya besaran nominal upah buruh ditentukan pada kondisi keuangan dan sosial ekonomi masing-masing daerah di Indonesia.

"Semua dikembalikan kepada daerah masing-masing, tergantung kondisi sosial ekonomi daerah itu sendiri. Yang pasti, bukan upah pas-pasan juga dong," tukasnya. edy

Biografi Yacob Nuwawea

2011-04-20T13:25:00.000+07:00

Yacob Nuwawea, kelahiran Flores pada 14 April 1944,
terpilih menjadi Menakertrans Kabinet Gotong Royong Megawati-Hamzah Haz.

Anak pasangan Wilhelmus Waiwea dan Agnes Ughawea tersebut dapat dikatakan sebagai aktivis buruh sejati, tetapi bisa juga disebut sebagai aktivis partai.

Yacob beragama Katolik dan tinggal di Jl Antariksa 29 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yacob juga tinggal di rumah dinas di Wisma DPR, Blok E2/365 Kalibata, Jakarta Selatan.

Jabatan terakhir yang disandangnya, anggota Komisi VII DPR dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Pendidikan terakhirnya, Akademi Perburuhan Indonesia (API), tahun 1978.

Yacob pernah menjadi Direktur PT Primacon Jaya Dinamika pada 1980-1985, Manager Umum PT Lebong Tandai (1988-1991), Asisten Direktur PT Lor Intoserve (1992-1994), manager Umum dan Personalia PT Cipta Panel Utama (1995-1997).

Di bidang perburuhan, Yacob pernah menjadi Ketua Cabang Kesatuan Buruh Marhaenis (1967-1973), Ketua Departemen Kependudukan dan Keluarga Berencana DPP Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) (1980-1990), Anggota Dewan Penasehat DPP FBSI (1985-1990), Ketua PP Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) SPSI (1990-1995 dan 1995-2000), lalu Ketua Umum FSPSI hingga kini.

Di bidang kepartaian, Yacob memulai karirnya sebagai Ketua DPC PNI Pasar Rebo (1971-1973) hingga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta (1996-2000). Kini dia menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan partai PDIP, sejak 2000.

Biodata Subiyanto

2011-03-20T19:02:00.001+07:00

Nama Lengkap :

SUBIYANTO. S.Sos.SH

Tempat / Tanggal Lahir :

Muara Enim, 1 Januari 1967

Pendidkan :

S1 Administrasi Negara UNIS, Tangerang - 1999
S1 Hukum STIH Gunung Jati, Tangerang - 2010

Pekerjaan :

PT. Surya Toto Indonesia Tbk - Sejak tahun 1987 s/d Sekarang.

Alamat :

Jl. Danau Poso V Bo.59 Perumnas II, Kab. Tangerang - Banten
Email : subiyantopudin@yahoo.co.id
Telp : 085216252467

Jasa Pembuatan Blog

2011-02-22T10:46:00.002+07:00

Jasa Pembuatan Blog
Organisasi Serikat Pekerja dan Organisasi Buruh
DPP, DPD, DPC dan PUK

Harga Sangat Terjangkau ... HANYA
Rp. 100.000,- !
(Harga Promo berlaku sampai dengan 30 Juni 2011)

Blog merupakan singkatan dari "web log" adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.

Dengan memiliki Blog, kita bisa menulis tentang banyak hal baik Informasi, pekerjaan, dan kegiatan harian yang lain. Kita juga bisa menuliskan berbagai ide kreatif yang dapat dinikmati oleh orang lain, syukur-syukur jika bermanfaat.

Bagi yang memiliki Blog Organisasi Pekerja, Blog merupakan sarana ampuh untuk promosi, menyampaikan informasi tentang kegiatan yang dijalankan kepada khalayak umum.

Dan Sekarang...

Apakah Anda Belum Memiliki BLOG Pribadi?
Apakah Anda Belum Memiliki BLOG Organisasi?

Atau Anda Ingin memiliki, Tapi Tidak Sempat Membuatnya?
Atau Bahkan Tidak Bisa membuatnya?

KAMI siap membantu Anda!

==============================================================
Hubungi kami di email : jasablogkspsi@yahoo.com
atau Call di No Telp. 0812-973-8810
==============================================================
Harga Sangat Terjangkau ... HANYA Rp. 100.000,- !
(Harga Promo berlaku sampai dengan 30 Juni 2011)

Beberapa Contoh Blog yang telah kami Kerjakan :

http://www.ppfspkep-spsi.blogspot.com
http://www.kspsikabtng.cjb.net
http://www.jasablog-kspsi.blogspot.com

Untuk Template Blog, Anda bisa memilih secara langsung di Free Blogger Template, www.ourblogtemplates.com atau www.btemplates.com.

Untuk Domain yang akan digunakan pada Blog Pribadi maupun Organisasi Anda, bisa menggunakan Domain Berbayar seperti .com & .net atau Domain Gratis .blogspot.com.

Contoh : www.nama-anda.com atau www.nama-anda.blogspot.com.

Bagaimana ...

Anda Tertarik Untuk Memiliki BLOG Pribadi?
Anda Tertarik Untuk Memiliki BLOG Organisasi?

Tidak Sabar segera Ingin memiliki BLOG?

KAMI siap membantu Anda!

==============================================================
Hubungi kami di email : jasablogkspsi@yahoo.com
atau Call di No Telp. 0812-973-8810
==============================================================
Harga Sangat Terjangkau ... HANYA Rp. 100.000,- !
(Harga Promo berlaku sampai dengan 30 Juni 2011)

Keuntungan menggunakan Jasa Blog Murah adalah:
1. Bebas memilih Domain berbayar atau Gratis
2. Bebas memilih Template yang disediakan
3. Proses pembuatan Blog cepat, maksimal 2 (dua) minggu.

Bonus yang bisa Anda dapatkan:
1. Blog tersebar ke lebih dari 40 (empat puluh) Search Engine
2. Dengan sistem SEO, Ranking Blog bisa menempati halaman utama Google
3. Review GRATIS di Jasa Review Murah, senilai Rp. 30.000,-
4. Domain gratis .co.cc untuk Blog Pribadi.

Selanjutnya ...

Segera Buat BLOG Anda Sendiri ...
Jangan hanya bisa melihat dan menikmati BLOG orang lain ...

Dimana lagi Anda bisa mendapatkan HARGA MURAH!
Buruan ...

==============================================================
Hubungi kami di email : jasablogkspsi@yahoo.com
atau Call di No Telp. 0812-973-8810
==============================================================

Harga Sangat Terjangkau ... HANYA Rp. 100.000,- !
(Harga Promo berlaku sampai dengan 30 Juni 2011)

PT DI Kena Stroke, Gaji Karyawan 5 Bulan Telat Terus

2011-02-11T18:41:00.001+07:00

Bandung BUMN pembuat pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia (DI) tengah mengalami krisis keuangan. Hal itu menyebabkan telatnya pembayaran gaji karyawan dalam 5 bulan terakhir. Kondisi PT DI sekarang digambarkan seperti terkena serangan stroke.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Serikat Pekerja DI (Spedi) Haribes dalam jumpa pers di Garasi Detikbandung, Jalan Lombok 33, Bandung, Kamis (10/2/2011).
PT DI ini seperti orang kena stroke. Aliran darah ke tubuh terganggu karena cashflow-nya juga tidak lancar. Sejak September tahun lalu, gaji karyawan tak pernah dibayar tepat waktu, ujar Haribes.
Gaji yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 25 atau 26 di setiap bulan selalu dibayarkan di bulan kemudian.
Bahkan gaji di bulan Oktober dibayarkan di Desember. Gaji bulan Oktober dibayar tanggal 2 Desember, sementara gaji November dibayar 8 Desember. Gaji bulan Januari ini saja belum dibayar sepenuhnya, jelasnya.
Krisis keuangan yang terjadi di PT DI, menurut Haribes akibat tidak seimbangnya pendapatan dan pengeluaran. Sinyal penurunan performa dari PT DI menurutnya telah terasa sejak 2008.
Saat ini, kata Haribes, PT DI tengah ditangani PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset). PT DI masuk ICU, yaitu dengan ditangani PT PPA untuk diobservasi, katanya.
Namun yang disayangkan Sense of Crisis pihak menagemen justru tak terlihat. Malah pada Agustus 2010 ada kenaikan tunjangan jabatan.
Kalau lagi untung besar ya wajar. Kenaikan untuk kepala divisi sampai 400 persen. Sebelumnya pada bulan Februari gaji direksi naik dari Rp 40 juta menjadi 70 juta, katanya.
Ironis, sebulan berikutnya pembayaran gaji karyawan lalu macet. Haribes menduga, kondisi tersebut terjadi karena perusahaan sudah tak bisa lagi menjaminkan asetnya.
Sebelumnya, kondisi tidak sehat ini masih bisa ditutupi dengan menjaminkan aset. Sampai akhirnya September, mungkin sudah tak ada lagi yang bisa dijaminkan, tuturnya.
Terkait keterlambatan gaji bulan ini, kata Haribes, perusahaan selalu mengatakan hal itu karena perusahaan tak memiliki uang.
Bahkan sebelumnya, tak ada penjelasan pada karyawan. Sampai akhirnya kami meminta direksi turun, baru ada penjelasan, katanya.
Untuk keterlambatan per pembayaran gaji bulan Januari 2011, direksi pun telah mengeluarkan surat edaran yang isinya, bahwa karyawan yang penghasilannya kurang dari Rp 2,5 juta akan dibayarkan pada 28 Januari 2011. Sementara karyawan yang gajinya di atas Rp 2,5 juta akan dibayar Rp 2,5 juta pada 28 Januari dan sisanya akan dibayar secepatnya.
Secepatnya itu kapan. Kami ingin kepastian. Sekarang ini banyak karyawan resah dan merasa tidak aman dengan kondisi seperti ini, katanya.
Haribes menambahkan, keterlambatan ini dialami oleh seluruh karyawan yang jumlahnya sekitar 3.000 ribu karyawan.
Dalam jumpa pers ini, hadir pula Sukamto Ketua IV Spedi dan juga Henni Andrianto Ketua Serikat Karyawan DI (SKDI). Di PT DI total ada 4 organisasi pekerja, dari sekitar 3 ribu karyawan hanya 600 saja yang tidak tergabung dalam serikat atau organisasi pekerja.
(ern/qom)

Pemerintah akan Meminta Fatwa MA Soal BPJS

2011-02-10T08:30:00.001+07:00

Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu, menyatakan, permintaan fatwa tersebut dikarenakan masih adanya perbedaan pandangan dengan DPR terkait apakah BPJS akan hanya ditetapkan atau juga akan ada pengaturannya.

"Isu penetapan dan pengaturan ini memang sangat menganjal. Perbedaan pandangan antara DPR dan Pemerintah masih bisa diselesaikan dan oleh karena itu kita minta fatwa dari MA karena jika belum ketemu ujungnya pemerintah tidak bisa membahas masalah itu," ujar Agus seusai raker dengan Pansus RUU BPJS di DPR RI.

Agus menyatakan, MA harus mengkaji terlebih dahulu perdebatan ini karena pemerintah menilai sifat pengaturan seperti yang diinginkan oleh DPR bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yakni UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Pemerintah sesuai dengan surat per 12 Januari 2011 dan penjelasan hari ini belum siap untuk membahas DIM RUU BPJS," katanya.

Pemerintah melihat bahwa UU SJSN itu diamanatkan untuk membentuk BPJS yang harus dibentuk dengan UU. Di dalam UU tersebut hanya mengatakan bahwa BPJS dibentuk tetapi tidak ada aspek pengaturan. "Di dalam RUU BPJS itu rancangannya tidak hanya mengatakan dibentuk BPJS, tapi juga melakukan pengaturan ulang dan pengaturan ulang itu menganggap ada yang tidak selaras dengan UU SJSN," katanya.

Karena itu, pemerintah mempunyai pandangan bahwa untuk bisa menyelesaikan RUU BPJS harus dilaksanakan dengan merevisi UU SJSN, tapi diusulkan juga agar disepakati misalnya dalam waktu enam bulan selesai dan dilaksanakan pembahasan secara paralel supaya betul SJSN ini bisa dilaksanakan dengan baik.

2010-12-22T15:09:00.001+07:00

SPSI Demo Desak Muhaimin Mundur

2010-12-20T11:25:00.001+07:00

Rabu, 15 Desember 2010 | 13:03 WIB

KlikM, Jakarta - 15.000 massa buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berunjukrasa menolak revisi UU no 13 Tahun 2003 yang dianggap akan merugikan kaum buruh. Mereka berunjukrasa di depan gedung DPR RI, Rabu (15/12).

Pengunjukrasa juga mendesak Menakertrans Muhaimin Iskandar mundur dari jabatannya. Menurut para pendemo ini, Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin tidak mampu menuntaskan permasalahan buruh.

"Kami hormati Cak Imin sebagai ulama, tapi bila suatu persoalan diurus oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya" teriak Andi Gani Nuwawea, dari Bekasi.

Desakan agar Muhaimin mundur pun dikemukakan buruh perwakilan SPSI Subang yang menyerukan agar bersatu menolak revisi UU tersebut. "Kita harus bersatu padu untuk menolak revisi undang-undang Nomor 13 tahun 2003. Kita tidak mau anak cucu kita sengsara, untuk itu kita minta Muhaimin Iskandar untuk mundur," ucapnya. (otg)

Gatsu Macet Parah karena Massa SPSI Blokir Jalan JAKARTA -

2010-12-20T11:19:00.005+07:00

JAKARTA - Kemacetan parah yang terjadi di Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi disebabkan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Massa yang berjumlah sekira dua ribu orang itu, berunjuk rasa di depan Gedung DPR.

Selain melakukan unjuk rasa dan berorasi mereka juga memblokir Jalan Gatot Subroto menuju arah Grogol, Jakarta, Rabu (15/12/2010).

Para pengunjuk rasa berkonsentrasi di depan gerbang utama Gedung DPR, sebagian lagi berdiri di tengah jalan yang diblokir sambil membentangkan spanduk tuntutan. Akibatnya, Jalan Gatot Subroto menuju Grogol lumpul total dan ratusan kendaraan dialihkan melalui tol dalam kota dan Jalan Gerbang Pemuda.

Dalam tuntutannya, mereka meminta DPR membatalkan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Alasannya, dalam draf tersebut, nilai pesangon bagi buruh dikurangi dari 32 kali upah menjadi 23 kali.

Pengaturan outsourcing yang tanpa pengaturan yang jelas juga ikut mereka keluhkan. Hal ini dinilai berpotensi menindas kaum buruh. Tuntutan lainnya adalah pembatasan terhadap jumlah tenaga kerja asing serta pemberian sanksi pidan bagi buruh yang melakukan aksi mogok.

Aksi ini dikawal ratusan polisi berpakaian sipil, dinas, dan pasukan pengendali massa. Empat buah mobil water canon dan satu mobil pemadam penyeprot air juga disiagakan di tempat itu.

Menakertrans Targetkan Revisi UU Ketenagakerjaan Mulai 2011

2010-11-19T19:10:00.001+07:00

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menargetkan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan dapat dimulai 2011.

"Saya enggak mau tergesa-gesa, karena itu saya serahkan kepada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk melakukan kajian mendalam. LIPI sebagai pengkaji utama dengan melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (10/10).

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela peresmian kantor baru DPW PKB Jawa Timur di Jalan Ketintang Madya, Surabaya, yang dihadiri Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono, dan Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahyunianto.

Menteri yang juga Ketua Umum DPP PKB itu mengharapkan para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti serikat buruh untuk bersikap proaktif dengan mendatangi LIPI untuk menyampaikan kajian UU tersebut.

"Yang paling berat dan perlu direvisi itu antara lain `outsourcing` (tenaga kerja kontrak) yang mungkin perlu ditata lagi, termasuk implementasi pesangon yang sudah ada aturannya tapi praktik di lapangan dirasakan sulit," katanya.
Menurut dia, pengusaha sendiri menganggap UU 13/2003 itu tidak ramah terhadap investasi. Karena itu para pengusaha juga perlu memberikan masukan kepada LIPI untuk dikaji. "Semuanya perlu memberi masukan, karena revisi UU 13/2003 akan dimulai 2011, sebab revisi UU Ketenagakerjaan itu sendiri sudah masuk Prolegnas 2014," katanya.

Dalam berbagai demonstrasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur mengkritik "outsourcing" itu digaji rendah dan tidak akan pernah diangkat menjadi karyawan selamanya.

Bahkan, ILO menilai "outsourcing" itu merupakan "alat" untuk menghindarkan kewajiban perusahaan kepada karyawan dalam hal pesangon, tanggungan kesehatan, keselamatan pekerja, pajak, hingga strategi untuk meniadakan serikat pekerja.

Ketiga lembaga sipil itu menyarankan revisi UU Ketenagakerjaan, terutama pasal menyangkut upah minimum regional, pesangon, jangka waktu pekerja, dan hak-hak lainnya.

UMP Jakarta 2011 Bakal Naik 7 Persen

2010-11-02T12:29:00.001+07:00

lenny/beritajakarta.com

BERITAJAKARTA.COM — 28-10-2010 17:30

Pemprov DKI Jakarta berencana menaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2011 mendatang yakni sebesar 7 persen dari jumlah UMP tahun 2010 sebesar Rp 1.118.009 per bulan. Artinya, UMP DKI Jakarta tahun 2011 akan bertambah sebesar Rp 78.260 atau menjadi Rp 1.196.269 per bulannya. Meski begitu, rencana kenaikan itu dianggap sebagian kalangan masih kurang memuaskan. Sebab, jumlah itu masih di bawah angka kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta yang mencapai Rp 1,4 juta per bulan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan menyatakan, dari hasil rapat terakhir yang dilakukan pihaknya dengan dewan pengupahan yang di dalamnya terdapat pwerwakilan buruh, pengusaha, unsur pemerintah daerah dan pakar, disepakati kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2011 naik sebesar 7 persen dibandingkan besara UMP tahun 2010. “Diperkirakan UMP DKI 2011 akan naik 7 persen, bukan 10 persen. Memang telah disepakati dalam rapat terakhir dewan pengupahan, namun belum ditetapkan. Masih akan dikoordinasikan lagi,” ujar Fajar Panjaitan di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (28/10).

Mengenai tuntutan para buruh dan pekerja di DKI Jakarta yang meminta kenaikan UMP sama dengan angka KHL, Fajar menegaskan, hal itu belum bisa dilakukan. Karena kenaikan UMP harus disesuaikan dengan produktifitas perusahaan dan kemampuan finansial penguasaha dalam menjalankan usahanya di tengah kondisi pemulihan akibat dampat krisis finansial global. Karena itu, Fajar meminta para buruh dan pekerja dapat menerima hal tersebut dan bekerja dengan ikhlas. “Saya harapkan para buruh bekerja dengan ikhlas, karena kami belum bisa memberikan kenaikan UMP sesuai dengan KHL,” kata Fadjar.

Sebelumnya, sekitar 100 buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta berunjuk rasa di depan gedung Balaikota DKI Jakarta menuntut kenaikan UMP sesuai KHL yaitu Rp 1.401.828, Kamis (28/10).

Koordinatpr Lapangan Forum Buruh DKI, Herry Hermawan, mengatakan, DKI Jakarta merupakan provinsi yang menjadi barometer kemajuan Indonesia. Sehingga sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip upah buruh atau pekerja yang layak. “Upah merupakan kompensasi dari pengusaha atas kerja para pekerja juga penopang dan tumpuan hidup layak pekerja. Maka dari itu, pemberian upah yang layak merupakan tanggungjawab baik pengusaha maupun pemerintah. Yaitu membuat regulasi yang seharusnya berpihak pada buruh, bukan yang merugikan buruh," kata Herry.

Seperti dibertikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan kembali besaran UMP di DKI Jakarta pada tahun 2011. Saat ini, Dewan Pengupahan DKI tengah membahas besaran kenaikan UMP tersebut. Rencanaya, kenaikan jumlah UMP di DKI Jakarta antara 5-10 persen dari jumlah UMP DKI Jakarta tahun 2010 yang mencapai Rp 1.118.009 per bulan. Artinya, kenaikan UMP DKI 2011 kemungkinan besar berada di angkat Rp 1.173.909 hingga Rp 1.229.809 per bulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Deded Sukendar, membenarkan telah ada rencana untuk menaikkan jumlah UMP di DKI Jakarta pada tahun 2011. Namun, untuk menentukan persentase kenaikan jumlah UMP DKI Jakarta tahun 2011, Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan untuk menetapkannya. "Kewenang

Sebenarnya, kenaikan UMP di DKI Jakarta hampir terjadi setiap tahunnta. Dalam dua tahun terakhir saja, nilai UMP mengalami kenaikan. Misalnya, nilai UMP tahun 2008 senilai Rp 972.604 per bulan dari nilai UMP 2007 senilai Rp 900.560 per bulan. Selanjutnya, pada tahun 2009 naik menjadi Rp 1.069.865 per bulan, dan 2010 naik menjadi Rp 1.118.009 per bulan.

2010-11-02T12:28:00.002+07:00

fauzi Rumuskan UMP DKI 2011 dengan Bijak

JAKARTA (Suara Karya) Dewan Pengupahan DKI Jakarta diimbau untuk merumuskan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2011 dengan bijak. Keputusan bersama De-wanPengupahan harus mem pertimbangan seluruh aspek, sehingga tujuan akhirnya para pekerja memperoleh kesejahteraan dan pengusahanya tidak terbebani, sehingga tetap mampu mengembangkan usahanya dengan baik.

Imbauan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat menyampaikan sambutan hari ulang tahun (HUT) ke-7 Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta di Kelapa Gading Sport Mall, Jakarta Utara, Minggu (8/8).

"Seluruh pihak harus berunding. Seluruh aspirasi harus didengarkan oleh Dewan Pengupahan dan kemudian UPM mesti merupakan kesepakatan bersama. Jika ditandatangani gubernur,lantas jangan ada prasangka, wah, gubernur yang maksa nih. Nggak ada gubernur ikut campur tangan masalah UMP. Nggakxahu kalau gubernur yang dulu-dulu, sih," ujar Fauzi Bowo seraya tertawa.

Fauzi Bowo menegaskan, pada Pasal 90 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMP. Keputusan bersama tripartit pemerintah. Dewan Pengupahan, dan serikat pekerja harus benar-benar aspiratif, memperhatikan kepentingan tiga pihak tersebut.

Gubernur menyampaikan penghargaan kepada para pekerja/-buruh di DKI Jakarta. Sebab, pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota hingga triwulan pertama mencapai 6,3 persen. Angka itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar di Asia lainnya.

"Pertum b,u han ekonomi tidak terlepas dari kerja keras parapekerja. Saya berharap dunia usaha kita terus mampu meningkatkan usahanya. sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi di masa mendatang," katanya. Perlu diketahui, di DKI Jakarta ada 32.000 pekerja menjadi anggota SPN.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Deded Su-kendar menambahkan, besar UMP 2011 harus disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak (KH L) tahun 2010 yang menjadi dasar penentuan besaran UMP oleh Dewan Pengupahan yang terdiri atas tripartit, yakni pemerintah (lewat Dinas Disnakertrans, pengusaha dan serikat pekeija).

Perlu diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2010 mencapai Rp 1.118.000 atau naik 4,5 persen dibanding UMP tahun 2009 sebesar Rp 1.069.865. Ini UMP tertinggi dibanding provinsi lain di

Indonesia- (Yon Pujiyono)

Refleksi 10 Tahun Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Indonesia " Kebebasan Tanpa Hak"

2010-08-09T16:42:00.002+07:00

Trade Union Rights Centre/TURC (Pusat Studi dan Advokasi Hak-Hak Serikat Buruh) mengadakan Lokakarya Hak Kebebasan Berserikat dan Partisipasi Publik Serikat Pekerja/SP atau Serikat Buruh/SB sebagai strategi, yang diselenggarakan tanggal 6-8 Agustus 2010, di Hotel Mahadria, Jl. Kimas Jong No.12 Alun-alun Serang Banten. Acara tersebut dihadiri sekitar 25 orang dari serikat pekerja di Kota Serang Propinsi Banten, dipimpin oleh Dela Feby Situmorang (Sekretaris Eksekutif TURC).

Pada tanggal 7 Agustus 2010, menghadirkan pembicara Machmud Permana, SE (Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Karawang/FSPKEP SPSI Kabupaten Karawang) dengan mengambil tema “Mekanisme dan Teknik Pelaporan Kasus Anti Union Melalui Komite Kebebasan Berserikat ILO”. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) didirikan untuk mewujudkan perdamaian melalui promosi dari keadilan sosial dengan mensyahkan Standar Perburuhan Internasional/ILS dan membantu negara anggota untuk ratifikasi dan melaksanakan Standar Perburuan Internasional. ILO mensahkan dan mempromosikan ILS dengan melaksanakan dan mengawasi ILS dari perwakilan Pemerintah, pengusaha dan pekerja. Sejak pertama didirikan hingga saat ini Komisi Kebebasan Berserikat telah menangani lebih dari 2736 kasus (data s/d 27 November 2009) yang meliputi berbagai aspek kebebasan berserikat, penangkapan dan hilangnya aktivis-aktivis serikat pekerja, campur tangan dalam kegiatan serikat pekerja, dan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat. Serikat pekerja di Indonesia belum memanfaatkan sepenuhnya mekanisme pengawasan khusus tentang kebebasan berserikat, terbukti hanya ada beberapa organisasi serikat pekerja yang rajin representasi/pengaduan ke Dirjen ILO.

Indra Munaswar (Sekjen Federasi Serikat Pekerja/FSPTSK dan anggota Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial/KAJS) juga hadir sebagai pembicara. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang menyatakan komitmen di depan publik, maka harus disadari bahwa dirinya mewakili kepentingan orang banyak. Begitu sebuah komitmen diucapkan, maka jaminannya adalah keutuhan pribadi, dimana kita tidak bisa mengelak sedikitpun dari komitmen yang telah kita sampaikan. Integritas tidak bisa dilaksanakan setengah-setengah.

Dihari terakhir lokakarya ini, anggota aliansi serikat pekerja atau serikat buruh Serang dan sekitarnya merekomendasikan perjuangan hak-hak berserikat dan menyelesaikan permasalahan buruh secara internal maupun mediasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah yang berisi sebagai berikut :

1. Terkait dengan infrastruktur kami mencatat permasalahan di masyarakat bahwa penyebab kepadatan lalu-lintas adalah kendaraan dengan standar muatan melebihi kapasitas melewati jalan lintas propinsi, padahal infrastruktur jalan yang tersedia tidak memenuhi persyaratan. Ditambah lagi tidak ada saluran drainase atau pembangunan air yang optimal dan sering dilakukannya penggalian jalan untuk penggunaan yang berbeda-beda tanpa koordinasi antara PDAM, PT. PLN, TELKOM, Perusahaan Gas Negara (PGN), dan Dinas Pekerjaan Umum, yang sangat menggangu produktivitas pekerja. Sehingga kami menuntut Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum serta penertiban dalam penggunaannya.

2. Pemerintah pusat melalui Direktur PLN telah mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik/TDL yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2010 ini. Dampak kenaikan TDL faktanya selalu berimbas pada semua aspek ekonomi yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kenaikan TDL juga mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, bertambahnya angka kemiskinan, dan meningkatnya angka kriminalitas. Kami meminta Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait tarif dasar listrik/TDL dan segera mengadakan operasi pasar secara berkala dan transparan.

3. Kebutuhan kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggungjawab penyelenggara negara untuk menjamin setiap warga negara dari keterbelakangan ilmu akibat kemiskinan. Namun faktanya masih terjadi pembatasan bagi buruh melalui program jamsostek yang tidak mencukupi pembiayaan kesehatan buruh. Selain itu tidak seluruh pekerja dijamin dalam program jamsostek, khususnya pekerja dengan status kontrak dan outsourcing. Sehingga kami meminta Pemerintah Daerah khususnya kantor wilayah/Kanwil untuk bertanggungjawab memberi perhatian pada pemenuhan jaminan kesehatan dan pendidikan serta melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap kondisi tersebut.

Anggota aliansi serikat pekerja atau serikat buruh Serang dan sekitarnya akan segera menkonsolidasikan massa buruh dan masyarakat jika dalam waktu dekat Pemerintah Daerah tidak mampu menunjukkan kinerja perbaikan.

Dahlan Iskan Dilaporkan Serikat Pekerja Ke Polisi

2010-08-09T16:41:00.002+07:00

Jakarta ( Berita ) : Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan, Senin dilaporkan ke Mabes Polri karena diduga melakukan pemberangusan terhadap Serikat Pekerja di lingkungannya.

“Pemberangusan SP PLN dilakukan Dahlan Iskan dengan cara membuat SP tandingan, adu domba, memindah-mindahkan pengurus SP dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Ahmad Daryoko di Mabes Polri Jakarta, Senin [26/07].

Ancaman PHK yang dilakukan Dahlan selanjutnya disertai membuat surat edaran ke unit-unit PLN bahwa yang diakui hanya SP buatannya, sehingga SP yang lain tidak berhak difasilitasi aktifitasnya, ujarnya.

Terkait tindakan tersebut SP PLN melaporkannya ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

SP PLN melaporkan tindakan-tindakan Dahlan serta sejumlah jajaran manajemen PT PLN (Persero) dengan indikasi pemberangusan serikat (union busting) kepada pihak kepolisian, kata Daryoko.

“Tuduhan pasal 28 junto pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dapat dikenai pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta,” katanya.

Daryoko mengatakan bahwa Dahlan serta sejumlah jajaran PT PLN (Persero) diduga kuat sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana kebebasan berserikat dijamin oleh konstitusi pasal 28 ayat 3 UUD 1945 junto pasal 39 UU Nomor tahun 1999 tentang HAM.

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dahlan serta jajarannya merupakan cara-cara orde baru yang ingin ‘membungkam’ dan menyerang balik SP PLN, karena melakukan penolakan kenaikan tarif dasar listrik dan privatisasi PT PLN (Persero),” kata Daryoko.

SP PLN sebelumnya menentang keras ditunjuknya Dahlan sebagai Direktur Utama pengganti Fahmi Mochtar pada akhir 2009.

“Apa yang diduga oleh SP PLN saat Dahlan akan menduduki Direktur Utama PLN jadi kenyataan karena pertama tidak mempunyai kompetensi di bidang kelistrikan,” katanya.

Kedua adanya konflik kepentingan karena Dahlan pengusaha Independence Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Embalut di Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjualnya ke PT. PLN Wilayah Kaltim.

“Kemudian seiring adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Dahlan dicurigai akan mempercepat pelaksanaan privatisasi PLN,” kata Daryoko. (ant )

SPSI Tunggu Keputusan Newmont Hingga 1 Agustus 2010

2010-07-31T10:49:00.000+07:00

Taliwang KSB. Sumbawanews.com.- Aksi mogok kerja ribuan karyawan PTNNT yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja Tambang (Sepat) akan tetap digelar, jika pihak perusahaan hingga deadline waktu Minggu 1 Agustus 2010 tidak juga mengakomodir tuntutun pembayaran uang lembur para karyawan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua PUK SPSI Cabang Taliwang KSB, Muhammad Syahril, aksi mogok kerja ribuan karyawan yang tergabung dalam organiasai SPSI PTNNT dan SEPAT KSB di Perusahaan tambang emas dan tembaga itu akan tetap digelar selama delapan hari, ”Jika hingga minggu 1 Agustus 2010 mendatang belum juga ada kesepakatan tentang pembayaran kelebihan jam kerja tersebut, maka pada Senin 2-10 Agustus 2010, semua karyawan PTNNT dari SPSI dan Sepat akan menggelar aksi mogok kerja selama 8 hari kedepan,” kata Syahril pada sumbawanews.com Kamis (29/7)

Dijelaskan, aksi mogok kerja yang akan dilakukan ribuan karyawan PTNNT yang tergabung dalam SPSI dan Sepat tersebut, diperkuat oleh surat nota Peringatan Hasil Pemeriksaan Kasus (PHPK) Nomor: 560/450.32/Nakertrans NTB tanggal 24 Juli 2010, tentang perhitungan kekurangan pembayaran ”Upah lembur” sekitar 2,920 ribu karyawan sejak 2008 yang hingg saat ini belum terbayarkan, ”Kita melakukan mogok kerja itu, karena management PTNNT sejak 2008 hingga saat ini belum membayarkan gaji kelebihan jam kerja ribuan karyawan senilai Rp.120 milliar,” jelas Syahril.

Ditegaskan lagi, tuntutan terhadap pembayaran gaji bagi karyawan yang memiliki kelebihan jam kerja pada PTNNT itu bukan kali ini saja, namun sejak 2009 hingga dua kali pertemuan Bipartid dan Tripartid bersama manegemen perusahaan tidak juga diakomodir, sehingga ribuan karyawan yang tergabung dalam dua organisasi SPSI dan Sepat KSB sepakat untuk melakukan aksi mogok kerja tanpa toleransi lagi, ”Jadwal aksi mogok kerja ribuan karyawan PTNNT itu akan tetap dilakukan, karena dalam pertemuan Bipartid dan Tripartid dengan perusahaan tidak juga menghasilkan kata sepakat untuk segera membayar gaji lembur para karyawan sejak 2008 hingga saat ini,” tegas Syahril.

Hal yang sama disampaikan Wakil Sekretaris PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PTNNT Muhammad Fachruddin Luhang, karena pada pertemuan yang difasilitasi oleh Depnaker provinsi NTB pada Kamis 29 Juli 2010 antara PTNNT dengan SPSI dan Sepat, terkesan masih belum menemui kata sepakat atau final tentang sengketa tersebut, maka pihaknya bersama ribuan karyawan lainnya akan tetap melakukan aksi sesuai Surat Nomor :037/PUK-PSP-KEP-SPSI. PTNNT/VII/22 Juli 2010, tentang mogok kerja dan terus menuntut pihak perusahaan untuk segera membayarkan gaji kelebihan jam kerja sesuai kesepakatan awal, ”Karena pada pertemuan antara PTNNT dengan SPSI dan Sepat pada Kamis 29 Juli 2010 belum juga ada kesepakatan final tentang pembayaran gaji lembur karyawan tersebut, maka kami akan tetap mengelar aksi mogok kerja sesuai jadwal yang ditetapkan selama delapan hari, yaitu dari tanggal 2-10 Juli 2010,” kata Luhang sapaan akrabnya.

Sementara itu, H.Kasan Mulyono Manager Publik Relation (MPR) PTNNT yang coba dihubungi beberapa kali via ponsel belum bisa tersambung, namun dari pernyataan awal saat penyampaian Informasi background di Taliwang Rabu (28/7) lalu, bahwa pihak managemen PTNNT akan tetap membayar gaji para karyawannya, sesuai Memorandum of Understanding (MoU) sebelumnya yang hingga saat ini masih juga berlaku.

MUI diminta keluarkan Fatwa

2010-07-02T15:08:00.002+07:00

Rabu, 30 Juni 2010 | 04:08 WIB

Jakarta, Kompas - Tak cukup hanya menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini Komite Aksi Jaminan Sosial juga meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yang mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang komprehensif. Langkah ini adalah upaya mendorong pemerintah agar lebih serius menyediakan Jaminan Sosial.

Demikian salah satu hasil silaturahim Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (29/6). KAJS terdiri dari 58 elemen serikat buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

Dari KAJS hadir antara lain Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP KEP Bekasi Abdullah, Sekretaris Jenderal KAJS Said Iqbal, aktivis Koalisi Serikat Buruh Non-Konfederasi (Kobar) Indra Munaswar, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Adapun dari MUI hadir KH Kholil Ridwan, KH Ma’aruf Amin, Hj Tuti Alawiyah, KH Umar Shihab, dan KH Amrullah Ahmad.

Dalam pertemuan dijelaskan alasan agar UU Nomor 40/2004 harus segera dijalankan. Pelaksanaan SJSN bertahap, menurut Iqbal, dapat meningkatkan produktivitas dan menghapus diskriminasi perlindungan masyarakat. Selama ini, pemerintah hanya menjamin kesehatan bagi pensiun PNS dan TNI/Polri.

Menurut Ma’aruf, MUI pada dasarnya mendukung SJSN karena membawa kemaslahatan masyarakat. Masalah Jaminan Sosial sangat esensial sehingga pimpinan MUI berjanji akan mempelajari alasan pemerintah belum juga melaksanakannya.

”Dalam konsep Islam, ada tanggung jawab sosial atau kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah tidak sanggup, masyarakat pun terlibat. Fatwa bisa saja dibuat, tetapi harus ada yang meminta,” ujar Ma’aruf.

Said menegaskan, KAJS segera mengirim surat kepada MUI. Dalam surat itu, KAJS meminta secepatnya MUI mengeluarkan fatwa, yang menyatakan pemerintah wajib menyediakan Jaminan Sosial untuk melindungi rakyat tanpa diskriminasi. (ham)

Aceng Eno Siap Benahi Kepengurusan K-SPSI

2010-06-07T16:12:00.001+07:00

MOH. TOHA,(GM)-
Setelah mendapat mandat dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Pusat untuk menjadi Ketua Caretaker DPD SPSI Jawa Barat, H. Aceng Eno Mulyono, Ketua Umum Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Jawa Barat, berencana membenahi organisasi.

"Kita akan berusaha menjalankan mandat ini dengan sebaik mungkin, sehingga organisasi pun bisa lebih terarah lagi," jelas H. Aceng Eno, Kamis (3/6).

Pada tahap awal, pihaknya berencana menggelar konferensi daerah sehingga bisa terjalin komunikasi dua arah yang baik. Selain menyusun kepengurusan baru yang dapat menampung aspirasi dari bawah. Termasuk mangamankankan aset-aset organisasi.

"Selain itu kita pun berencana mempersatukan dan lebih mempererat silaturahmi antara anggota, sehingga tujuan dari organisasi dapat berjalan dan tercapai dengan baik," katanya.

Sebagai langkah pertama setelah ditunjuk sebagai Ketua Caretaker DPD K-SPSI, H. Aceng Eno pun melakukan sosialisasi untuk melaksanakan tugas barunya. Namun ternyata di lapangan terdapat kendala, kubu Syukur Sato tidak sepaham dengan langkah yang diambil ketua carataker.

Bahkan ketika berlangsung musyawarah untuk menyatukan kedua kubu demi kepentingan organisasi, muncul berbagai spekulasi dan opini. "Ada segelintir orang yang memang membuat suasana jadi tidak terkendali dan tidak mendukung. Bahkan ada SMS yang tersebar, isinya menyatakan H. Aceng Eno Mulyono bersedia menjadi Dewan Penasihat. Itu sama sekali tidak benar, saya menganggap permasalahan belum mencapai kesepakatan, tiba-tiba muncul SMS seperti itu. 'Kan tidak benar," katanya.

Padahal, tambahnya, aksi yang dilakukannya itu bukan untuk tujuan lain, melainkan hanya untuk meluruskan segala permasalahan yang ada di K-SPSI Jawa Barat.

Nasib Buruh Kembali Ditanyakan

2010-05-05T13:21:00.000+07:00

Jajak Pendapat Kompas

Senin, 3 Mei 2010 | 03:19 WIB

ANUNG WENDYARTAKA

Sampai saat ini belum tampak suatu terobosan signifikan terhadap perbaikan nasib buruh di negeri ini. Di satu sisi, hak-hak dasar yang dimiliki kaum buruh masih dirasakan kurang memadai. Di sisi lain, para buruh sendiri pun tampak gamang dalam menilai eksistensi mereka.

Kesimpulan semacam ini terungkap dari hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 27-29 April 2010. Terungkap betapa minimnya apresiasi publik terhadap pemerintah dalam soal nasib jutaan pekerja di negeri ini. Tidak kurang dari dua pertiga (66,5 persen) responden menilai peran pemerintah dalam hal memberikan jaminan sosial, seperti yang dituntut buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini, dianggap masih belum memadai.

Jika dielaborasi, semua ketidakpuasan tecermin dalam penilaian terkait dengan hak-hak dasar buruh. Dalam soal kebijakan penetapan upah minimum, yang selalu menjadi perdebatan antara pekerja dan pemberi kerja, misalnya, tak kurang dari dua pertiga (69,7 persen) responden menilai kiprah pemerintah dalam menentukan upah minimum bagi buruh dianggap masih belum memadai.

Penentuan upah minimum ini memang selalu menjadi persoalan tarik-menarik antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Pengusaha akan selalu berusaha menekan serendah mungkin nilai upah pekerja dengan berbagai alasan, seperti menekan komponen biaya agar produknya bisa lebih kompetitif di pasar atau agar pengusaha tetap bisa menjalankan usaha. Sementara pekerja akan selalu menuntut upah yang layak sesuai dengan ekspektasi mereka. Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, yang saat ini masih dinilai kurang memadai.

Reformasi tak berbuah

Tidak hanya dalam menentukan upah minimum dan memberikan jaminan sosial peran pemerintah dinilai belum memadai oleh publik, tetapi juga dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja. Tampak begitu tinggi proporsi responden (79,9 persen) yang menilai peran pemerintah kurang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran, seperti tenaga kerja Indonesia. Berbagai kasus penipuan, pemerasan, kekerasan, hingga kematian yang acap kali menimpa buruh migran selama ini menjadi bukti rendahnya perlindungan dari pemerintah terhadap mereka.

Penilaian semacam ini tampaknya tidak berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya. Penilaian ketidakpuasan terhadap peran pemerintah dalam proporsi yang tidak berbeda jauh sudah terekam pada bulan Mei 2007. Saat itu hasil jajak pendapat yang dilakukan harian ini juga menampilkan pandangan sekitar dua pertiga bagian responden yang menganggap kurang memadainya upaya pemerintah dalam memperbaiki nasib buruh atau memberikan perlindungan kepada buruh. Dengan kondisi demikian, dapat dikatakan tidak ada perbaikan yang dipersepsikan publik terjadi pada kalangan buruh di negeri ini.

Menjadi lebih ironis jika memandang bahwa ketidakpuasan ini terjadi saat era reformasi tengah berlangsung. Sebagaimana diketahui, awal Mei ini adalah tahun ke-12 peringatan Hari Buruh Sedunia selepas penguasaan rezim Orde Baru yang dinilai tidak bersahabat terhadap gerakan buruh.

Selepas penguasaan rezim lama, terkukuhkan tonggak penting bagi perjalanan gerakan buruh di Indonesia. Bagaimana tidak, pada tahun 1998 pemerintahan Presiden BJ Habibie akhirnya meratifikasi beberapa konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang tampak pro terhadap gerakan buruh. Salah satunya adalah ratifikasi Konvensi Nomor 87 lewat Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi bagi Buruh atau Pekerja.

Kendati sudah 12 tahun buruh menikmati kebebasan dalam berserikat, berbagai kasus pemasungan terhadap serikat buruh dan pengurusnya oleh pengusaha maupun pemihakan pemerintah terhadap kepentingan pengusaha dalam kasus-kasus buruh masih sering terjadi. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila responden yang menilai pemerintah masih belum memadai dalam menjamin hak dan berorganisasi bagi buruh masih dominan (55,2 persen).

Di sisi lain, kungkungan permasalahan hubungan industrial yang umumnya dinilai merugikan buruh juga masih bermunculan. Pemberlakuan sistem kerja kontrak atau outsourcing, misalnya, yang dilegalkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kini semakin umum berlangsung. Sistem demikian di satu sisi menguntungkan pengusaha karena perusahaan menjadi lebih efisien, dapat mengurangi biaya produksi dengan tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya karyawan.

Namun, di sisi lain, buruh dirugikan dengan tidak adanya jaminan status kerja. Hal ini seperti yang dikatakan Karl Marx bahwa dalam kapitalisme segi pembagian hasil produksi industri, upah ada di satu pihak dan laba di lain pihak. Obyek-obyek materiil yang diproduksi disejajarkan dengan si buruh itu sendiri. Buruh teralienasi dari hasil kerjanya sendiri (Giddens, 1985).

Kegamangan identitas

Apabila di sisi eksternal buruh dinilai kurang mendapat dukungan, kecenderungan yang sama juga tampak di sisi internal buruh sendiri. Saat ini, salah satu persoalan yang menghambat perkembangan gerakan buruh di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran dan solidaritas dari para pekerja sendiri.

Kondisi semacam ini terungkap dari hasil jajak pendapat Kompas. Dari semua responden, yang bekerja hampir 70 persennya, menyatakan bahwa di tempatnya bekerja saat ini tidak terdapat serikat pekerja atau organisasi pekerja. Yang menyatakan telah menjadi anggota serikat pekerja atau organisasi pekerja lain sekitar 23 persen dari seluruh responden pekerja. Ironisnya, ketika ditanya perlu atau tidaknya ada organisasi pekerja di lingkungan kerja mereka, sebagian besar (56,9 persen) responden pekerja menjawab perlu. Alasannya, menurut mereka, organisasi pekerja itu bermanfaat bagi pekerja.

Kondisi ini memang paradoks, di satu sisi pekerja menganggap perlu adanya organisasi pekerja, tetapi di sisi lain justru sebagian besar dari mereka terlihat enggan terlibat menjadi anggota atau pengurus apalagi membentuk serikat pekerja di lingkungan kerjanya. Padahal, dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, pekerja bebas untuk membentuk serikat pekerja walau hanya dengan 10 pekerja.

Gugatan terhadap kesadaran pekerja ini bisa jadi terlihat pula dari masih gamangnya para responden yang bekerja dalam mendefinisikan status mereka. Hasil jajak pendapat ini mengungkapkan sebagian besar (45,2 persen) responden yang bekerja lebih suka mengidentikkan dirinya sebagai karyawan ketimbang sebagai buruh atau pekerja.

(Anung Wendyartaka/Litbang Kompas)

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA ERA MODERN PARADIGMA KUNO

2010-01-27T11:54:00.002+07:00

Olen : Subiyanto Pudin,S.Sos. (*)

Hubungan Industrial adalah sistem hubungan antara para pelaku produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Di Indonesia idealnya sebagai negara yang menganut azas negara Pancasila dan UUD 1945. yang sudah menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai konsensus nasional sebagai dasar berbangsa dan bernegara yang mestinya nilai –nilai tersebut dapat kita rasakan dan dilaksanakan secara nyata bukan hanya sekedar lipstick belaka dalam proses pergaulan dan pelaksanaan hubungan industrial.

Sistem hubungan industrial adalah suatu formulasi dan strategi untuk mensinergikan kekuatan para pelaku agar dapat tercapai produksi barang dan jasa secara optimal sekaligus mengatur benturan kepentingan antara pelaku-pelaku dalam hubungan industrial tersebut.

Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah pola hubungan yang paradoks,satu sisi pengusaha dan pekerja/buruh dalam proses mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama agar menghasilkan barang/jasa secara optimal, namun dalam sisi yang lain dalam hal pembagian hasil pencapaian proses dan distribusi kemakmuran kedua pihak terjebak dalam sifat manusia sebagai “homo homoni lupus”. Cenderung egois, menjadi manusia “serigala” pemangsa manusia yang lain.

Pertanyaannya adalah, Mengapa sistem hubungan industrial di Indonesia dalam era reformasi ini tidak segera mengurai kompleksitas masalah ketenagakerjaan yang sekian lama belum dapat diperbaiki, bahkan masalah ketenagakerjajan semakin hari semakin carut marut dengan kompleksitas problematik yang mepengaruhinya ? Dugaan awalnya bahwa dalam sistem HIP “Hubungan Industrial Pancasila” tempo dulu dimasa Rezim orde baru berkuasa, kekuatan sistem itu dilakasanakan dan dipertahankan dengan Hyper kekuasaan yang memangsa komponen sistem yang lemah (pekerja/buruh). Pada saat itu Sikap kritis gerakan protes dari pekerja/buruh diberangus oleh penguasa yang dianggap ganguan dari sistem itu sendiri, Sistem ini beroperasi layaknya predator dalam rimba, Karateristik sistem HIP yang otoriter itu masih mengakar kuat dalam tataran praktis sampai saat ini, terasa banyak sekali campur tangan yang diluar sistem yang ingin mendapatkan pembagian kue dengan dalih “kekuasaan” dengan konsep KKN nya.

Pada era itu kompleksitas dan dinamika permasalahan ketenegakerjaan yang terjadi tidak ditanggapi dengan dialog melainkan dengan intimidasi dan terror terhadap pekerja/buruh. contoh terakhir terjadinya kasus pembunuhan terhadap aktifis SPSI di jawa timur Sdri.(Alm) Marsinah., Dari luar sistem ini tampak stabil tapi fakta menunjukan setelah sekian puluh tahun bertahan, sistem ini akhirnya jebol juga seiring momentum perlawanan rakyat terhadap sistem kekuasaan negara yang dilaksanakan secara otoriter dalam segala dimensi kehidupan.

Dirubahnya menjadi HII ” Hubungan Industrial Indonesia”di era reformasi yang menuntut keterbukaan, keadilan dan kemitraan. Telah sekian lama berjalan sejak tahun 1998 sampe sekarang masih belum kita rasakan perubahan yang signifikan karena kita belum dapat merubah paradigma itu “ Paradigma Lampau”. Perubahan yang dialukakan baru sebatas kulit ari belum menyentuh isi yang terkandung didalamnya.

Dalam sistem HII di era reformasi, Hubungan antara pelaku mestinya dibangun diatas landasan keterbukaan, Keadilan (fairness) dan kemauan untuk berbagi baik dalam beban dan tantangan maupun berbagi dalam hal hasil pencapaian produksi dan distribusi kemakmuran. Dalam sistem ini protes/kritik dari buruh adalah bagian dari sistem yang harus dilihat sebagai dinamika komunikasi untuk mengelola kompleksitas masalah tenagakerjaan yang super kompleks idealnya dalam pelaksanaan HII jadikanlah lawan bicara sebagai teman berfikir untuk mencari solusi terbaik yang WIN WIN SOLUTION.

Di era globalisasi ini pasar dan akses informasi yang tanpa batas, paradigma hubungan pengusaha dengan pekerja/buruh harus segera berubah.Dalam proses,kedua pihak harus bersinergi agar mampu melewati dan melampaui tantangan global,demikian juga dalam pembagian hasil pencapaian atau distribusi kemakmuran,pengusaha harus legowo untuk berbagi.
Bila kedua belah pihak menyadari dan mempunyai kemauan hubungan yang dibangun atas prinsip kemitraan. Hal ini sangat relevan karena keduanya saling membutuhkan.

Substansi dari sebuah Kemitraan adalah pihak yang sekian lama menikmati kemakmuran (Korporasi) ada kemauan baik (Good Will) berbagi untuk mengangkat derajat mitranya (Pekerja) yang terjerembab dalam sistem yang memiskinkan mereka, karena hakikatnya kemakmuran yang diraih dan dinikmati korporasi selama ini merupakan hasil dari perjuangan bersama.Bukan sebaliknya, pihak yang telah makmur berdiam di menara gading kemakmuran dengan berpura-pura tidak melihat dan mendengar jeritan mitranya yang tersengal-sengal bernafas dalam lumpur kemiskinan akibat pelaksanaan Upah Minimum yang dijadikan sebagai Upah Maksimum oleh Pengusaha yang bermental “Pedagang” dengan paradigma lampau (Kuno).

Under Construction

2010-01-20T00:00:00.000+07:00

MOHON MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN INI

KAMI BELUM POSTING
DAN
MASIH DALAM PERBAIKAN DATA

HUMAS
FORUM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DPP. F.SP.KEP - K.SPSI

(Kembali ke Beranda)

PT. NNT dan SPSI Tanda Tangan PKB Baru

2010-01-13T14:35:00.000+07:00

General Manager PTNNT Leigh Taylor dan Ketua SPSI PTNNT Syahril melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Hotel Grand Legi, Mataram, Selasa (2/12)

Mataram, Sumbawanews.com.- Setelah melakukan perundingan selama satu bulan, PTNNT dan PUK SPKEP SPSI menandatangani perjanjian kerja bersama (PKB), Selasa (2/12) di Mataram dalam acara yang juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi NTB.

”Kami sangat bangga akan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan di PTNNT sehingga kegiatan produksi bisa berjalan lancar. Proses perundingan PKB yang berlangsung dengan baik dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai merupakan bukti harmonisnya hubungan perusahaan dan karyawan. Kami percaya dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, manajemen dan karyawan PTNNT akan dapat menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang,” kata Leigh Taylor, General Manager PTNNT.

Perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk 2009 dan 2010 untuk menggantikan PKB sebelumnya. Setiap menjelang berakhirnya PKB, perusahaan dan karyawan melakukan perundingan bersama untuk membahas dan mengkaji kinerja PKB sebelumnya dan membahas usulan-usulan perubahan.

Sementara itu Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT Muhammad Syahril menjelaskan proses perundingan bersama dengan managemen PTNNT berlangsung dengan baik dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan. ”Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan karyawan,” kata Muhammad Syahril.

PTNNT mempekerjakan lebih dari 4200 karyawan dan sekitar 3500 karyawan kontraktor yang sebagian besar berasal dari provinsi Nusa Tenggara Barat dan utamanya berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat. (*sn01)

Kepengurusan DPP K-SPSI 2005-2010 Digugat

2010-01-13T14:34:00.000+07:00

Kapanlagi.com - Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP K-SPSI) hasil konggres VI digugat karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi dan bertentangan dengan UU No.21/2000.

Jacob Nuwa Wea yang secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum K-SPSI periode 2005-2010 hasil konggres VI di di Pandaan, Jawa Timur, 20 Februari diminta membubarkan seluruh kepengurusan DPP K-SPSI hasil rumusan Tim Formatur yang diketuainya.

"Desakan untuk segera membubarkan kepengurusan dan memilih pengurus baru itu berasal dari berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) K-SPSI dan serikat pekerja anggota SPSI," kata Ismail Syarief, Sekretaris Pimpinan Kongres VI K-SPSI di Jakarta, Sabtu.

Tim Formatur dinilai gagal menyusun pengurus DPP K-SPSI baru karena tidak sesuai dengan Tata Tertib dan AD/ART SPSI serta melanggar UU No.21/2000 tentang Serikat Buruh.

Tim Formatur yang diketuai Jacob itu terdiri dari sembilan orang, yaitu tiga dari SPA, tiga dari DPD dan dua lagi dari DPC Aturan yang dilanggar adalah ketentuan tentang pengurus di tingkat pusat SPA (Serikat Pekerja Anggota) SPSI dilarang merangkap jabatan di organisasi sejenis dan bukan pegawai negeri sipil atau TNI dan Polri.

Kenyataannya, beberapa pengurus yang ditunjuk formatur tidak sesuai dengan ketentuan di atas.

Jacob dikatakan merangkap sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Marhaen, begitu juga Latief Nasution yang ditunjuk sebagai Sekjen K-SPSI ternyata Ketua Umum Federasi Pekerja Demokrat Indonesia dan juga belum lima tahun menjadi pengurus pusat.

Selama ini Latief Nasution sebagai Ketua Umum Federasi SPMI (Serikat Pekerja Maritim Indonesia, SPA SPSI). Dhiana Anwar yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum ternyata pegawai negeri sipil.

"Ini merupakan masalah serius yang harus segera dipecahkan dan solusinya Jacob Nuwa Wea harus segera membubarkan kepengurusan DPP K-SPSI yang terdiri dari 11 orang hasil rumusan Tim Formatur," kata Ismail.

Sebelumnya sekitar 20 DPD K-SPSI mengadakan rapat di Jakarta yang intinya mendesak Jacob segera membatalkan pengurus DPP K-SPSI hasil Tim Formatur.

Jacob sebagai ketua umum terpilih diminta sebagai formatur tunggal untuk menentukan personil yang akan duduk di DPP K-SPSI sesuai aspirasi SPA dan DPD K-SPSI.

Mantan pengurus DPP K-SPSI periode 1999-2005 yang selama ini aktif diminta dimasukkan kembali ke DPP, termasuk Syukur Sarto yang diminta agar ditunjuk lagi menjadi Sekjen DPP K-SPSI.

"Duet Jacob-Syukur Sarto dinilai cukup ideal demi kemajuan K-SPSI di masa mendatang," kata Ismail. Usulan tertulis itu sudah disampaikan kepada Jacob Nuwa Wea.

Kongres luar biasa Untuk menyelamatkan organisasi, Ismail mengusulkan dalam beberapa hari ini Jacob agar mengambil langkah-langkah konkrit guna menghindari terjadinya perpecahan yang berkepanjangan di tubuh K-SPSI.

"Jika tidak digubris, pihak SPA dan DPD akan membuat deklarasi mosi tidak percaya terhadap DPP K-SPSI dan mendesak untuk menyelenggarakan kongres luar biasa SPSI," katanya.

Sehubungan dengan itu ruang kerja Sekjen DPP K-SPSI untuk sementara "disegel" sampai Syukur Sarto diangkat kembali menjadi Sekjen DPP K-SPSI.

Ismail meminta seluruh pengurus DPP K-SPSI untuk tidak menyerahkan ruang kerja Sekjen kepada Latief Nasution, karena Latief dianggap tidak sah sebagai Sekjen.

Menurut Ismail, seluruh pengurus DPP SPSI hasil pilihan Tim Formatur tidak sah karena tidak sesuai dengan aspirasi peserta kongres.

Karena itu, peserta kongres meninggalkan ruang sidang saat Jacob mengukuhkan dan melantik pengurus DPP K-SPSI periode 2005-2010. (*/dar)

SPSI Bekasi: 2010 Momentum Penerapan UMK Bagi Para Pengusaha

2010-01-13T14:32:00.000+07:00

Bekasi (ANTARA News) – Pengurus SPSI Kota Bekasi meminta agar 2010 dijadikan momentum bagi pengusaha untuk menerapkan dan membayar UMK sesuai kesepakatan dan ditindaklanjuti dengan SK Gubernur.

“Mulailah bayarkan upah buruh sejak Januari 2010 minimal sebesar UMK. Kita akan memantau pelaksanaan UMK agar buruh tidak lagi dirugikan,” kata ketua SPSI Kota Bekasi, Abdullah, di Bekasi, Minggu.

Untuk 2010 dewan pengupahan Kota Bekasi telah mengusulkan dan mendapat persetujuan dari Gubernur tentang upah minimum kota 2010 sebesar Rp1,155 juta atau meningkat dari 2009 sebesar Rp1,089 juta.

Ia mengatakan, sebelum menetapkan besaran upah, dewan pengupahan sejak awal Agustus sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak yang terdiri dari 53 item, yakni kebutuhan sandang, papan dan makan para pekerja.

Dewan pengupahan kota Bekasi, menurut Abdullah sudah mewadahi kepentingan pengusaha karena beranggotakan unsur serikat pekerja, pemerintah daerah dan perwakilan pengusaha dari Apindo.

Besaran UMK Kota Bekasi menurut Abdullah sebenarnya belum sesuai dengan harapan pekerja yang meminta upah minimum kota (UMK) tahun 2010 bisa setara kebutuhan hidup layak (KHL) yaitu sebesar Rp1.205.128 per bulan.

Ia mengatakan, dibanding dengan UMK 2009, untuk mencapai KHL pada 2010 upah pekerja harus dinaikkan 8-9 persen dari kondisi sekarang. Bila dilihat dari tingkat inflasi dan membaiknya kondisi perekonomian kenaikan itu bukanlah sesuatu yang memberatkan, ujarnya.

“UMK Bekasi pernah mencapai 100 persen KHL di tahun 2007-2008 dan pekerja dengan kerelaan hati juga bisa menerima penurunan UMK,” ujarnya. Pertimbangan lain untuk kenaikan UMK hingga mencapai KHL berupa kesepakatan bersama Pemprov Jabar, Jateng, Jatim dan DIY pada 2005, bahwa UMK 2010 harus sebesar 100 persen nilai KHL.

Seorang pengusaha di Kota Bekasi, Fredi, menyatakan tidak keberatan bila UMK 2010 mencapai KHL dengan pertimbangan kebutuhan pekerja untuk hidup layak harus terpenuhi dari penghasilannya.

Menurut pengusaha di sektor properti itu, pekerja yang mendapatkan upah senilai KHL bisa termotivasi untuk bekerja dengan baik, sehingga secara parsial juga memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Ia menyatakan, sebagian pekerja sudah mempunyai tanggungan keluarga dan kebutuhan hidup terus meningkat yang mengharuskan pengusaha ikut memikirkan kecukupan ekonomi keluarga mereka.(*)

Tahun 2010, Upah Harus Sesuai KHL

2010-01-13T14:30:00.000+07:00

Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) memerintahkan seluruh jajarannya dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, agar memperjuangkan upah minimum tahun 2010 disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di daerah setempat.

Tahun 2010, Upah Harus Sesuai KHL Jakarta, Pelita Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) memerintahkan seluruh jajarannya dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, agar memperjuangkan upah minimum tahun 2010 disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di daerah setempat. Upah sesuai KHL harus diperjuangkan karena nilai upah sekarang ini masih jauh dibawah kebutuhan hidup layak pekerja, tegas Ketua Umum DPP KSPSI, Mathias Tambing, di Jakarta, Sabtu (28/11). Terkait masalah ini, kata Mathias, memerintahkan para negosiator dari unsur KSPSI yang tergabung dalam Tripartit Daerah harus gigih memperjuangkan peningkatan upah minimum tahun 2010 sesuai KHL. Mathias menyadari tingkat KHL di setiap daerah tidak sama. Namun, besaran KHL akan dapat dirumuskan berdasarkan indeks harga konsumen atau tingkat inflasi di daerah yang bersangkutan. Ia mengharapkan semua unsur yang tergabung Tripartit Daerah (Tripda) segera merumuskan upah minimum yang akan berlaku mulai 1 Januari 2010. Keputusan yang cepat sangat diperlukan, sehingga usulan kenaikan upah minimum provinsi, dan kabupaten/kota sudah ditandatangani oleh gubernur awal Desember ini. Menurut Mathias, beberapa daerah memang sudah memutuskan besaran upah minimum 2010. Misalnya, upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp1.118.000/bulan, Depok Rp1.300.000 dan Bekasi yang nilainya juga lebih tinggi dari DKI Jakarta. Namun masih banyak daerah yang belum memutuskan sehingga banyak terjadi unjuk rasa pekerja yang menuntut segera dinaikkannya upah minimum mulai Januari 2010. Gubernur, bupati, walikota harus tanggap terhadap aspirasi pekerja ini agar tidak terjadi gejolak sosial di daerahnya, ujar Mathias Tambing. KSO dengan Jamsostek Di bagian lain, Mathias mengungkapkan DPP KSPSI telah menandatangani Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Direksi PT Jamsostek (Persero). KSO ditandatangani oleh Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek Ahmad Ansyori dengan Pjs Ketua Umum DPP KSPSI Mathias Tambing, bertepatan pada Hari Pahlawan 10 November 2009. Isi KSO antara lain menyebutkan, PT Jamsostek dan KSPSI bekerja sama untuk meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Dalam pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Kanwil/Cabang Jamsostek dengan DPD/DPC KSPSI di semua daerah. Kedua pihak akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan perluasan kepsertaan program Jamsostek. Perusahaan wajib yang belum menjadi peserta akan menjadi sasaran utama. Perusahaan yang telah menjadi peserta tapi hanya mendaftarkan sebagian karyawan atau upahnya, juga menjadi target untuk mengurangi jumlah PDS (Perusahaan Daftar Sebagian, baik tenaga kerja maupun upah).(iz)

KSPSI: Upah 2010 Harus Penuhi Hidup Layak

2010-01-13T14:29:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) meminta seluruh jajarannya dari tingkat perusahaan, kabupaten/kota hingga provinsi memperjuangkan upah minimum tahun 2010 disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) daerah setempat.

"Upah sesuai KHL harus diperjuangkan karena nilai upah sekarang ini masih jauh di bawah kebutuhan hidup layak pekerja," kata Ketua Umum DPP KSPSI versi Mathias Tambing dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Tambing meminta para negosiator dari unsur KSPSI yang tergabung dalam Tripartit Daerah untuk gigih memperjuangkan peningkatan upah minimum tahun 2010 sesuai KHL.

Besaran KHL di setiap daerah tidak sama, tetapi besarannya dapat dirumuskan berdasarkan indeks harga konsumen atau tingkat inflasi di daerah yang bersangkutan.

Ia mengharapkan semua unsur yang tergabung Tripartit Daerah (Tripda) segera merumuskan upah minimum yang akan berlaku mulai 1 Januari 2010.

"Keputusan yang cepat sangat diperlukan, sehingga usulan kenaikan upah minimum provinsi, dan kabupaten/kota sudah bisa ditandatangani oleh para gubernur awal Desember ini.

Menurut dia, beberapa daerah memang sudah memutuskan besaran upah minimum 2010. Misalnya upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp1.118.000/bulan, Depok Rp1.300.000 dan Bekasi yang nilainya juga lebih tinggi dari DKI Jakarta.

Namun, masih banyak daerah yang belum memutuskan, sehingga banyak terjadi unjuk rasa pekerja yang menuntut segera dinaikkannya upah minimum mulai Januari 2010.

"Gubernur, bupati, wali kota harus tanggap terhadap aspirasi pekerja ini agar tidak terjadi gejolak sosial di daerahnya," kata Tambing.

UMP Aceh Tertinggi se-Indonesia

2010-01-13T14:28:00.001+07:00

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2010 sebesar Rp1,3 juta di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan yang tertinggi se-Indonesia.

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2010 sebesar Rp1,3 juta di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan yang tertinggi se-Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Myra Maria Hanartani mengatakan, UMP di NAD sudah mendekati tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan persentase keseimbangan dengan KHL yakni 92,86 persen.

"NAD telah menetapkan UMP 2010 dengan SK Gubernur No 132/2009 pada 6 November lalu," jelasnya, di gedung Depnakertrans, Jakarta, Rabu (30/12/2009).

Sementara peringkat kedua diduduki Papua Barat dengan UMP-nya yang mencapai Rp1.210.000 dengan KHL mencapai 85,10 persen dan peringkat ketiga dipegang oleh DKI Jakarta dengan UMP sebesar Rp1.118.009.

Myra melanjutkan, peringkat keempat dipegang oleh Kalimantan Selatan yang menetapkan UMP sebesar Rp1.024.500. Sementara Riau berada di peringkat kelima dengan UMP 2010 Rp1.016.000.

Dari data yang diperoleh, sebenarnya Papua patut menduduki peringkat pertama dengan prediksi UMP sebesar Rp1.799.228 dan persentase perbandingan dengan KHL yakni 73,17 persen.

Sayangnya, pemerintah setempat hingga saat ini belum menetapkan besaran tersebut dengan surat keputusan gubernur. "Hingga saat ini masih dalam proses gubernur,"

ujarnya.

Sedangkan UMP terendah se-Indonesia ada pada provinsi Jawa Timur sebesar Rp630 ribu, Jawa Tengah dengan UMP Rp660 ribu, dan UMP di Jawa Barat juga berada di tiga besar yang terendah dengan kisaran Rp671.500.

Dikatakannya, ketiganya tidak menetapkan UMP sehingga untuk UMP Jatim diambil dari Upah Minimum Kota (UMK) terendah di Pacitan, UMP Jateng dari UMK Cilacap wilayah barat, dan UMP Jabar diambil dari UMK Sukabumi.

1.000 Buruh Serang Tuntut Kenaikan Upah Minimum

2009-12-15T16:57:00.000+07:00

SERANG, KOMPAS.com - Seribu lebih buruh dari Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Serang, Banten, Rabu (9/12), berunjuk rasa menuntut Bupati Serang Taufik Nuriman merevisi rekomendasi upah minimum Kabupaten Serang tahun 2010 dari Rp 1.101.000 menjadi Rp 1.111.686,22.

Unjuk rasa sempat memanas ketika terjadi aksi saling tarik barikade kawat berduri antara para buruh dan polisi. Para buruh yang ingin bertemu dengan Bupati Serang merasa terhalangi barikade kawat berduri yang dipasang di depan gerbang masuk ke Kantor Bupati Serang tersebut.

Sebagian barikade kawat berduri pun rusak akibat tarikan para buruh sehingga mereka leluasa merangsek ke pagar. Akan tetapi, para buruh tetap tidak bisa masuk hingga ke halaman Kantor Bupati Serang karena portal gerbang ditutup dan dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Koordinator Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Serang, Hafuri Yahya, menuturkan, mereka menolak rekomendasi upah minimum Kabupaten (UMK) Serang tahun 2010 Rp 1.101.000.

”Berdasarkan hasil survei lapangan di pasar oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Serang, kebutuhan riil tertinggi sebesar Rp 1.111.686,22 dan terendah Rp 1.098.000. Ternyata Bupati Serang hanya merekomendasikan Rp 1.101.000,” kata Hafuri.

Jika dalam waktu dekat Bupati Serang tidak merevisi atau meninjau ulang rekomendasi UMK tersebut, kata Hafuri, pekerja menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kepemimpinan Kabupaten Serang.

Saat menemui pengunjuk rasa, Wakil Bupati Serang Andy Sujadi meminta maaf kepada buruh karena pada hari yang sama Bupati Serang sedang ke Jakarta. Ia berjanji menyampaikan tuntutan buruh kepada bupati. (CAS)

2009-12-15T16:55:00.000+07:00

MEDAN (Berita): Pekerja di Sumut mengucapkan terimakasih kepada Gubernur H Syamsul Arifin, SE yang telah mengesahkan dan menandatangani SK Upah Minimum Propinsi (UMP) 2010.

Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DP K-SPSI) Sumut H. Mukhyir Hasan Hasibuan kepada wartawan di Medan kemarin. Selanjutnya, SPSI Sumut akan merealisasikan SK UMP 2010 dimaksud kepada seluruh jajarannya yang ada di kabupaten/kota di Sumut, hingga kepada Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI yang ada diseluruh perusahaan.

Menurut Hasibuan yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Daerah Sumut, setelah SK UMP No : 561/4894/K/2009 yang disahkan Gubernur Sumut tertanggal 23 November 2009 dengan besaran UMP Rp. 965 ribu, maka dewan pengupahan selanjutnya akan membahas tentang Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) yang besarannya bervariasi, sekitar 5-10 persen diatas UMP.

Dalam dua atau tiga hari ini, lanjut Hasibuan, dewan Pengupahan Daerah Sumut sudah akan menyerahkan rekomendasi besarnya UMSP dimaksud kepada Gubsu, untuk selanjutnya kembali disahkan, paling lama satu minggu dari sekarang.

Pemberlakukan UMP maupun UMSP dimaksud sudah berjalan pada 1 Januari 2010. Sehingga pengesahannya perlu segera dilakukan. DPD K-SPSI Sumut juga telah mengirimkan foto kopi SK UMP yang telah disahkan Gubsu keseluruh jajarannya di kabupaten/kota, agar bisa diserahkan kepada PUK masing-masing.

Namun ditegaskan, UMP yang disahkan itu hanya berlaku untuk pekerja lajang atau pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun.

Sedangkan bagi pekerja yang telah berumah tangga atau yang telah bekerja diatas 1 tahun, agar merundingkan upahnya dengan pengusaha masing-masing. Dalam hal ini, Hasibuan juga meminta para pengusaha agar mentaati dan melaksanakan SK kenaikan UMP 2010 oleh Gubsu dimaksud. Jangan lagi terjadi kendala-kendala atau permasalaha terkait tidak diterapkannya UMP 2010.

Segeralah lakukan perundingan dengan serikat pekerja diperusahaan masing-masing untuk menentukan upah bagi pekerja yang sudah berumah tangga atau masa kerjanya diatas 1 tahun.Revisi Undang-undang Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut Parlindungan Purba, SH, MM yang dimintai komentarnya via HP terkait kenaikan UMP 2010 yang telah ditandatangani Gubsu mengatakan, hasil UMP adalah kesepakatan dewan pengupahan daerah yang terdiri dari threepartite, yakni pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh berdasarkan hasil survey pasar.

Sebenarnya, lanjut Purba yang juga anggota DPD RI asal Sumut, APINDO keberatan karena harus tiap tahun berdebat untuk menentukan UMP. Jadi sebaiknya Undang-undang Ketenaga Kerjaan harus direvisi.(irm)

Desember, DKI Sosialisasikan Kenaikan UMP 4,5 Persen

2009-12-15T16:54:00.000+07:00

Keinginan serikat pekerja atau buruh agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 100 persen nampaknya tidak akan terwujud. Sebab ketetapan kenaikan UMP 2010 sebesar 4,5 persen atau Rp 1.118.009 sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 167 tahun 2009 tentang UMP Tahun 2010. Bahkan Pergub ini telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 29 Oktober 2009.

Kini sepanjang bulan Desember 2009, Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi Pergub tersebut mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat wilayah kotamadya. Untuk tingkat provinsi, sosialisasi sudah dilaksanakan hari Kamis (10/12) dengan dihadiri 300 orang dari unsur serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dewan pengupahan dan jajaran Pemprov DKI yang terkait masalah pengupahan.

Isi Pergub No. 167/2009, selain mengatur angka nominal UMP DKI 2010 menjadi Rp 1.118.009 per bulan, juga menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan. Bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan tersebut, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP kepada Gubernur DKI melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 10 hari sebelum diberlakukan peraturan ini.

UMP Tahun 2010 akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010 bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun atau lebih. Pergub ini juga mengatur Upah Minimun Sektoral Provinsi (UMSP).

Sosialisasi UMP Tahun 2010 dibuka Asisten Perekonomian dan Administrasi Pemprov DKI Jakarta, Mara Oloan Siregar. Ia mengatakan, saat ini perkembangan perekonomian global terus menunjukkan pemulihan. Hal itu membawa dampak positif dengan membaiknya ekonomi domestik. “Analisis para ahli menunjukan perekonomian nasional berpotensi tumbuh dari perkiraan semula, baik di tahun 2009 maupun 2010. Diperkirakan trend penurunan inflasi masih berlanjut,” kata Oloan saat acara Sosialisasi UMP DKI Jakarta Tahun 2010 di balaikota, Kamis (10/12).

Membaiknya perekonomian nasional, khususnya Provinsi DKI Jakarta, menurut Oloan harus terus diupayakan agar tetap kondusif. Sehingga mampu mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan nasional sebesar 7 persen pada tahun 2010. Salah satu upaya untuk mendukung target terrsebut, selain memperkuat sektor ril juga memberikan jaminan kepada dunia usaha dan pekerja atau buruh dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari yaitu dengan menetapkan UMP sebagai dasar pembayaran tenaga kerja dan kelanjutan usaha perusahaan.

Dewan pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah memproses dan merekomendasikan UMP 2010 setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tripartit, yaitu antara pekerja, perusahaan dan pemerintahan termasuk unsur perguruan tinggi serta para pakar. Melalui suatu pertimbangan matang dan proporsional, mereka memberikan rekomendasi kenaikan UMP 2010. Kemudian setelah memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan, gubernur melalui Pergub No. 167 tahun 2009 menetapkan UMP DKI Jakarta 2010 sebesar Rp 1.118.009 atau naik 4,5 persen dibanding UMP 2009 sebesar Rp 1.069.885 per bulan.

Oloan mengakui, untuk dapat menetapkan kebijakan UMP yang layak dan diterima semua pihak memang bukan hal yang mudah. Namun, kebijakan tersebut memperhatikan berbagai aspek, diantaranya kondisi kemampuan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan aspek penting lainnya..

UMP ini memiliki arti penting terhadap aktivitas perekonomian dan dunia usaha di ibukota. Bagi para pekerja ini merupakan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan bagi pengusaha, upah merupakan bagian dari pembayaran tenaga kerja yang harus diperhitungkan karena berpengaruh pada biaya produksi dan kelanjutan usaha.

Dalam kaitannya dengan pengupahan, pemerintah menjamin kelangsungan hidup pekerja untuk meningkatkan motivasi kerja dan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan pekerjaan. “Karena itu, UMP 2010 perlu disosialisasikan. Saya harapkan serikat pekerja atau buruh dan para pengusaha dapat menyosialisasikan pada lingkungan masing-masing,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, M Soegiyono mengatakan, penetapan UMP DKI 2010 telah melalui berbagai tahapan. Diantaranya melaksanakan survey Kebutuha Hidup Layak (KHL), membahas nilai nominal UMP yang tetap dan menetapkannya. “Mengingat UMP ini sangat penting untuk dipahami masyarakat dan dilaksanakan, maka diperlukan sosialisasi di tingkat provinsi dan lima wilayah kotamadya,” kata Soegiyono.

Standar Pengupahan 46 Item

2009-12-15T16:52:00.004+07:00

BATURAJA - Penentuan upah minum tahun 2010 mendatang, Kabupaten OKU tetap mengacu kepada keputusan Gubernur Sumsel, mengenai upah minimum provinsi (UMP).

“Jadi, untuk penentuan standar pengupahan bagi pekerja pada 2010, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten OKU masih menunggu keputusan Gubernur Sumsel,” kata Kepala Disnaker dan Sosial OKU, M Kait Effendi SH melalui Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Son Ezoni SE.

Disebutkan, untuk standar upah pihaknya mengacu ketetapan provinsi. “Penentuan SK Gubernur Sumsel tentang standar upah, nantinya akan ditindaklanjuti lagi dengan SK Bupati OKU. Penentuan upah mengacu kepada data dan survei kebutuhan hidup layak (KHL) dari pekerja lajang per bulan,” katanya.

Pengajuan dari KHL lalu disampaikan kepada dewan pengupahan Sumsel. “Data terakhir sudah disampaikan November lalu, yang terdiri dari sebanyak 46 item,” jelasnya.

Dari 46 item secara garis besar menurut Son Ezoni, terdiri 7 poin utama yakni kebutuhan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan hiburan. “Tak hanya KHL, juga ada pertimbangan dengan melihat asumsi dari pertumbuhan ekonomi. Pembahasan masalah penentuan standar upah, juga dikaji bersama dengan dihadiri perwakilan dari serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah,” urainya.

Standar upah ini, kata dia, pada intinya tidak boleh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan dalam UMP. Namun, demikian, lanjut Son Ezoni, sangat disayangkan masih banyak terjadi pelanggaran seperti untuk pekerja toko, untuk standar upah ini masih banyak yang belum mencapai UMP.

UMP Jambi 2010 Ditetapkan Rp 900.000

2009-12-15T16:52:00.002+07:00

Minggu, 22 November 2009 | 17:56 WIB

JAMBI, KOMPAS.com- Upah Minimum Provinsi Jambi tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 900.000 per bulan. Jumlah ini naik 12,5 persen dari UMP tahun 2008 sebesar Rp 800.000. Meski demikian, UMP tahun 2010 itu masih berada di bawah angka Kebutuhan Hidup Layak sebesar Rp 972.000 per bulan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Raflinur di Jambi mengatakan, besaran UMP 2010 tersebut merupakan hasil kesepakatan tripartit atau tiga pihak yang berada dalam Dewan Pengupahan Jambi, yaitu unsur pengusaha, unsur pekerja dan wakil d ari pemerintah provinsi. "Usulan UMP itu telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Jambi. Selanjutnya akan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010," katanya.

Ia menyebutkan, kendati besaran UMP tahun 2010 itu masih di bawah KHL, peningkatannya relatif besar dan tidak beda jauh dengan provinsi tetangga. Kenaikan UMP telah memperhitungan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, kondisi perekonomian, dan kemampuan para pekerja. Pihaknya berharap tidak ada penolakan UMP dari kalangan pekerja maupun dari kalangan pengusaha.

"Kita bersama-sama telah mulai melakukan sosialisasi. Karena ini sudah merupakan kesepakatan tripartit dari seluruh unsur diharapkan nanti tidak ada penolakan," katanya.

Dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan, UMP jambi masih lebih rendah. Upah minimum Provinsi Sumsel 2010 ditetapkan sebesar Rp 927.825 atau naik 12,5 persen dari UMP 2009 sebesar Rp 824.000. Sedangkan di Sumatera Utara, Dewan Pengupahan Kota Medan mengusulkan upah minimum kota senilai Rp 1,1 juta.

Secara terpisah, Ketua DPRD Jambi Effendi Hatta mengatakan, DPRD Provinsi Jambi akan mempelajari kenaikan UMP Jambi 2010 itu. Menurutnya kenaikan UMP Jambi perlu melihat kondisi nasional dan UMP provinsi tetangga. "Ini akan dipela jari di Komisi. Kami belum bisa memvonis angka Rp 900.000 itu cukup baik atau belum," katanya.

Dewan Pengupahan Sepakat UMP Rp1.002.000

2009-11-11T14:26:00.000+07:00

SAMARINDA - Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kalimantan Timur menyepakati rekomendasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2010 Rp1.002.000. Angka itu dicapai setelah Depeda Kaltim melakukan pembahasan sejak Juli 2009.

"Awalnya pembahasan cukup alot karena wakil serikat buruh dan wakil asosiasi pengusaha bertahan dengan argumentasi masing-masing. Tapi akhirnya disepakati usulan rekomendasi penetapan UMP 2010 Rp1.002.000," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Ir H Ichwansyah MM di ruang kerjanya, Kamis (29/10).

Beberapa indikator menjadi bagian dari pertimbangan dewan pengupahan sebelum akhirnya menyepakati angka Rp1.002.000. Indikator itu adalah mencermati faktor nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas, pertumbuhan angkatan kerja, produktifitas tenaga kerja dan kemampuan perusahaan secara umum.

KHL tahun ini tertinggi di Kabupaten Malinau Rp2.026.415 dan KHL terendah tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan besaran Rp1.327.108. Sementara angka inflasi sebesar 3,9 persen dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar Rp4,8 persen.

Secara keseluruhan, UMP Kaltim yang diusulkan naik 4,92 persen dari nilai UMP tahun ini Rp955.000. Tuntutan buruh awalnya adalah sama dengan KHL terendah yakni Rp1.327.108. Sementara pengusaha bertahan pada angka Rp997.000. Sampai akhirnya disepakati angka Rp1.002.000.

Wakil serikat pekerja, Jumransyah mengatakan UMP yang sudah disepakati sangat mungkin bertambah karena masih ada pembahasan upah di level kabupaten dan kota, baik Upah Minimum Kota (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK). "Di provinsi perjuangan kami sudah maksimal. Tapi kami yakin di kabupaten/kota angka UMK dan UMSK masih akan naik lagi," kata Jumransyah.

Sementara itu, Ketua Apindo Kaltim M Slamet Brotosiswoyo mengakui kesepakatan UMP yang dicapai adalah kesepakatan yang terbaik, mengingat kondisi usaha secara umum masih belum begitu menggembirakan.

"Harapan kami, semua pengusaha yang mampu membayar gaji karyawan sesuai UMP hendaknya mentaati kesepakatan ini. Namun yang belum mampu, silahkan ikuti prosedur hukum untuk menyampaikan alasanketidakmampuannya," kata Slamet.

Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terkait kemungkinan penetapan UMP oleh gubernur atas usulan upah minimum 2010 itu, Kadisnakertrans Kaltim, Ichwansyah meminta agar para pengusaha sejak sekarang sudah mulai mempersiapkan anggaran dengan standar UMP baru. Agar saat pelaksanaan nanti perusahaan sudah cukup siap dengan penetapan UMP tersebut.

Kepada kaum buruh, Ichwansyah juga berharap agar memahami hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan, sebab yang disepakati sudah melalui proses perundingan dan pembahasan antara unsur serikat pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah dan juga para tenaga ahli dari Universitas Mulawarman Samarinda.

Secara nasional, tahun lalu Kaltim termasuk dalam 6 provinsi tercepat yang menyelesaikan penetapan UMP. Tahun ini pun, kata Ichwansyah, Kaltim kembali menjadi provinsi tercepat dalam hal penetapan UMP-nya secara nasional. (sul/hmsprov).

UMK Pandeglang 2010 di Atas UMP

2009-11-11T14:22:00.003+07:00

Senin, 09 November 2009

PANDEGLANG – Upah minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang tahun 2010 sebesar Rp 964.500. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009 yang hanya Rp 918.750.

UMK tahun 2010 ini juga lebih besar dari upah minimum Provinsi (UMP) Banten 2010 yang sudah ditetapkan gubernur sebesar Rp 955.300.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertran) Pandeglang Anwar Fauzan, Minggu (8/11). “Pengusaha dan serikat pekerja sudah sepakat bila UMK tahun 2010 sebesar itu (Rp 964.500-red) atau mengalami kenaikan sekitar lima persen dibandingkan tahun 2009. Dengan demikian semua pihak harus mematuhinya, karena hal ini diatur dalam undang-undang,”.

Dijelaskan, saat ini berkas penetapan itu masih berada di Bupati Erwan Kurtubi untuk ditandatangani. Nantinya, draft itu disampaikan ke Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk ditetapkan bersama UMK kabupaten/kota lainnya se-Banten.

“Paling lambat draft UMK itu harus dikirim ke provinsi tanggal 20 November 2009. Saya yakin pekan depan Pak Bupati akan menandatanganinya dan langsung akan dikirim ke provinsi,” ungkap Anwar.

Sebelum UMK ditetapkan, survei kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan di sejumlah pasar tradisional, antara lain, Pasar Pandeglang, Menes, dan Labuan.

Sumber : www.radarbanten.com

2009-11-11T14:22:00.002+07:00

KabarInvestigasi-Banda Aceh.Kendati selama ini Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diberikan kepada para buruh diprovinsi Aceh, masih dikategorikan rendah yaitu berkisar antara Rp1,2 juta. Membuat Dewan Pengurus Provinsi Serikat Pekerja Aceh (DPP-SPA), angkat bicara untuk memperjuangkan kenaikan upah tersebut mencapai 2 juta.

“Kondisi harga barang di Aceh, jauh lebih tinggi dibandingkan nilai rupiah yang diperolehnya.Maka, tahun 2010 mendatang, kami bersama unsur Pemerintah Aceh, akan memperjuangkannya sesuai keahlian para pekerja yakni sekira 2 juta rupiah” kata Ketua umum SPA, Abu Wahab H.Ibrahim, didampingi Ketua Program M. Usman usai pelantikan anggota SPA periode 2009-2014, Selasa (6/10), kemarin, di Anjong Mon Mata Banda Aceh.

Kata dia, pihaknya akan mempersiapkan pekerja yang memiliki sumberdaya manusia dan mempunyai cara kerja secara professional.Sehingga perusaahaan yang mempekerjakannyapun bisa menyesuaikan pendapatannya dan tidak boleh dibawah UMP.

“SPA akan menyiapkan tenaga yang handal dan professional, sesuai kebutuhan perusahaan tempat mereka bekerja.Dan hal ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pengaguran di bumi Aceh,”ujar dia.

Menurut Abu Wahab H.Ibrahim, didampingi Ketua Program M. Usman, sebagai prioritas utama, pihaknya akan membentuk perwakilan di seluruh kabupaten/kota di Aceh, serta mengadakan pelatihan terhadap keanggotaannya.

“Tujuannya, supaya para pekerja yang dipekerjakan di perusahaan benar-benar siap pakai terhadap dunia industri masuk ke daerah ini,”tuturnya.

Lanjut dia, hingga kini jumlah anggota telah mencapai 3.000 lebih, dari perwakilan SPA yang telah tersebar di sejumlah Kabupaten/kota di Aceh, dan telah dibekali pelatihan.

“Artinya, segala permasalahan yang menyangkut dengan tenaga kerja dapat diselesaikan melalui serikat perkerja.Karena, SPA juga merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi bagi seluruh pekerja diperusahaan ditanah Aceh,"lanjut dia.

Dalam kesempatan prosesi pelantikan itu, Dewan Pengurus Provinsi - Serikat Pekerja Aceh (DPP-SPA), juga turut melakukan penggalangan dana untuk korban gempa yang melanda provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Wakil Sekretaris SPA, Nurhayati, RA, SH, kepada KI, mengatakan, bantuan yang diperoleh pihaknya lebih banyak secara pribadi.Namun, Ia tidak dapat merincikan jumlah dana yang terkumpul itu.

“Mayoritas bantuan yang diperoleh dari kantong pribadi pengurus SPA, guna disalurkan untuk korban gempa ditanah minang dan Jambi.Tapi, mengenai jumlahnya belum dapat diperkirakan,”kata Nurhayati. (KI/AFRIZAL)

UMP 2010 Naik Jadi 12,5 Persen

2009-11-11T14:16:00.002+07:00

Rabu, 4 November 2009 | 04:02 WIB

Palembang, Kompas - Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan telah mengajukan usulan upah minimum Provinsi Sumsel tahun 2010 sebesar Rp 927.825. Ini merupakan hasil kesepakatan bersama tripartit di Dewan Pengupahan Sumsel yang terdiri atas unsur pekerja, pengusaha, dan wakil Pemerintah Provinsi Sumsel.

”Angka itu sudah kita ajukan kepada Gubernur, tinggal mengeluarkan SK (surat keputusan) penetapan,” ungkap Sapri HN, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, Selasa (3/11), di Gedung DPRD Sumatera Selatan sesaat sebelum mengikuti rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumatera Selatan periode 2009-2014.

Sapri mengungkapkan, pada prinsipnya Gubernur Sumatera Selatan sudah menyetujui usulan besaran upah minimum provinsi (UMP) baru tersebut. UMP 2010, yang diusulkan Rp 927.825, naik 12,5 persen dibandingkan dengan UMP tahun 2009, Rp 824.000. Usulan UMP 2010 tersebut telah memperhitungkan kebutuhan hidup layak dan inflasi.

Meski demikian, usulan UMP 2010 tercatat masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL) terendah di Sumsel, yaitu di Kabupaten Musi Rawa. Dari survei dewan pengupahan, nilai KHL Musi Rawa sebesar Rp 1.031.000.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, laju inflasi di Kota Palembang tahun kalender (Januari-Oktober) 2009 sebesar 1,75 persen, sedangkan laju inflasi tahun ke tahun (Oktober 2009 terhadap Oktober Tahun 2008) mencapai 1,54 persen.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin saat dimintai tanggapannya tentang pengajuan usulan UMP itu menyatakan, belum mengeluarkan keputusan menyetujui atau sebaliknya. Usulan itu kini masih dibahas lebih lanjut. ”UMP sedang dibahas untuk disetujui atau tidak,” katanya pendek.

Berharap diterima

Alex Noerdin berharap usulan UMP tahun 2010 itu dapat diterima seluruh pihak, baik para pekerja maupun pengusaha. Sejauh ini, belum ada keluhan yang disampaikan pekerja atau pengusaha terhadap usulan tersebut. ”Usulan itu kan sudah keputusan bersama tripartit di dewan pengupahan, yang terdiri atas unsur pekerja, pengusaha, dan wakil pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurut Sapri, di seluruh Sumsel terdapat lebih dari 5.000 perusahaan yang mempekerjakan setidaknya 300.000 orang. Diharapkan, tidak ada pengajuan penangguhan dalam pelaksanaan pembayaran UMP 2010. UMP merupakan jaring pengaman sosial dan diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan nol tahun masa kerja. (RWN)

KSPSI tuntut Pemberlakuan Upah Minimum Sektoral

2009-10-31T13:46:00.000+07:00

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuntut kepada pemerintah sumatera selatan untuk memberlakukan kenaikan Upah Minimum Sektoral sesuai UU no.13 Tahun 2008 yang nilainya minimum 5 persen dari nilai Upah Minimum propinsi (UMP). Besarnya kenaikan UMP Sumsel saat ini mencapai 11 persen. Jadi jika Upah Minimum Sektoral diberlakukan maka upah yang akan diterima buruh di sumsel akan naik sedikitnya 16 persen.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua DPD-KSPSI Sumsel, Edy Tulangow, saat melakukan silaturahmi dengan Wakil gubernur Sumsel, H.Eddy yusuf di ruang kerja Wagub, rabu (11/02) lalu.

Menurut Edy Tulangow, sejak dulu setiap tahunnya upah minimum sektoral selalu ditetapkan berbarengan dengan penetapan UMP, namun pada tahun 2009 ini pemerintah propinsi tidak menetapkan besarnya kenaikan upah minimun sektoral, hanya UMP saja. Padahal berdasarkan UU, besaran kenaikan upah minimum sektoral sedikitnya 5 persen diatas UMP.

Penetapan besarnya upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan perusahaan dengan mengacu pada putusan gubernur. Namun karena gubernur tidak memutuskan besaran minimum upah sektoral tersebut maka hingga saat ini perusahaan-perusahaan tidak mau mengeluarkan upah yang menjadi hak buruh.

Selain itu pihak KSPSI juga mengusulkan kepada gubernur agar menambah tenaga pengawas yang saat ini jumlahnya sangat sedikit, sedangkan luas wilayah cakupan yang harus diawasi sangat luas.

Wakil gubernur Eddy Yusuf menanggapi positif tuntutan KSPSI tentang Upah Minimum Sektoral tersebut, ia berjanji akan membahas terlebih dahulu hal-hal dimaksud. Selain itu wagub juga mengharapkan agar pihak KSPSI sebagai wadah para buruh dapat bersabar dan menahan diri, tidak mudah terpancing untuk melakukan aksi-aksi demo yang bisa membuat suasana kurang kondusif.

Sedangkan mengenai usulan penambahan tenaga pengawas, Wagub juga menganggap hal itu memang tepat. Jumlah tenaga pengawas harus ditambah, dan gubernur sudah membuat SK pengangkatan tersebut dan kini sepenuhnya diurus oleh Dinas Koperasi dan Tenaga kerja.

Yang paling penting sebenarnya bukanlah banyak tidaknya tenaga pengawas, melainkan tenaga pengawas yang dibutuhkan adalah orang yang mengerti betul tugas pengawas serta bisa bersikap tegas.

“Pengawas sebenarnya tidak perlu banyak, tapi mesti paham dan berani mengambil keputusan tegas bagi yang melanggar”, ungkap Wagub menegaskan.

Wagub juga mengingatkan, saat ini mengurusi orang yang sudah bekerja saja sangat pusing, apalagi mengurusi orang yang belum bekerja, pengangguran. Saat ini korban-korban PHK yang sangat banyak akan menjadi persoalan baru yang harus diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu KSPSI sebagai organisasi buruh dapat memediatori antara tenaga kerja dengan pemerintah.

Yang sedang menjadi perhatian pemerintah saat ini salah satunya berupaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Perusahaan harus kondusif dan tetap berupaya untuk tetap hidup dan tidak ada PHK. Buruh juga harus bisa memahami permasalahan perusahaan, jangan terus menuntut hak-haknya semata”, ungkap Wagub.

Upah naik 4,5%, inflasi 5,5% Sekda DKI: Itu sudah ketetapan final

2009-10-31T13:34:00.000+07:00

JAKARTA: Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Pemprov DKI menaikkan upah minimum provinsi (UMP) lebih rendah dari asumsi inflasi.

Nilai UMP yang akan berlaku di seluruh wilayah Ibu Kota mulai Januari 2010 tersebut sebesar Rp1.118.009. Apabila dibandingkan dengan UMP 2009 yang mencapai Rp1.069.865, besarannya hanya naik 4,5% atau lebih rendah dari asumsi inflasi DKI 2010, 5,5%.

Kenaikan UMP 2010 yang hanya 4,5% tersebut juga jauh lebih rendah dari kenaikan UMP 2008 ke 2009. Dalam periode ketika dampak krisis ekonomi global mulai terasa itu, UMP DKI diputuskan naik 10% dari Rp972.604 menjadi Rp1.069.865.

Sekretaris Daerah DKI Muhayat mengatakan kenaikan UMP DKI 2010 sebesar 4,5% sudah disepakati dalam rapat tripartit yang digelar beberapa kali hingga rampung sepenuhnya pekan ini. Menurut dia, kesepakatan tersebut sudah merupakan ketetapan final.

"UMP sudah ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan tripartit, dengan kenaikan 4,5%. Saat ini, ketetapan itu tinggal ditandatangani gubernur untuk disahkan dalam peraturan gubernur dan diberlakukan mulai awal Januari 2010," ujarnya di Jakarta kemarin.

Meski mengakui kenaikan UMP 2010 lebih rendah dari asumsi inflasi, Muhayat mengklaim kesepakatan kenaikan UMP tersebut telah didasarkan data dari hasil survei kelayakan hidup (KHL) di DKI berikut prediksi kenaikan indeks harga berbagai bahan kebutuhan pokok.

Kenaikan sebesar 4,5% tersebut juga diperhitungkan atas kemampuan pengusaha dalam operasional perusahaan. Karena itu, klaimnya, baik pengusaha maupun para pekerja bisa menerima rencana kenaikan UMP 2010 tersebut.

Senada dengan Muhayat, Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DKI Deded Sukendar juga mengklaim kenaikan tersebut sudah diperhitungkan dari berbagai aspek dan bukan hanya berdasarkan survei kelayakan hidup warga Jakarta pada tahun depan.

Menurut dia, persentase kenaikan UMP itu juga sudah merujuk pada prediksi kenaikan inflasi di Jakarta serta potensi pertumbuhan ekonomi yang sudah dipaparkan Pemprov DKI dalam kebijakan umum anggaran 2010 yang dirilis awal Juli lalu.

"Ketetapan nilai UMP 2010 itu sudah didasarkan atas perhitungan dari segala sisi, dan semua pihak, pemerintah, pengusaha, dan pekerja ,yang direpresentasikan perwakilannya juga sudah menerima keputusan tersebut," kata Deded.

Buruh kecewa

Namun, klaim Pemprov DKI itu dibantah oleh Ketua Serikat Pekerja Nasional DKI Endang Sunarto. "Kami kecewa dengan dan tidak puas dengan ketetapan kenaikan UMP yang hanya 4,5% itu. Sebab sejak awal, kami mengusulkan kenaikan sebesar 9%," ujarnya.

Usulan kenaikan sebesar 9% itu sendiri didasarkan atas prediksi inflasi tahun depan yang diprediksi mencapai 5,5%. Artinya, dengan tingginya tingkat inflasi, akan terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan di lapangan.

Jika kenaikan itu tidak didukung oleh kenaikan UMP yang sepadan, dikhawatirkan akan makin meningkatkan jumlah penduduk miskin di Jakarta yang kini sudah tembus di atas 0,5 juta jiwa.

Endang menambahkan jika Gubernur DKI tetap mengesahkan kenaikan UMP 2010 sebesar 4,5%, para buruh melalui serikat pekerja akan mendesak pemprov menaikan UMP sektoral, terutama untuk sektor usaha primer.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Soeprayitno mengungkapkan apresiasinya atas keputusan tersebut. "Sejauh ini belum ada keluhan dari pengusaha. Kami menilai kenaikan itu wajar dan sudah tepat," katanya. (mia.chitra@bisnis.co.id)

UMP 2010 Diusulkan Rp927.000

2009-10-31T13:21:00.000+07:00

Saturday, 31 October 2009

PALEMBANG (SI) – Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2010 diusulkan naik sekitar 11%-12,5% atau sebesar Rp927.000.

Hal ini berdasarkan rapat tripartit dewan pengupahan provinsi Sumsel dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. “Kami sudah melakukan rapat dewan pengusahan secara tripartit dan telah disetujui angkanya. ,” ungkap Kepala Disnakertrans Sumsel Sapri HN seusai menghadiri acara pelepasan Kontingen POPNAS X di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel,kemarin.

Senin (2/11) nanti ujar dia disampaikan ke Gubernur sampai menunggu penetapan oleh Gubernur. Menurut Sapri, pada 2009 UMP ditetapkan sebesar Rp824.000. Hal ini berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) tahun dan pertimbangan gejolak perekonomian seperti krisis global sehingga disepakati angka tersebut.Kenaikan juga jelas Sapri dengan memperhitungkan tingkat inflasi 2010.

Dan lainnya, indeks harga konsumen, harga pokok barang kebutuhan pokok. Dari rapat tersebut, diakui Sapri pihak pengusaha dan serikat buruh turut juga menyetujui besaran kenaikan. Hal ini dinilai dapat merangsang iklim investasi di Sumsel.

Sementara itu, Ketua Forum Musyawarah Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Formus SP-SB) Sumsel Sudirman Hamidi menegaskan, kenaikan sebesar 12,5% tersebut juga dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara nasional yang belum stabil meskipun sudah menunjukkan perbaikan.

“Dari rapat kita Senin (26/10) dan Rabu (28/10) pekan ini memang UMP masih di bawah KHL. Dari data yang diterima KLH terendah yakni dari Musi Rawas yakni Rp1.046.000 sedangkan tertinggi di Palembang Rp1,4 juta. Namun kenaikan ini masih dinilai wajar dan telah disepakati,” tandas Sudirman yang juga anggota Dewan Pengupahan Sumsel. Sudirman menegaskan, kenaikan UMP tersebut merupakan jaring pengaman dan merupakan gaji bagi pekerja lajang.

Sedangkan bagi pekerja yang telah bekeluarga seharusnya perusahaan memiliki kebijakan khusus melalui pertimbangan lamanya bekerja. ”UMP ini sebagai jaring pengaman karena dalam waktu dekat juga akan ada penentuan upah minimum sektoral (UMS). UMS ini dapat dijadikan acuan bagi tiap sektor industri dan usaha,” tegas Sudirman seraya meminta agar perusahaan yang telah menetapkan gaji melebihi UMP hendaknya dapat terus ditingkatkan.

Hal ini banyaknya keluhan dari para pekerja buruh atau pekerja kerap menjadi sapi perahan tanpa imbalan gaji, penghargaan dan peningkatan kesejahteraan yang layak. Selain itu,menurut Sudirman, masih banyak hak-hak pekerja tidak dilindungi pengusaha. Contohnya saja masih banyak perusahaan yang melalaikan kewajiban untuk memberlakukan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamsostek) dan Asuransi Kesehatan (Askes).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Nuzuar Noor menilai kenaikan UMP sangat wajar dan diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Menurutnya besaran kenaikan UMP dan diikuti kenaikan UMS telah disepakati juga pihak pekerja. Dan jika kenaikan terlalu besar justru akan membuat iklim investasi kurang kondusif. (siera syailendra)

UMK 2010 Kota Solo disetujui Rp. 785.000,-

2009-10-31T13:20:00.002+07:00

Semarang (Espos)–Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Solo tahun 2010 disetujui Rp 785.000/bulan. Angka itu sama dengan usulan dari walikota ke Dewan Pengupahan Jateng.

Keputusan itu dihasilkan dalam rapat dewan pengupahan Jateng di kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jateng, Rabu (28/10).

Menurut Anggota Dewan Pengupahan Jateng Fajar Utomo, pihaknya menyetujui usulan dari walikota, meski tidak 100 KHL. Pasalnya, usulan yang diajukan serikat pekerja, untuk hasil survei diragukan.

Sementara, jelas Fajar, dari 35 kabupaten/kota di Jateng, sebanyak 33 kabupaten/kota sudah menyelesaikan pembahasan satu angka UMK. Sedang, dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Sukoharjo dan Kota Semarang diserahkan ke gubernur, karena adanya perbedaan dengan Apindo Jateng.

“Yang diaju8kan Bupati dan serikat pekerja 100 persen KHL senilai Rp 769.500. Apindo Jateng keberatan dengan angka itu dan minta diturunkan,” jelasnya kepada Espos, Kamis (29/10).

UMP Jakarta 2010 Naik 4,5 Persen

2009-10-31T13:18:00.000+07:00

JAKARTA-–Pemprov DKI Jakarta akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) per 1 Januari 2010 mendatang. “Pembahasannya sudah final, sekarang tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur,” ujar Sekdaprov DKI Jakarta, Muhayat, Jumat (30/10).

Menurut dia, kenaikan UMP didasarkan sejumlah komponen, salah satunya tingkat inflasi di Jakarta. “Kami sudah pertimbangkan dengan matang,” ujarnya.

Angka inflasi selama tahun 2009 diperkirakan hanya berkisar 5,5 persen. ”Masih di bawah target 6,5 persen,” ungkapnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Deded Sukendar, menyatakan UMP 2010 mengalami kenaikan sebesar 4,5 persen. Akibat kenaikan tersebut, UMP DKI menjadi Rp 1.118.009. Sebelumnya pada 2009, UMP DKI sebesar Rp 1.069.865.

Menurut Deded, kenaikan dilakukan berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Deded menyatakan, pada 2010 nanti, tingkat inflasi diprediksi tidak akan seperti tahun 2009. “Akibatnya, ekonomi akan membaik,” ungkapnya. Menurutnya, pembahasan UMP melibatkan sejumlah pakar. “Jadi kami tidak semena-mena menaikkannya,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI, Suprayitno menyatakan, kenaikan UMP DKI tahun depan masih wajar dan rasional. “Dengan angka tersebut, para pengusaha bisa bernapas,” ujarnya. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat baik karena bagaimanapun upah harus menjadi daya dorong iklim usaha di Jakarta. ” Terutama bagi Industri yang sedang berkembang. Mereka akan menjadi lebih kompetitif,” ujarnya.

Angka tersebut juga dianggap sangat rasional karena UMP ditetapkan berdasarkan survei Kelayakan Hidup Layak. Menurutnya, UMP tahun ini telah memenuhi KHL sebesar 85 persen. Ini lebih besar dari pada kenaikan UMP tahun lalu yang hanya memfasilitasi KHL sebesar 81 persen. “Meskipun memang KHL hanyalah komponen kecil dalam penetapan UMP, tapi cukup signifikan pengaruhnya,” ujarnya.

Lagi pula menurutnya, kenaikan UMP sudah lebih besar ketimpang UMP yang ditetapkan. “Inflasi Jakarta berada di bawah angka 4,5 persen,” ujarnya. Suprayitno menambahkan, sebagian besar pengusaha setuju dengan kenaikan tersebut. Meskipun memang ada sejumlah pengusaha yang mengeluh. “Tapi komplain itu juga wajar,” ujarnya.

Berbeda dengan Suprayitno, Serikat Pekerja Nasional (SPN) merasa kurang puas dengan kenaikan tersebut. Ketua SPN, Endang Sunarto menyatakan, tadinya kalangan pekerja mengusulkan kenaikan UMP sebesar 9 persen. Angka tersebut dihitung dari tingkat inflasi tahun ini sebesar 3,3 persen. “Hal tersebut juga dihitung dari pertumbuhan ekonomi DKI yang positif,” ungkapnya. Menurutnya, kalaupun angka kenaikan UMP dinaikkan hanya 4,5 persen, dia berharap Pemprov juga menaikkan Upah Minimum Sektoral.

Kenaikan UMP tahun ini memang lebih rendah ketimbang persen kenaikan UMP di tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, kenaikan UMP mencapai kurang lebih 10 persen. UMP 2009 misalnya mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI Jakarta tersebut telah mengalami kenaikan dari Rp 972.604 menjadi Rp 1.069.865. Sedangkan pada 2008 Pemerintah Daerah Jakarta menaikkan UMP 8 persen. Dari Rp.900,560 menjadi Rp.972,604 (sekitar 107 US$). Pada 2006 sebesar Rp.819,100 sedangkan 2005 sebesar Rp.711,843.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak akan ada kenaikan gaji PNS pada 2010 mendatang. “Kalau pun ada hanya berlaku untuk acres,” ujarnya. Meskipun begitu Pemprov menerapkan tunjangan daerah remunerasi dan memberikan tunjangan khusus bagi aparat pelayanan lini depan sebesar 1 juta/bulan. c09/rif

UPAH BURUH: UMK 2010 Belum Pasti Mencapai 100% KHL

2009-10-31T13:14:00.001+07:00

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung belum bisa memastikan upah minimum kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2010 bisa mencapai 100 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung Domiril Hakim, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (29-10), mengungkapkan belum bisa dipastikan apakah besaran UMK tahun 2010 akan sama dengan KHL. Ada imbauan agar realiasi besaran UMK sampai 100 persen KHL bisa tercapai pada 2010.

Namun, keputusan UMK akan dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kota. Ia pun akan berkonsultasi dengan wali kota untuk membicarakan besaran UMK tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2005, diamanatkan agar besaran UMK bisa mencapai 100 persen dari KHL.

Domiril menilai besaran UMK yang mencapai 100 persen dari KHL tentu akan mendapat kendala dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo tentu akan keberatan jika besaran UMK sama dengan KHL.

Disnaker pun tidak menginginkan jika UMK mambuat para pengusaha menjadi pailit. Disnaker menginginkan agar UMK bisa menyejahterakan buruh dan tidak menyulitkan pengusaha.

Berdasarkan data, UMK Bandar Lampung tidak pernah mencapai 100 persen dari KHL. UMK tahun 2009 sebesar Rp700 ribu. Jumlah tersebut hanya senilai 85,63 persen dari besaran KHL. UMK tahun 2008 sebesar Rp627.500 atau hanya 88 persen dari KHL.

UMK tahun 2007 sebesar Rp560.500 atau hanya 88,56 persen dari KHL. UMK tahun 2006 sebesar Rp510 ribu atau hanya 86 persen dari KHL.

Saat ini, kata Domiril, Dewan Pengupahan Kota sedang malakukan survei KHL. Survei dilakukan di sepuluh pasar, seperti Pasar Bambu Kuning, Pasar SMEP, Pasar Pajang, dan Pasar Tugu. Survei meliputi sembilan bahan pokok dan listrik. Dewan Pengupahan yang terdiri dari Disnaker, buruh, pengusaha, dan akademisi melakukan tiga kali survei.

Menurut Domiril, Dewan Pengupahan sudah melakukan satu kali survei dan saat ini sedang melakukan survei yang kedua. Semua survei akan selesai pada November. Selanjutnya, hasil survei KHL akan ditetapkan. Penetapan UMK akan mengacu pada besaran KHL.

Domiril mempersilakan serikat buruh dan pekerja untuk melakukan survei tandingan. Hasil survei yang dilakukan harus sinergi dengan survei Dewan Pengupahan. Survei harus dilakukan dengan benar. Mereka juga harus menguasai teknik survei. n MG2/K-1

UPAH BURUH: UMK 2010 Belum Pasti Mencapai 100% KHL

2009-10-31T13:14:00.000+07:00

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung belum bisa memastikan upah minimum kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2010 bisa mencapai 100 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL).

Domiril menilai besaran UMK yang mencapai 100 persen dari KHL tentu akan mendapat kendala dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo tentu akan keberatan jika besaran UMK sama dengan KHL.

Disnaker pun tidak menginginkan jika UMK mambuat para pengusaha menjadi pailit. Disnaker menginginkan agar UMK bisa menyejahterakan buruh dan tidak menyulitkan pengusaha.

UMK tahun 2007 sebesar Rp560.500 atau hanya 88,56 persen dari KHL. UMK tahun 2006 sebesar Rp510 ribu atau hanya 86 persen dari KHL.

Jika Gagal, Buruh Maspion Minta SPSI Kembalikan Iuran Rp 5.000

2009-10-29T13:43:00.001+07:00

Sidoarjo (beritajatim.com) - Para buruh Maspion II dan III akan minta DPC SPSI kembalikan tarikan iuran Rp 5.000 jika dalam perundingan pembatalan pemotongan gaji pokok senilai Rp 50 ribu/bulan menemui kegagalan.

AG, salah satu satu karyawan Maspion II Buduran mengatakan, sebelum terjadi demo besar-besaran ini, setiap karyawan ditarik iuran untuk DPC senilai Rp 5000 guna memperjuangkan pembatalan pemotongan gaji pokok senilai Rp 1.650 per hari atau Rp 50.000/bulan.

"Namun usaha DPC dikalahkan alias pihak management tak mau mengubah keputusan pemotongan yang dimaksud. Dan jika perundingan hari ini di Pendopo gagal lagi, buruh akan mempermasalahkan dan uang itu harus dikembalikan," ujar dia yang tak mau nama lengkapnya disebutkan Senin (19/10/2009).

Menurut dia, sebetulnya kalau tidak ada potongan senilai Rp 1.650/bulan terhitung sejak 5 Oktober 2009, yang diambilkan dari gaji pokok Rp 955 ribu/bulan itu, karyawan tak masalah membayar iuran untuk SPSI.

Pengamatan dilapangan, jumlah buruh yang mulanya ribuan stand by di depan Maspion I ALoha, kini mulai menyusut dan tinggal ratusan. Para buruh juga mengancam akan kembali turun jalan esoknya jika perundingan tri partit yang melibatkan serikat buruh, perusahaan dan Bupati di Pendopo Delta Wibawa tak merespon tuntutan buruh.

Sementara arus lalulintas di depan Maspion I Aloha sedikit merambat dan cenderung lancar. Para pengguna jalan banyak yang mengurangi kecepatan ketika melintas di Aloha karena masih banyak buruh yang bergerombol di tepi Jalan Raya Aloha tersebut. (isa/bj0)

RI Bersikeras Naikkan Gaji TKI

2009-10-29T13:39:00.002+07:00

Monday, 19 October 2009

JAKARTA(SI) – Pemerintah Indonesia bersikeras menuntut Pemerintah Malaysia untuk menaikkan standar gaji yang diterima tenaga kerja Indonesia (TKI).

Untuk keperluan ini, Pemerintah Indonesia akan terus menekan Pemerintah Malaysia agar pembahasan peninjauan ulang (review) nota kesepahaman (MoU) tentang TKI dapat segera ditandatangani. Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menolak desakan Indonesia untuk memasukkan masalah gaji dalam negosiasi penempatan kembali TKI di negara tersebut.

Padahal, dalam perundingan sebelumnya, Malaysia sepakat dengan standar upah awal (starting wages)TKI sebesar 600 ringgit.Isyarat penolakan ini disampaikan Dirjen Buruh Malaysia Datuk Ismail Abdul Rahman. Saat ini,para pengguna jasa TKI di Malaysia rata-rata membayar gaji TKI berkisar antara 400– 650 ringgit atau Rp1,2 juta–1,8 juta.

Pihak Indonesia mendesak Malaysia untuk menaikkan gaji TKI tersebut menjadi kisaran 650 ringgit–800 ringgit atau Rp1,8 juta–2,4 juta. Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Teuku Faizasyah menyatakan, Pemerintah Indonesia akan terus mendesak Malaysia untuk membicarakan persoalan ini.

Pertemuan kedua negara melalui JointWorking Group itu dijadwalkan pada pekan ini. ”Standar gaji semacam upah minimum regional (UMR) TKI memang salah satu argumentasi yang akan dilakukan Indonesia pada pertemuan tersebut,” tandas Faizasyah ketika dihubungi Seputar Indonesia kemarin. Meski Malaysia terkesan menghambat, dia menyatakan bahwa secara de facto,Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur sudah menetapkan standar gaji tersendiri, yaitu 600 ringgit.

KBRI tidak akan memperpanjang paspor TKI jika gaji yang diterima masih di bawah standar tersebut. ”Ini bertujuan memperbaiki standar gaji TKI meskipun perundingan antara Indonesia dan Malaysia soal gaji tersebut belum selesai dibahas,” tandasnya.

Sementara itu,Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) I Gusti Made Arka optimistis pembahasan MoU dapat diselesaikan kedua negara.

Hasil perundingan antarkedua negara selama ini menyetujui tiga usulan dari enam usulan yang disampaikan Pemerintah Indonesia, yakni mengenai paspor yang diserahkan kepada TKI, libur sehari dalam seminggu, dan adanya kenaikan skala gaji.Menurut dia, yang masih dalam tahap pembicaraan secara intensif adalah mengenai struktur pembiayaan perekrutan dan penempatan TKI ke Malaysia.

”Pemerintah Indonesia ingin semua TKI yang bekerja di luar negeri mempunyai hak seperti diatur dalam PK (perjanjian kerja), termasuk penempatan ke Malaysia dan diharapkan awal Oktober ditandatangani review MoU,”ujarnya. Dia menambahkan,ketiga usulan Pemerintah Indonesia yang disepakati kedua negara itu sudah dibicarakan secara spesifik dan mendapat persetujuan dari Pemerintah dan Parlemen Malaysia.

Mengenai usulan transparansi kontrak kerja dan deskripsi kerja yang jelas, penghapusan penempatan TKI secara individu, dan penegakan hukum bagi pengguna jasa atau majikan yang menggunakan TKI ilegal masih belum ada persetujuan antarkedua negara. Sebelumnya,dalam draf peninjauan nota kesepahaman, Pemerintah Indonesia memberikan enam usulan kepada pihak Malaysia, yakni memperbolehkan TKI memegang sendiri paspor mereka dan memberikan hak cuti sehari dalam seminggu.

Usulan lainnya, yakni transparansi kontrak kerja dan deskripsi kerja yang jelas, kenaikan gaji dan perlindungan kepada TKI, penghapusan penempatan secara individu,dan penegakan hukum bagi majikan yang memakai TKI ilegal. ”Soal skala upah TKI yang sudah disepakati pada tahap awal bekerja sebagai TKI sebesar 600 ringgit per bulan dan akan mengalami kenaikan sesuai masa kerja serta keterampilan dari setiap TKI,”paparnya.

Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo menilai Pemerintah Malaysia arogan dan cenderung melakukan privatisasi saat menolak kenaikan gaji dalam perundingan peninjauan ulang MoU TKI.”Harusnya,standar gaji itu dimasukkan dalam draf MoU.Kalau tidak,berarti Malaysia melakukan privatisasi.Berarti,tidak perlu ada MoU kalau begitu,”tandasnya.

Wahyu menyatakan, Malaysia sudah menandatangani Konvensi Anti-Diskriminasi Pengupahan yang dibesut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Dalam konvensi tersebut disebutkan, tidak ada perbedaan upah antara pekerja domestik dan migran. Konvensi itu juga mewajibkan negara yang sudah menandatanganinya merancang penetapan upah sendiri, tidak oleh mekanisme pasar.

”Ini yang harus didesak agar standar gaji itu diatur,”ujar Wahyu. Sebelumnya, Dirjen Buruh Malaysia Datuk Ismail Abdul Rahman menyatakan masih ada sejumlah isu yang harus dinegosiasikan ulang oleh pejabat-pejabat ketenagakerjaan kedua negara. ”Masih ada beberapa isu yang perlu diluruskan sebelum kita menyimpulkan negosiasi ini,” paparnya.

Menurut dia, masalah utama yang dihadapi adalah problematika dan eksploitasi yang diderita TKI akibat perekrutan saat hendak bekerja di Malaysia, termasuk di antaranya perantara TKI ilegal yang mengaku resmi terdaftar sebagai penyalur TKI untuk Malaysia. Dalam beberapa kasus, menurut Datuk, agen-agen ilegal ini sesungguhnya juga terlibat dalam eksploitasi terhadap para TKI. Problem serupa tidak hanya terjadi di Malaysia, juga di negara-negara yang mempekerjakan TKI.

Datuk Ismail tidak bisa memperkirakan kapan negosiasi mengenai masalah TKI dengan Pemerintah Indonesia akan bisa diselesaikan. Demikian pula kapan larangan penghentian penempatan TKI akan ditinjau atau dicabut Indonesia.

Lebih lanjut Datuk Ismail memperkirakan, saat ini terdapat 251.255 pekerja asing yang terdaftar bekerja di Malaysia,di mana 230.141 orang di antaranya berasal dari Indonesia. Mengenai penghentian pengiriman TKI,menurut Datuk Ismail, saat ini Malaysia mencari pekerja asing dari negara tetangga lain, seperti Kamboja, Filipina,Thailand. (rendra hanggara)

Buruh Kontrak dan Serikat Buruh

2009-10-29T13:38:00.000+07:00

Penomena buruh kontrak semakin terlihat menaik secara grapik, hampir 70 % perusahaan-perusahaan di Indonesia telah memanpaatkan tenaga kontrak ini sebagai karyawannya walaupun belum sepenuhnya.

Karena sistem karyawan kontrak ini, dinilai akan mampu menggerakan roda industri secara dinamis. Ditengah – tengah persaingan ekonomi secara global. Dampak dari krisis moneter yang slalu dijadikan pembenaran terhadap segala kebijakan pengusaha untuk melakukan efisiensi penekanan cost, untuk tujuan menjaga stabilitas proses produksi ini, menjadi acuan menarik dengan munculnya sistem tenaga kontrak ini.

Dengan adanya buruh kontrak, maka segala permasalahan antara pengusaha dan para buruhnya akan semakin mudah untuk diminimalisir.

Perlu kita cermati kenapa setiap perusahaan terlihat antipati dengan serikat buruh sejati yang benar-benar berdiri dipihak buruh, karena sistem ekonomi kapitalis ini memandang serikat buruh sejati adalah rival yg harus ditaklukan agar sejalan dg arah manajerial perusahaan.

Kita pahami bersama perbedaan visi dan misi, atau perbedaan target tujuan antara pengusaha dg serikat buruh tidak mungkin satu rel beriringan sejalan, pengusaha berupaya membangun manajemen yg bisa memanen keuntungan sebesar-besarnya . Dan serikat buruh sejati berjuang untuk kesejahteraan buruh, seperti kenaikan gaji, bonus, THR, tunjangan kesehatan, tunjangan shift, dll. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap anggaran finansial perusahaan. Semakin tinggi tuntutan buruh semakin besar pula cost yg harus keluarkan, padahal manajemen punya program efisiensi.

Dari sini kita bisa menilai bahwa Serikat buruh sejati dan pengusaha adalah dua kutub yg berlawanan. Dengan adanya serikat buruh sejati posisi kaum buruh sedikit memiliki daya tawar yg diperhitungkan. Pihak manajemen tidak bisa memainkan aturannya sendiri, tetapi harus mengikuti PKB yg benar-benar dihasilkan dari perundingan serikat buruh sejati dg pihak pengusaha.

Jadi jelas serikat buruh yg benar-benar pro buruh sebisa mungkin akan dibikin mandul sehingga sejalan, searah dg manajemen.
Dengan program sistem tenaga kerja kontrak ini pengusaha pun berupaya mengurangi peran serikat buruh, sehingga secara perlahan bukan lagi peraturan perjanjian kerja bersama lagi yang digunakan, dg sistem buruh kontrak, yg berlaku adalah perjanjian kontrak antara pihak pengusaha dan indipidu buruh,
dg kondisi seperti ini pengusaha lebih bebas mengekploitasi tenaga buruh.

Dualisme K-SPSI Berakhir

2009-10-09T20:35:00.001+07:00

Syukur Sarto dinyatakan tidak berhak lagi menggunakan nama SPSI, logo, dan semua atributnya.

JAKARTA (Suara Karya): Dualisme kepemimpinan di tubuh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) telah berakhir di pengadilan. Ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa hak penggunaan logo dan nama organisasi SPSI berada di pengurus DPP Konfederasi SPSI yang sah di bawah pimpinan Mathias Tambing.

Hak penggunaan nama SPSI beserta semua atributnya itu dimulai dari tingkat pusat (DPP Konfederasi SPSI), dewan pimpinan daerah (DPD), dewan pimpinan cabang (DPC), hingga ke tingkat pengurus unit kerja (PUK). Dengan demikian, perseteruan di K-SPSI, yakni antara kubu Jacob Nuwa Wea/Mathias Tambing dengan Sjukur Sarto, berakhir sudah. Syukur Sarto dinyatakan tidak berhak lagi menggunakan nama SPSI, logo, dan semua atributnya. Keputusan pengadilan ini dibacakan dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Wani Indrawati dan anggota Makkasau SH M Hum serta M Eli Mariyani SH M Hum, Kamis (17/9). Bertindak sebagai panitera, yakni Yuliani SH.

Sidang yang sudah berlangsung sejak enam bulan lalu ini mengadili gugatan Sjukur Sarto, yang merasa berhak menggunakan nama dan logo SPSI. Sebagai tergugat adalah Mathias Tambing selaku Wakil Ketua Umum DPP K-SPSI. Selama ini Mathias Tambing memang menggunakan nama dan logo SPSI yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menanggapi keputusan PN Jakarta Pusat itu, Wakil Ketua Umum DPP K-SPSI Mathias Tambing menegaskan, kedua pihak (penggugat dan tergugat) harus mematuhi keputusan ini, karena sudah merupakan keputusan tetap dan mengikat. Untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran lebih lanjut, Mathias Tambing memerintahkan seluruh DPD/ DPC/PUK segera melakukan konsolidasi dan merapatkan barisan agar lebih solid. Pihaknya tidak menutup kemungkinan pengurus dan anggota SPSI eks Sjukur Sarto kembali menjadi keluarga besar SPSI.

Dualisme kepemimpinan di tubuh SPSI yang berakhir dengan gugatan di pengadilan ini berawal dari konflik internal SPSI. Rakernas SPSI tahun 2007 menetapkan bahwa Munas SPSI akan berlangsung pada 18-19 Februari 2008.

Sumber Berita : Suara Karya Online

SPSI "Hambur" Beras di Pelabuhan.....

2009-09-30T11:52:00.001+07:00

.....

SAMARINDA. Momen Ramadan benar-benar dimanfaatkan banyak umat untuk berbuat kebaikan, serta berbagi dengan sesama yang kehidupannya kurang mapan. Jika banyak organisasi memberikan takjil kepada umat Islam yang sedang berpuasa, kemarin cara beda dilakukan Dewan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kaltim. SPSI kemarin sore bertempat di kawasan pelabuhan Samarinda, membagikan sekitar 600 sak beras isi 10 Kg kepada sekitar 600 buruh atau pekerja yang tidak tergabung dalam Komura.

HM Syafrie A Taruna, Ketua SPSI Kaltim saat ditemui harian ini di sela-sela pembagian beras mengatakan, apa yang dilakukan SPSI Kaltim tersebut merupakan bentuk kepedulian SPSI pada buruh luar yang tidak masuk dalam anggota Komura.

"Mereka (buruh) tidak akan mendapat uang kalau tidak bekerja, sementara kalau anggota Komura meski tak bekerja tetap mendapat gaji. Makanya saya memberikan bantuan kepada buruh non Komura, agar mereka juga merasakan kebahagian di bulan Ramadan ini," kata Syafrie.

Ratusan buruh kemarin terlihat sangat antusias menerima beras serta yang dimasukan dalam amplop. Desakan buruh sempat membuat panitia kewalahan membagikan beras tersebut.

Menurut Syafrie apa yang dilakukan SPSI ini merupakan agenda tahunan di bulan Ramadan. Sebab ujarnya, buruh adalah bagian penting dari SPSI Kaltim yang beranggotan ribuan orang.

"Kita wajib menyisihkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Zakat di bulan Ramdan wajib hukumnya, makanya kami selalu menyisihkan apa yang dimiliki kepada para buruh," ujarnya.

Saat disinggung mengenai jumlah uang yang dikeluarkan SPSI pada pembagian kemarin, Syafrie enggan memaparkannya. Namun menurut informasi diterima harian ini dari salah seorang panitia, HM Syafrie A Taruna mengeluarkan dana tak kurang dari Rp70 juta untuk zakat buruh tahun ini. (upi).....

SPSI Tanjung Balai Kecam Beredarnya Salinan Mahkamah Agung diduga Palsu

2009-09-30T11:49:00.001+07:00

Tanjungbalai (SIB)
Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia (K-SPSI) Tanjungbalai mengecam beredarnya ratusan lembar foto copian salinan putusan Mahkamah Agung RI yang diduga dipalsukan yang isinya tentang larangan penggunaan nama dan logo K-SPSI.
Salinan putusan ini ditemukan beredar di sejumlah warung, terminal bis, pelabuhan Teluknibung dan tertempel di tiang-tiang dan dinding bangunan.
Salinan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 470/TU/217/K/PiD/2008 tertanggal 27 Maret 2008 yang isinya menerangkan bahwa Jacob Nuwa Wea dkk tidak dibenarkan memakai nama dan logo K-SPSI.
Beredarnya salinan Putusan Mahkamah Agung ini menurut sejumlah pengurus akan memicu konflik di tubuh SPSI sendiri yang saat ini diisukan terjadi dualisme kepemimpinan.
â€œIni harus segera diusut tuntas, siapa dalang yang mengedarkan salinan putusan MA tersebut yang dapat memicu konflik antar anggota K-SPSI maupun preseden buruk bagi nama K-SPSI sendiri,â€ ujar Ketua DPC SPSI /SPTI kota Tanjungbalai Lambok Nainggolan, Kamis (24/4) di ruang kerjanya. Menurut Lambok pihaknya merasa perlu memberi penjelasan kepada masyarakat dan pengusaha atas ketidakbenaran isi salinan tersebut.
Beredarnya surat tersebut disinyalir merupakan hasil rekayasa dari pihak yang tidak mengakui skep 1651/SK/DPP KSPSI/XII/2007 tentang pengurus antar waktu DPD KSPSI prop. Sumut tertanggal 17 Desember 2007.
Lambok mengatakan pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dari salinan putusan itu yakni tanggal berkas perkara PN Jakarta Selatan yaitu 10 Maret 2008 nomor 117/Pid.B/2008/PN Jaksel,sementara salinan dari Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 2008 Reg no.219/K/Pid/2008 menjatuhkan putusannya hanya 14 hari, selain itu kejanggalan lain yakni alamat surat ditujukan kepada Ketua KSPSI Jakarta bukan kepada Ketua PN Jaksel tempat perkara disidangkan.
Surat salinan putusan ini, lanjut Lambok sengaja diedarkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap K-SPSI yang sah dan diakui pemerintah.
Selama KSPSI versi Jacob aktif diberbagai kegiatan organisasi maupun kemasyarakatan sehingga SPSI merasa dikhianati atas peredaran salinan ini.
â€œPerlu kami tegaskan, adanya surat edaran ini sangat merugikan pihak SPSI khususnya kota Tanjungbalai karena akan sangat membingungkan masyarakat dan kalangan pengusaha, untuk itu kami telah membentuk tim untuk mengusut dan menangkap oknum yang mengedarkan salinan putusan ini,â€ tegas Lambok Nainggolan.
Untuk itu Nainggolan meminta semua pihak tidak terprovokasi atas surat tersebut. (s17/o)

KSPSI JACOB KLAIM TIDAK ADA DUALISME ORGANISASI

2009-09-30T11:46:00.005+07:00

Jakarta, 17/9 (Antara/FINROLL News) - Kepengurusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Jacob Nuwa Wea menyatakan dualisme kepemimpinan di organisasinya telah berakhir setelah PN Jakarta Pusat memutuskan hak penggunaan logo dan nama organisasi SPSI milik mereka.

Mathias Tambing, salah Wakil Ketua Umum KSPSI versi Jacob, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan hak penggunaan nama SPSI beserta semua atributnya itu berlaku mulai dari tingkat pusat (DPP Konfederasi SPSI), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sampai ke tingkat PUK (Pengurus Unit Kerja).

Sementara KSPSI versi Sjukur Sarto mengatakan, berdasarkan laporan pengacaranya, gugatan dia tidak dapat diterima pengadilan, begitu juga dengan gugatan pihak Jacob (rekonfensi 11), sehingga keputusaannya "NO "(kembali ke posisi semula).

"Posisi sekarang, logo kami, kami yang punya, sedangkan logo mereka (Jacob), mereka yang punya. Karena itu mereka dilarang memakai logo SPSI yang telah kami daftarkan," kata Sjukur.

Di sisi lain, Tambing mengatakan dengan keluarnya keputusan PN Jakpus itu maka perseteruan dua kubu SPSI, yakni kubu Jacob dan kubu Sjukur berakhir sudah.

"SJukur Sarto dinyatakan tidak berhak lagi menggunakan nama SPSI, logo dan semua atributnya," kata Tambing.

Keputusan pengadilan itu dibacakan dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Wani Indrawati SH, M Hum, dengan anggota Makkasau SH, M.Hum dan M. Eli Mariyani SH, M Hum, Kamis (17/09). Bertindak sebagai panitera adalah Yuliani, SH.

Sidang sudah berlangsung sejak 6 bulan lalu dengan perkara mengadili gugatan Sjukur Sarto yang merasa berhak menggunakan nama dan logo SPSI. Sebagai tergugat adalah Mathias Tambing yang selama ini telah menggunakan nama dan logo SPSI beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tambing mengatakan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) harus mematuhi keputusan tersebut, karena sudah merupakan keputusan tetap dan mengikat.

Konsolidasi

Untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran lebih lanjut, Tambing meminta seluruh DPD/DPC/PUK segera melakukan konsolidasi dan merapatkan barisan agar organisasi lebih solid lagi. Pihaknya tidak menutup kemungkinan pengurus dan anggota SPSI Sjukur kembali menjadi keluarga besar SPSI versi Jacob.

"Pengurus dan anggota SPSI di tingkat DDPD, DPCF/PUK bisa bergabung kembali secara pribadi, asal mau meninggalkan artribut yang lama," katanya. Namun dia mengingatkan, penggabungan itu perlu yang dilakukan pengurus DPD/DPC/PUK setempat.

Dualisme kepemimpinan di tubuh SPSI yang berakhir dengan gugatan di pengadilan itu berawal dari konflik internal SPSI. Rakernas SPSI tahun 2007 menetapkan bahwa Munas SPSI akan berlangsung pada 18-19 Februari 2008.

Sjukur yang saat itu menjadi salah satu Ketua DPP KSPSI menganggap Munas SPSI paling lambat diselenggarakan Februari 2008. Dia bersama beberapa pimpinan SPSI lainnya kemudian mengadakan Munas SPSI pada Agustus 2008 di Hotel Cempaka, Jakarta dan terpilih sebagai ketua umum.

DPP KSPSI pimpinan Jacob tidak mengakui hasil Munas SPSI di Jakarta, dan memecat Sjukur sebelum Munas berlangsung.

KSPSI versi Jacob menyelenggarakan Munas di Bogor pada 18-19 Februari dan memilih Jacob sebagai Ketua Umum dan Mathias Tambing sebagai Wakil Ketua Umum.

Saldo Jamsostek Dapat Dilihat di ATM

2009-09-30T09:41:00.001+07:00

Pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dalam waktu dekat bisa melihat saldo jaminan hari tua (JHT) di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BNI.

"PT Jamsostek sudah menjalin kerja sama dengan Bank BNI agar kemudahan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat," kata Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga dalam siaran pers yang diterima ANTARA, di Jakarta, Rabu (29/7).

Manfaat lain dari kerja sama itu yang ditandatangani pada Selasa (28/7) itu adalah kemudahan bagi pengusaha untuk membayar iuran Jamsostek pekerjanya melalui fasilitas ATM dan internet banking BNI.

"Pekerja yang menjadi peserta Jamsostek juga dapat menikmati fasilitas yang melekat pada kartu yang diterbitkan oleh bank yang bekerja sama dengan Jamsostek, seperti discount pada tempat perbelanjaan, persyaratan pinjaman KPR dan fasilitas lainnya," kata Hotbonar.

Kegiatan itu dilatarbelakangi kondisi perekonomian saat ini sehingga diperlukan kerjasama yang sinergis antara BUMN yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak serta menjadi alternatif dalam memperkuat ekonomi secara nasional.

Kerja sama antara PT Jamsostek dengan Bank BNI itu disaksikan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil dan Deputi Menteri Negara BUMN bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Parakesit Suprapto serta dihadiri oleh Direksi PT Jamsostek dan BNI serta Pejabat Eselon I kedua BUMN tersebut.

Saat ini terdapat 26 juta pekerja yang menjadi peserta Jamsostek dan 8,4 juta diantaranya menjadi peserta aktif.

Peraturan perundangan menyatakan setiap pengusaha yang membayar total gaji Rp1 juta atau mempekerja lebih dari 10 orang wajib mengikutsertakan pekerja dalam Jamsostek.
Kepesertaan pekerja dalam program Jamsostek adalah adalah hak yang diatur dalam UU No.3/1992, perusahaan yang melanggar peraturan tersebut dikenakan sanksi kurungan dan denda

Drs. H. Imam Djuweni: Hak Tenaga Kerja dan Pengusaha di Indonesia Harus Seimbang

2009-09-17T13:35:00.001+07:00

Any Trihandayani, 13 September 2009

JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Diadakannya buka puasa bersama, menurut H. Tadjul Abidin Spd dalam ceramahnya di kediaman Drs. H. Imam Djuweni di Jalan Sinyar Raya No 3, Jakarta Pusat, Sabtu pekan lalu dengan tema “10 Hari Terakhir Ramadhan (Hari Pembebasan)”, dengan sering diadakan tali sirahturahmi ini maka akan memperoleh panjang umur, dan banyak rejeki. “Insya Allah masuk surge,” katanya.

Imam yang mantan pejabat di PU sering mengadakan acara yang berbau ritual agamis, bahkan tiap tahun selama Ramadhan sering mengadakan tarawih dan buka bersama. Figur Imam Djuweni adalah seorang yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan FKFI, SOKSI Sekertaris DKI Jakarta, (Sekretaris Bidang Pekerjaan Umum SPSI), AMI (Ketua Angkatan Muda Islam Indonesia DKI Jakarta). Menurutnya, dengan organisasi ini ia merasa lebih bermasyarakat.

Sebagai organisasi kemasyarakatan SPSI dengan mengambil tempat di Hotel Borobudur mengadakan diskusi dengan ILO dalam rangka evaluasi keikut- sertaan ILO di Indonesia, dalam rangka proses resesi di Indonesia 1997/1998 sampai dengan tahun 2009 ini dievaluasi sejauh mana tenaga kerja di Indonesia memiliki kinerja yang tulen selama resesi.

Selain itu, Imam adalah aktifis buruh yang peduli terhadap nasib buruh dan berusaha memperjuangkan adanya perbaikan seperti mengenai hak buruh yang di PHK secara sepihak, digaji di bawah UMR dan menuntut haknya lima bulan sampai saat ini belum dipenuhi. Dirinya menegaskan, harusnya pengusaha itu sebelum menerima pegawainya, melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (bagian hukum tenaga kerja), karena setiap pegawai akan terlindungi oleh Dinas Tenaga Kerja. “Dan tentunya hak buruh paling tidak harus dibayarkan, apalagi jelas pengusaha ini, membayar gaji dibawah UMR, karena hak pengusaha dan pekerja harus imbang,” tukasnya.

Sebagai seorang penguaha seharusnya mengikuti aturan hukum sesuai dengan UMR 1.080.000, per bulannya. Kalau pengusaha itu tidak membayarkan gaji karyawannya sesuai dengan UMR, katanya, maka pengusaha itu memiliki hutang kepada pekerjanya. “Pekerja wajib meminta kekurangannya kepada pengusaha itu, dan seorang pengsauha yang berhutang kepada pekerjanya jelas dosa besar, dan kelak akan ditagih di akhirat,” katanya.

Lantas memasuki hari raya yang sebentar lagi, Imam mengharapkan, hendaknya pengsuaha itu memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada pekerjanya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja harus diberikan paling lambat pada H-7. Karena itu, Ia mengimbau agar perlu adanya pembenahan di sektor ketenagakerjaan saat ini, dan juga tentang out sourching atau tenaga kerja kontrak untuk mereka yang memiliki prestasi kerja tinggi. Sedangkan mereka yang tidak memiliki prestasi merupakan momok yang menakutkan, karena setiap tahun dinilai prestasinya.

Ke depan out sourcing hendaknya memakai azas musyawarah dan mufakat, yang mana tenaga kerja diatur di UU. “Kita melihat tentunya out sourcing ini harus dikaji lebih dalam - menguntungkan atau merugikan- harus diuji di MK,” katanya. (Any TH)

Menghitung THR Anda

2009-09-12T20:24:00.000+07:00

Saat menjelang Lebaran seperti ini, banyak pekerja membincangkan Tunjangan Hari Raya (THR). Kerap muncul pertanyaan berapa sih sebenarnya jumlah THR yang berhak diterima. Ironisnya, banyak pekerja yang tidak tahu cara menghitung THR. Umumnya pekerja menerima saja apa adanya yang diberikan perusahaan.

Sampai detik ini norma penghitungan THR masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/Men/1994. Menurut Peraturan Menteri (Permen) 04/1994, yang dimaksud THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Mungkin karena THR merupakan pendapatan tambahan, orang menyebutnya dengan istilah "gaji ke-13".

Siapa yang wajib membayar THR?

Menurut Permen 04/1994, setiap orang yang mempekerjakan orang lain disebut pengusaha dan wajib membayar THR. Peraturan perundang-undangan tidak mempersoalkan apakah seorang pengusaha itu perseorangan, memiliki perseroan terbatas, yayasan, atau perkumpulan. Pada intinya, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR.

Apa semua pekerja berhak atas THR?

Menurut Pasal 2 Permen 04/1994, pengusaha wajib membayar pekerja yang sudah bekerja secara berturut-turut selama 3 bulan atau lebih. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja, apakah karyawan tetap, karyawan kontrak, ataupun karyawan paruh waktu. Asal seorang pekerja telah bekerja selama 3 bulan berturut-turut, ia berhak atas THR.

Berapa Besar THR Anda?

Besar uang THR yang diterima seorang pekerja diatur melalui Pasal 3 Permen 04/1994 dengan rumus sebagai berikut.

Masa kerja 12 bulan atau lebih : 1 x upah sebulan.
Masa kerja 3 - 12 bulan : jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah

12 bulan

Lalu, apa yang dimaksud dengan upah? Apakah nilai THR itu dihitung berdasarkan upah pokok saja atau seluruh upah?

Menurut Pasal 3 Ayat (2) Permen 04/1994, yang dimaksud upah adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap.

Yang harus dicatat, ketentuan THR menurut Permen 04/1994 adalah ketentuan jumlah minimum. Apabila perusahaan memiliki aturan perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama, atau kesepakatan kerja yang memuat ketentuan jumlah THR lebih dari ketentuan peraturan tersebut, maka jumlah yang lebih tinggi yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada ketentuan yang mengatur jumlah THR lebih kecil dari ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan Permen 04/1994.

Sebagai contoh: A telah bekerja sebagai karyawan kontrak di PT XYZ selama 5 bulan. Sebagai karyawan si A mendapat upah pokok Rp 2.000.000 ditambah tunjangan kesehatan Rp 200.000 dan tunjangan transportasi Rp 500.000. Maka A berhak mendapat THR sejumlah:

5 bulan

---------- x (Rp 2.000.000 + Rp 500.000 + Rp 200.000) = Rp 1.125.000,-

12 bulan

Kapan THR harus dibayarkan?

Menurut Permen 04/1994, THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamanaan si pekerja. Namun apabila ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan untuk menentukan hari lain pembayaran THR, hal itu dibolehkan.

Bolehkah THR dalam bentuk barang?

Menurut Pasal 5 Permen 04/1994, THR bisa diberikan dalam bentuk selain uang dengan syarat sebagai berikut:

Harus ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha terlebih dahulu,
Nilai yang diberikan dalam bentuk non-tunai maksimal 25% dari seluruh nilai THR yang berhak diterima karyawan, dan
Barang tersebut selain minuman keras, obat-obatan, dan bahan obat, serta
Diberikan bersamaan pembayaran THR.

Bagaimana jika dipecat (PHK) sebelum Hari Raya?

Banyak perusahaan yang memecat (PHK) karyawannya sebelum Hari Raya atau membuat kontrak yang berakhir sebelum Hari Raya untuk menghindari kewajiban membayar THR. Namun sebenarnya Permen 04/1994 sudah mengantisipasi melalui Pasal 6 yang mengatur bahwa pekerja yang dipecat (PHK) maksimum 30 hari sebelum Hari Raya si pekerja, ia tetap berhak atas THR.

Lain halnya untuk karyawan kontrak. Karyawan yang kontraknya berakhir paling lama 30 hari sebelum Hari Raya si pekerja, ia tidak berhak atas THR.

Bagaimana jika perusahaan tidak mampu?

Pasal 7 Permen 04/1994 menentukan, apabila pengusaha tidak mampu membayar THR boleh membayar THR lebih kecil dari ketentuan yang berlaku dengan syarat:

1. Mengajukan permohonan penyimpangan jumlah pembayaran THR kepada

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Pengajuan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya karyawannya.

3.Mengenai jumlah THR yang wajib dibayarkan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagaimana jika pengusaha melanggar ketentuan ini?

Menurut Pasal 8 Permen 04/1994, pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR diancam dengan hukuman baik pidana kurungan maupun denda.

Apa yang bisa dilakukan jika hak Anda dilanggar?

Jika hak atas THR dilanggar, Anda dapat mengadukan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Selain itu Anda dapat mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial di provinsi tempat Anda bekerja.

Minta THR, Tiga Karyawan Malah Babak Belur

2009-09-11T13:45:00.002+07:00

IGNATIUS SAWABI

GRESIK, KOMPAS.com - Perundingan untuk membahas pemberian tunjangan hari raya (THR), berakhir buntu. Permintaan karyawan untuk menaikkan THR tetap ditolak perusahaan. Para karyawan meminta pemberian THR itu disertai tunjangan pengabdian kerja.

Pada tahun lalu, karyawan mendapat satu kali gaji sebesar Rp 971 ribu ditambah tunjangan lama pengabdian kerja selama setahun sebesar Rp 250 ribu.

Perundingan tentang THR di PT Retroindo Nusantara, Jalan Veteran Tama Utara No. 8-9, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis malam, berujung ricuh bukan antara perusahaan dan pekerja, melainkan antara polisi dengan pekerja.

Menurut Zakaria (35) salah seorang pekerja yang menceritakan kronologi kericuhan, bermula ketika ratusan karyawan berada di dalam gudang kantor bermaksud menghadang kontainer yang hendak mengangkut kayu olahan dari dalam gudang yang siap dikirim.

Karena merasa kesulitan akibat dihalangi barikade ratusan buruh, pihak manajemen Retroindo meminta bantuan Polisi Resort (Polres) Gresik yang berjaga-jaga di lokasi perusahaan itu.

Suasana pun berubah menjadi tegang saat aparat membubarkan paksa barikade buruh yang mogok kerja empat hari terakhir ini.

"Ketika itu polisi justru bertindak arogan dengan menangkap lima karyawan dan memukuli hingga salah satu karyawan hidungnya berdarah. Padahal para pekerja sudah menyerah, tetapi aksi pemukulan tetap berlanjut," katanya

Lukita Sari (30) karyawan lainnya membenarkan aksi kekerasan yang dilakukan polisi. "Tiga karyawati dan seorang karyawan sampai pingsan. Sementara seorang karyawan yang terluka parah sudah dilarikan ke Rumah Sakit Semen Gresik," katanya.

Tidak lama berselang setelah terjadi insiden tersebut, Kapolres Gresik, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Iqbal turun ke lokasi.

Di hadapan karyawan yang babak belur itu kapolres berjanji akan memberikan sanksi tegas terhadap anak buahnya yang bertindak di luar prosedur.

Hingga kini pihak perusahaan belum bersedia memberikan keterangan. Bahkan satpam perusahaan melarang sejumlah wartawan untuk meliput.

THR Belum Dibayarkan

2009-09-11T13:34:00.003+07:00

Jumat, 11 September 2009 | 04:05 WIB

KUDUS, KOMPAS - Sekitar 3.500 buruh pabrik rokok Jambu Bol di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (10/9), menerima dana Rp 282.000 per orang. Dana itu adalah uang premi Rp 99.400, uang cuti Rp 48.000, dan upah Rp 135.000. Tunjangan hari raya belum diterima karena baru dibayarkan pada 20 September.

”Itu baru sebagian kecil hak buruh yang diutang perusahaan sejak sekitar dua tahun lalu. Sebenarnya para buruh memilih untuk PHK (pemutusan hubungan kerja) saja, tetapi perusahaan menolak dan malah menggantung nasib para buruh,” kata Sugito, Ketua Serikat Pekerja Sektor Rokok Tembakau Makanan Minuman Jambu Bol.

Uang premi dihitung dari jumlah hari libur nasional. Menurut Sugito, pada tahun 2009 (Januari-Agustus) terdapat delapan hari libur nasional sehingga perusahaan harus membayar 8 x Rp 22.350 > Rp 188.800.

Jambu Bol yang didirikan 12 Oktober 1937 pernah menempati posisi empat pabrik rokok besar di Kudus. Namun, kondisinya kemudian tidak menentu dan pada akhir November 2008 seluruh buruh diliburkan tanpa batas waktu dan tanpa diberikan imbalan setiap buruh.

Di Pasuruan, Jawa Timur, nasib 650 buruh PT Metalindo Perwita terkatung-katung. Mereka tidak menerima tiga bulan gaji dan uang pesangon. Lelang aset perusahaan untuk membayar gaji juga terancam gagal.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Metalindo Perwita Danu menyatakan, semestinya lelang 12 mesin perusahaan dilakukan Jumat ini. Namun, pihak Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan, mesin tidak bisa dilelang karena telah diagunkan pengusaha ke bank. (sup/who/las)

Serikat Pekerja Resah soal THR

2009-09-11T13:33:00.002+07:00

Pemasok Jangan Lepas Tangan

Kamis, 10 September 2009 | 03:57 WIB

Jakarta, Kompas - Kalangan serikat pekerja mulai menerima banyak keluhan dari pekerja alih daya atau tenaga outsourcing karena perusahaan mereka tidak sepenuhnya membayar tunjangan hari raya. Pemerintah harus bisa mengawasi pembayaran THR pekerja alih daya.

Hal ini disampaikan secara terpisah oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timbul Siregar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional (F-SPN) Bambang Wirahyoso, dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Mathias Tambing di Jakarta, Rabu (9/9).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno telah menerbitkan surat edaran Nomor 314/MEN/PHIJSK-PK- KAD/VIII/2009 tentang Pembayaran THR Keagamaan.

Perusahaan diwajibkan membayarkan THR paling lambat seminggu menjelang Lebaran. Pekerja dengan masa kerja lebih dari tiga bulan, tetapi belum setahun bekerja berhak mendapat THR masa kerja dibagi 12 bulan dikali upah sebulan. Adapun mereka yang bekerja lebih dari setahun berhak mendapat THR satu bulan upah.

OPSI, F-SPN, dan K-SPSI mulai menerima laporan lisan anggota mereka yang berstatus pekerja alih daya yang resah soal pembayaran THR.

Para pengurus serikat pekerja menduga, masalah ini lebih besar daripada yang dilaporkan karena banyak pekerja alih daya tidak berani mengadu kepada satuan tugas ketenagakerjaan peduli Lebaran 2009 yang dibentuk pemda.

”Kami sudah menerima laporan dari empat karyawan satu perusahaan outsourcing yang sepertinya tidak membayar THR. Ada kecenderungan perusahaan outsourcing tidak membayar (THR) sesuai aturan. Biasanya sekadarnya saja, Rp 200.00-Rp 300.000 per orang walau telah bekerja lebih dari satu tahun. Jika pekerja melapor, mereka malah bisa terkena pemutusan hubungan kerja,” kata Timbul.

Mathias Tambing memperkuat hal itu. Menurut laporan lisan yang diterima K-SPSI, informasi yang tersebar sekarang adalah pekerja alih daya tidak akan menerima THR.

Bambang Wirahyoso mengatakan, kondisi ini menjadi masalah setiap tahun. Pekerja alih daya memiliki daya tawar yang lemah sehingga rentan mengalami pelanggaran hak.

”Perusahaan berstatus apa pun sebenarnya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan (soal hubungan industrial). Daya tawar menjadi persoalan, apalagi pemantauan (pemerintah) tidak terlalu baik,” tutur Bambang.

Sistem kerja kontrak

Perusahaan pemasok pekerja alih daya memberikan jasa penyediaan tenaga kerja kepada perusahaan lain dengan kontrak di antara kedua manajemen.

Sistem kerja kontrak ini dibenarkan berdasarkan Bab IX mengenai Hubungan Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU itu memang mengatur praktik pemborongan pekerjaan dan jasa penyediaan pekerja.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengatakan, perusahaan pemakai jasa pekerja alih daya memang banyak.

Namun, perusahaan pemasok tidak boleh melimpahkan kewajiban membayar THR ke pemakai jasa kecuali hal ini dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat kedua manajemen.

Oleh karena itu, kata Djimanto, perusahaan pemasok pekerja alih daya harus tetap bertanggung jawab membayar THR pekerja yang secara hukum menjadi tanggung jawab mereka. (ham)

Buruh Nikmati THR

2009-09-11T13:31:00.001+07:00

Kamis, 10 September 2009 | 04:08 WIB

Kudus, Kompas - Buruh pabrik rokok PT Djarum Kudus di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima tunjangan hari raya, Rabu (9/9). Sekitar 70.000 buruh PT Djarum yang sebagian besar berstatus buruh harian dan borongan menerima THR rata- rata Rp 751.000 per buruh.

Bagi buruh dan karyawan, THR memang ditunggu-tunggu karena membantu mencukupi kebutuhan Lebaran 2009. Tidak mengherankan sepulang kerja, sebagian besar buruh langsung ”menyerbu” pasar dan toko.

Sebaliknya, para petani dan buruh tani mengeluh karena tidak memiliki dana segar untuk kebutuhan Lebaran. ”Kami dalam kondisi babak belur, sebagian besar hasil panen disikat hama tikus, sundep, dan wereng coklat. Rata-rata tinggal 10 persen yang bisa dipanen. Padahal, kami juga harus menyiapkan diri menyongsong musim tanam I 2009/2010 mulai 1 September,” kata Kepala Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Akrab.

Lebaran yang bagi sebagian besar warga Kudus dan sekitarnya ditandai dengan pakaian baru, perhiasan baru, dan alat rumah tangga baru akhirnya membuat para petani dan buruh tani mencari pinjaman ke bank atau penjual jasa kredit perseorangan. ”Sekalian untuk modal biaya garap, membeli bibit, pupuk, dan sebagian untuk kebutuhan Lebaran,” kata Sunarto, warga Desa Undaan Tengah.

Sebagian belum cair

Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagian perusahaan belum memberikan tunjangan hari raya kepada buruh atau karyawannya.

Mengutip pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Pasuruan Jazuli, Rabu, menyatakan, THR paling lambat diberikan tujuh hari sebelum Idul Fitri. Artinya, masih ada kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan THR pada minggu ini.

Namun, mengacu pola tahun- tahun sebelumnya, menurut Jazuli, banyak perusahaan yang memberikan THR mendekati hari raya. Meski melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktik itu terus berjalan karena tidak ada tindakan tegas dari dinas tenaga kerja setempat.

”Nilainya pun di bawah ketentuan yang semestinya minimal satu kali gaji,” kata Jazuli.

Dalam catatan FSPMI, ada beberapa perusahaan yang memberikan THR sehari sebelum Lebaran. Nilainya pun di bawah satu kali gaji.

Namun, sebagian perusahaan di Kabupaten Pasuruan sudah membagikan THR pekan ini. Nilainya bervariasi, dari satu kali gaji sampai yang lebih dari satu kali gaji.

Kabupaten Pasuruan adalah salah satu daerah pusat industri di Jawa Timur. Bersama dengan Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo, Pasuruan termasuk dalam ring 1 dalam peta perburuhan di Jawa Timur. (SUP/LAS)

Karyawan Outsourcing Keluhkan THR

2009-09-11T13:29:00.002+07:00

Kamis, 10 September 2009 - 12:53 WIB

Kalangan serikat pekerja mulai menerima banyak keluhan dari pekerja alih daya atau tenaga outsourcing karena perusahaan mereka tidak sepenuhnya membayar tunjangan hari raya. Diharapkan, pemerintah bisa mengawasi pembayaran THR karyawan outsourcing.

Hal itu disampaikan secara terpisah oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timbul Siregar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional (F-SPN) Bambang Wirahyoso, dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Mathias Tambing di Jakarta, Rabu (9/9/09).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno telah menerbitkan surat edaran Nomor 314/MEN/PHIJSK-PK- KAD/VIII/2009 tentang Pembayaran THR Keagamaan. Isinya, perusahaan diwajibkan membayarkan THR paling lambat seminggu menjelang Lebaran.

OPSI, F-SPN, dan K-SPSI mulai menerima laporan lisan anggota mereka yang berstatus pekerja alih daya yang resah soal pembayaran THR. Para pengurus serikat pekerja menduga, masalah ini lebih besar daripada yang dilaporkan karena banyak pekerja alih daya tidak berani mengadu kepada satuan tugas ketenagakerjaan peduli Lebaran 2009 yang dibentuk pemda.

”Kami sudah menerima laporan dari empat karyawan satu perusahaan outsourcing yang sepertinya tidak membayar THR. Ada kecenderungan perusahaan outsourcing tidak membayar (THR) sesuai aturan," ungkap Timbul seperti dilaporkan Kompas. "Biasanya sekadarnya saja, Rp 200.00-Rp 300.000 per orang walau telah bekerja lebih dari satu tahun," tambah dia.

"Jika pekerja melapor, mereka malah bisa terkena pemutusan hubungan kerja,” kata Timbul.

Setiap Tahun

Mathias Tambing memperkuat hal itu. Menurut laporan lisan yang diterima K-SPSI, informasi yang tersebar sekarang adalah pekerja alih daya tidak akan menerima THR. Sementara, Bambang Wirahyoso mengatakan bahwa kondisi semacam itu menjadi masalah setiap tahun. Daya tawar pekerja alih daya lemah sehingga rentan mengalami pelanggaran hak.

”Perusahaan berstatus apa pun sebenarnya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan (soal hubungan industrial). Daya tawar menjadi persoalan, apalagi pemantauan (pemerintah) tidak terlalu baik,” tutur Bambang.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengatakan, perusahaan pemakai jasa pekerja alih daya memang banyak. Namun, perusahaan pemasok tidak boleh melimpahkan kewajiban membayar THR ke pemakai jasa kecuali hal ini dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat kedua manajemen.

Oleh karena itu, kata Djimanto, perusahaan pemasok pekerja alih daya harus tetap bertanggung jawab membayar THR pekerja yang secara hukum menjadi tanggung jawab mereka.

Dua KSPSI Berebut Logo

2009-09-10T16:32:00.002+07:00

Jakarta,BK

Dua kepengurusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperebutkan Logo organisasi pekerja tertua itu. bahkan perebutan itu berujung ke persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kisah itu berawal dari pecahnya KSPSI menjadi dua kubu yaitu kubu Pasar Minggu dengan kubu Cengkareng. Namun kubu KSPSI Pasar Minggu cenderung mendapat dukungan lebih banyak dari organisasi Serikat Pekerja karena kubu inilah yang berdiri dan eksis lebih awal.

Oleh Karena itu, Ketua Tim Kuasa Hukum dan Advokasi KSPSI Eben Ezer Naibaho, SH kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/9), menyatakan kalau gugatan hukum yang dilayangkan oleh KSPSI versi Cengkareng itu tidak sah dan salah alamat. Apalagi sebenarnya KSPSI itu sejatinya cuma satu yaitu KSPSI yang berkantor dan beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 17 No. 9 Jakarta Selatan.
Jadi, menurut Eben, pihak KSPSI yang beralamat di Cengkareng itu tidak sah karena Kongres yang mereka lakukan pada tahun 2007 belum pada waktunya dan tidak diikuti oleh mayoritas organisasi Serikat Pekerja yang sah. Kongres itu juga kental dengan campur tangan penguasa saat ini karena itu bermuatan politis dan bukan aspirasi Serikat Pekerja.
Bahkan para pemrakarsa Kongres itu telah dipecat sehingga kemudian mereka membuat organisasi tandingan. gugatan yang mereka layangkan tidak pada tempatnya karena KSPSI yang sah adalah yang beralamat di Pasar Minggu, papar Eben.
Melihat fakta itu, Eben yakin kalau Majelis Hakim akan memenangkan pihaknya,karena didukung fakta-fakta sah di persidangan seperti pengakuan pembuat Logo SPSI yang dipermasalahkan oleh penggugat.Pengakuan itu tertuang dalam Akta Notaris Nomor 37 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani H. Agus Sudono dan Adolf Rachman, selaku pembuat dan yang mendisain Logo SPSI.
Dalam keterangannya, Logo itu dibuat oleh mereka berdua bersama Alm.Soekarno MPH sebagai Logo organisasi milik Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) sejak 1973 - 1985 dan keduanya tercatat sebagai Ketua Umum dan Sekjen FSBI. karena adanya dinamika organisasi dan aspirasi arus bawah maka FSBI berganti nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada 1985 dan sejak itu hingga saat ini berkantor di Pasar Minggu. Jadi faktanya jelas, Logo itu adalah milik FSBI yang kemudian diturunkan ke SPSI sebagai organisasi kelanjutan FSBI dan saya yakin majelis pasti akan mempertimbangkan fakta tersebut, papar Eben.

Pernyataan Menteri Sofyan Djalil Tak Berpihak pada Buruh: Puluhan Ribu Pekerja BUMN Tidak Terlindungi Jamsostek

2009-09-04T13:22:00.001+07:00

Erwan Mayulu, 30 August 2009

JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Pernyataan Menteri Negera Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Sofyan A Djalil bahwa pekerja BUMN tidak harus ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dipastikan tidak akan mempengaruhi kepesertaan BUMN/D yang telah ikut program pekerja. Namun pernyataan itu akan tetap mengganggu proses upaya melindungi 54.000 lebih pekerja BUMN yang belum terdaftar dalam program perlindungan dasar itu. Selain itu, upaya untuk menghilangkan praktik curang, peserta daftar sebagian (PDS) makin sulit dituntaskan. Risiko pekerja yang belum terdaftar makin besar dan lama.

Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) A. Ansyori dihubungi di ruang kerjanya, belum lama ini, menjelaskan, tidak akan terpengaruhnya kepesertaan pekerja dari BUMN itu sebab hingga saat ini jumlah BUMN yang telah jadi peserta sebanyak l23 buah perusahaan dari l38 BUMN. Jadi hanya l5 BUMN yang belum masuk program Jamsostek yang hingga saat ini terus dilakukan pembicaraan dengan direksi BUMN itu agar mengikuti program wajib tersebut. UU No 3 tahun l992 tentang Jamsostek pekerja baik perusahaan swasta maupun BUMN wajib ikut program Jamsostek sebagai perlindungan dasar.

Menteri Sofyan Djalil pekan lalu seperti dikutip pers membuat pernyataan yang mencengangkan dengan mengatakan pekerja BUMN tidak harus ikut program jaminan sosial yang diselenggarakan PT Jamsostek. Pernyataan itu mengundang reaksi baik dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN. Pasalnya, pekerja perusahaan, termasuk BUMN wajib ikut program Jamsostek sebagai perlindungan dasar.

Ansyori menegaskan, BUMN yang telah ikut program Jamsostek tak akan hengkang sebab disadari kepesertaannya bersifat wajib dan akan dipidana jika tidak ikut program tersebut. Hanya saja upaya untuk menarik l5 BUMN yang belum masuk itu makin sulit, begitu pula upaya mengikis perusahaan daftar sebagian atau PDS baik jumlah pekerjanya maupun jumlah upah yang dilaporkan.

Baik yang belum melindungi pekerjanya sama sekali maupun yang melakukan praktik curang PDS sama–sama merugikan pekerja dan merupakan pelanggaran terhadap UU No 3 tahun l992 yang bisa menyeret pelakukanya ke penjara atau didenda.

Meski dari jumlahnya hanya l5 BUMN namun dari jumlah pekerja yang belum terlindungi ternyata cukup fantastis, mencapai 54.000 pekerja. PT PLN memberikan kontribusi terbesar dengan 48.000 pekerja. Ironisnya, PLN ini paling alot negosiasi ikut masuk program jamsostek dengan berbagai dalih. Ansyori tidak menutup kemungkinan, statemen menteri itu akan jadi amunisi sebagai dalih atau alasan PLN untuk menunda-nunda ikut program jamsostek.

Sejauh ini PT Jamsostek selain terus melakukan nego pada l5 BUMN yang belum ikut program jamsostek, juga berupaya menekan praktik curang PDS baik besaran upah maupun jumlah pekerja. Kedua hal itu sama–sama merugikan pekerja. Dari l5 BUMN itu saja sekitar 54.000 pekerja yang belum terlindungi oleh jamsostek. Semenetara dari praktik PDS jumlah pekerja yang dirugikan cukup besar. Belum diketahui berapa besar jumlah pekerja yang dirugikan praktik PDS, namun indikasinya jika upah yang dilaporkan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tidak Terpengaruh

Tentang alasan tidak terpengaruhnya kepesertaan BUMN akibat statemen menteri itu, Ansyori menguraikan, pada pernyataan Menteri BUMN itu juga dikatakan, kesejahteraan pekerja BUMN sudah tinggi, tetapi program Jamsostek ini karena UU. Selain itu disebutkan, labour cost pada BUMN akan dirasionalisasikan.

Menyimak pernyataan Menteri itu, dia pastikan relatif tidak akan ada pengaruh pada kepesertaan l23 BUMN. Tentang rasionalisasi labour coast, hal itu menurutnya hanya akan terjadi pada 3 BUMN yaitu PT PLN, PT Pertamina dan PT Telkom. “Program Jamsostek dasarnya UU yang tidak akan hapus hanya oleh statemen bahkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) sekalipun,” tandas Ahmad Ansyori. (Er)

Ironis: Pengusaha Asing Bayar Pekerja di Bawah UMR

2009-08-25T13:22:00.002+07:00

Any Trihandayani, 23 August 2009

JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Ketika baru saja rakyat Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan negerinya yang sudah berusia 64 tahun, terbetik berita adanya salah seorang pengusaha di negeri ini yang berkewarganegaraan asing bertindak seenaknya terhadap pekerjanya yang dipekerjakan selaku satuan pengamanan (Satpam) di gedung Globe Building, Mampang Prapatan, Buncit. Pemilik rumah mewah di Pejaten Barat II no 27 A Rt. 04/08, selaku Chief Exsekutif Officer Samudara Perindo Asia, bernama Timothy Stephen Charles, menggaji Satpam dibawah UMR dengan membayar Rp 550.060, dan satpam tersebut telah bekerja selama 15 tahun. Ironisnya satpam tersebut di PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan yang jelas. Hingga berita ini dimuat hampir lebih 5 bulan, yang bersangkutan belum menerima uang PHK serupiah pun.

Padahal berbagai upaya sudah dilakukan satpam yang bernama Sungkono. Menurut informasi, dari awal pengusaha asing tersebut mau memberikan pesangon, tetapi karena dihalangi oleh salah satu stafnya maka pesangon batal diberikan.

Harapan dari Sungkono, hendaknya Instansi terkait dan unsur pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan untuk menindak tegas pengusaha asing tersbut. Seharusnya pengusaha asing tersebut ditindak sebagaimana mestinya, harusnya sebagai pengusaha asing harus menghormati pekerja pribumi, dan keadilan harus berpihak kepada yang benar.

Dikatakan Sungkono, hal ini adalah bentuk dari penzoliman terhadap pekerja. Padahal kita ketahui 15 tahun bekerja di perusahaan dari era Soeharto sampai era SBY, tapi penghormatan yang semestinya tidak didapatkan. Bahkan saat ini ia dan keluarganya berharap agar haknya segera dan secepatnya dibayarkan sebagaimana mestinya, karena ia sudah bekerja selama 15 tahun. Sungkono meminta pesangon Rp 150 juta, dan kalau saja pengusaha tersebut berkelit maka pihak instansi terkait agar segerea mendeportasi pengusaha tersebut ke negera asalnya. “Sebab tidak layak orang asing yang membuka usaha di Negara kita tapi justru melecehkan pekerja pribumi, dan hal ini segera disikapi agar pengusaha yang lain tidak ikut- ikutan seperti ini,” ucapnya.

Kasus pelecehan ini sudah dilaporkan Sungkono ke pengacara SPSI Atum Burhanudin dan Rekan kepada Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan. Dikatakan oleh Atum Burhanudin SH tentang pelecehan pengusaha asing terhadap pekerja pribumi hendaknya pengusaha asing tersebut segera memberikan yang menjadi hak Sungkono secepatnya. Menurut Atum, jelas pengusaha asing tersebut salah telah membayarkan gaji di bawah UMR. Untuk tahun 2009 UMR Rp 1.090.000, dan jelas pengusaha asing itu melanggar ketentuan dari UMR, dan hal ini jelas bentuk Pidana, dan Dinas terkait harus menyikapi hal ini, mereka ada di negara ini untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pekerja, untuk dicari jalan keluarnya.

“Jadi selaku pengacara pekerja yang dizolimi hendaknya pengusaha asing tersebut segera memberikan hak Sungkono, karena kasus ini sudah dilaporkan ke DInas Ketenaga kerjaan Jakarta Selatan,” kata Atum.

Karena pengusaha asing itu hidup di atas kemewahan, katanya lagi, maka dia harus diberi tindakan. “Jadi jangan mau hidup mewah di negara orang, tetapi malah justru menjolimi hak dari pekerja yang punya negeri ini. Saya berharap pengusaha asing itu segera membayarkan hak Sungkono, kalau tidak mau dideportasi,” tegasnya. (Any TH)

Dunia Usaha Sambut Gembira 3 Permenakertrans Ada Kepastian Hukum Proses TKI ke Luar Negeri

2009-08-25T13:21:00.001+07:00

Erwan Mayulu, 09 August 2009

JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Kalangan dunia usaha menyambut gembira diterbitkannya 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertas) yang mengatur soal penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri sebagai pengganti Permenakertrans No 22/2008 yang dibatalkan Mahkamah Agung beberpa waktu lalu.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani pada Koran ini di kantornya, Jum’at petang menekankan, dengan keluarnya 3 Permenaker itu maka ada kepastian dan dasar hukum yang tegas terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI sebelum putusan MA berlaku l0 Agusutus. Dunia usaha, khususnnya Pelaksana Penempatan dan Perlindiungan TKI Swasta (PPTKIS) menyambut gembira atas keputusan itu sehingga selain tidak terjadi kekosongan hukum juga ada kepastian bagi PPTKIS untuk melaklukan proses hanya pada satu instansi yaitu di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagai pengusaha, kepastian itu diperlukan sehingga tidak akan ada lagi dualisme pengurusan atau proses dokumen dan pembekalan akhir pra pemberangkatan (PAP). Jika Menakertrans tidak menerbitkan Permen baru sebagai pengganti Permen No 22/2008 maka akan menimbulkan kebingungan kemana harus berurusan. Sebab sesuai ketentuan UU, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) hanya menangani TKI berdasarkan program G to G ( pemerintah dengan pemerintah) dan G to P ( pemerintah dengan swasta).

Pada Kamis (6/8) petang Menakertrans Erman Suparno meneken Permen No l6/Men/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan SIP (Surat Ijin Pengerahan CTKLN Swasta, Permen No l7/Men/VIII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Penempatan (PAP) CTKLN dan Permen No l8/Men/VIII/2009 tentang Bentuk Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Sebelum itu, Menteri Erman Suparno menerbitkan Permen No l5/2009 yang membatalkan Permen 22/2008.

Atas permen baru itu, Himstaki telah menyampaikan surat pemberitahuan ke PPTKIS untuk mendukung, mematuhi dan melaksanakan permen tersebut. Yunus Yamani menekankan, dengan terbitnya 3 Peraturan Menteri itu maka tidak ada alasan apapun bagi PPTKIS untuk melakukan proses di luar Depnakertrans.

Ditanya tentang adanya Surat Edaran dari Kepala BNP2TKI tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang diteken Jumhur Hidayat pada 4 Agustus yang menekankan pelasnakan proses di badan tersebut, Yunus menyatakan, di luar 3 Permen itu, ketentuan itu tidak sah,illegal dan tidak ada dasar hukumnya. Dia mendesak Menekartans Erman Suparno juga mengeluarkan peraturan yang mengatur hak dan kewenangan BNP2TKI.

Tentang isi dari 3 Permen itu, Yunus Yamani menyatakan, selain memastikan proses dokumen penempatan berada di departemen, aturan itu juga mempertegas peran asosiasi PPTKIS dalam proses penempatan dan perlindungan TKI, setidaknya dalam pelaksanaan PAP. Begitu pula peran pemerintah daerah khususnya dinas tenaga kerja provinsi dipertegas lagi, sesuai PP 38 tahun 2007 yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah atau otonomi daerah. (Er)

Dua SPSI Ketemu di Pengadilan

2009-08-25T13:17:00.004+07:00

Any Trihandayani, 22 June 2009

JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Perseteruan dua kubu organisasi buruh yang masing-masing menyebutkan Kesatuan Serikat Pekerja Se Indonesia (KSPSI) Senin 22 Juni 2009 bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang perdata untuk mencari penyelesaian. Organisasi buruh tertua ini mengalami “gonjang-ganjing” setelah kogresnya beberapa waktu yang lalu.

Sehingga memunculkan dua kubu kepengurusan, masing-masing KSPSI yang dipimpin Syukur Sarto dan KSPSI yang dipimpin mantan Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea. Menurut Syukur, hal-hal yang menjadi tuntutan adalah penggunaan logo organisasi yang hampir sama namun berbeda, seperti nampak dalam gambar.

Kedua kubu tersebut melambangkan gambar gerigi dan padi kapas di atas dasar warna gelap yang bila dilihat sepintas nyaris sama, namun sesungguhnya berbeda dalam warna maupun jumlah geligi roda .

Masing-masing kubu telah menyiapkan sejumlah pengacara dalam persidangan tersebut. Kubu Sjukur menyiapkan 38 pengacara yang secara bergantian, sedangkan kubu Jacob menyiapkan 24 orang pengacara. Menurut Sjukur Sarto lagi, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya konsiliasi. (Any TH)

Mustakim Ishak: Usia 36 Tahun bagi SPSI Dianggap Dewasa

2009-08-25T13:13:00.002+07:00

Any Trihandayani, 09 March 2009

JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Bertambahnya usia sesuatu organisasi, otomatis semakin dewasa dan matang. Karena sudah melalui berbagai pengalaman, yang bilamana disadari dan diambil pelajaran selama perjalanan berorganisasi tersebut, akan tambah matang dan organisasi bertambah kuat. Di Usia SPSI yang ke 36 tahun ibarat manusia menjelang usia matang.

Dalam konteks organisasi perjuangan, sampai sejauh mana organisasi perjuangan sudah mencapai usia matang ini? Yang diharapkannya, adalah KSPSI diwujudkannya sistem kebersamaan di dalam perjuangan. “Dalam artian, SPSI berada di dalam satu keutuhan,” demikian dikatakan Mustakim Ishak, Ketua DPP SPSI SP Pariwisata.

“SPSI di usia ke 36 tahun ini berada dalam satu keutuhan, kebersamaan, dengan optimisme bahwa organisasi ke depannya akan menjadi organisasi yang solid, kompak dan besar, jangan lagi SPSI berpecah-belah karena akan mengurangi peran dan kemampuannya sebagai organisasi perjuangan,” tambah Mustakin

Dinamika kita adalah demokrasi. Dalam era reformasi telah dibayar mahal oleh gerakan Serikat Buruh, dikarenakan konsekwensi dan persepsi terhadap nilai-nilai reformasi itu sendiri, sehingga masing- masing berbeda, terlihat berpecah-belah. Tetapi hal ini karena pengembangan organisasi, dan secara menyeluruh gerakan serikat buruh sudah menjadi besar.

Di usia ke-36, yang sudah dilakukan SP Pariwisata, secara khusus yang membidangi hotel, restoran dan sebagainya, dampak SKB 4 Menteri tidak begitu berpengaruh. Akan tetapi pengaruh dalam konteksnya SKB 4 Menteri ini ada semacam intervensi dari pihak pemerintah terhadap mekanisme yang sudah ada, dan harus dibuat kesepakatan. “Kan pada saat itu sudah dibuat secara normatif perundang-undangan tentang upah minimium sudah diatur di Dewan Pengupahan Daerah, di sini sudah terdapat tiga unsur , yakni pemerintah, pengusaha, dan buruh. Mekanisme ini sudah jelas kenapa SKB 4 Menteri harus dipaksa dan disahkan?” tanya Mustakim.

Masing-masing pihak, menurutnya lagi, tentunya harus mengetahui dan menghormati peran dari Dewan Pengupahan Daerah karena sudah diatur, seperti peran bipartit dan tripartite. “Jadi hormati kesepakatan itu,” ucapnya lagi.

Sesungguhnya namanya restoran, hotel, dan tempat hiburan diharapkan dirinya untuk bergabung dengan serikat pekerja, agar haknya ke depan dapat dibela. Dengan telah bergabung di SP Par, harapannya supaya mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengurus. Karena ada dua perjuangan, dari sisi perlindungan akan tercermin dengan kesepakatan kerja bersama, kemampuan dalam memberikan pembelaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang baru. Untuk menyelesaikan kasus di pengadilan, dengan adanya peraturan yang baru dari tingkat pekerja sampai di DPP harus belajar dan belajar harus mampu dalam menyikapi.

Bagi mereka yang belum bergabung agar dimanfaatkan berita informasi media massa dan elektronik. Sebab, dengan adanya informasi maka akan timbul keberanian dari pekerja untuk mempergunakan haknya. Hak untuk berserikat membentuk Serikat Pekerja dan bergabung dengan Serikat Pekerja. Dan lebih baiknya bergabung ke DPP KSPSI SP Par yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Any TH)

Jacob Nuwa Wea Ajukan Gugatan Balik ke Kubu Sjukur Sarto

2009-08-18T21:22:00.000+07:00

Any Trihandayani, 12 July 2009

JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Masalah identitas dan keabsahan sesuatu organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang mengenai organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang diakui oleh Pemerintah dengan memenuhi beberapa persyaratan, seperti lambang /logo organisasi, tempat dan kedudukan organisasi serta dikuakan dengan keputusan musyawarah atau kongres organisasi termaksud sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, mengenai adanya dua versi terhadap logo organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dikatakan Eben Eser Naibaho, SH, Ketua Tim Advokasi dari KSPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea bahwa dalam waktu dekat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai tidak sahnya kubu Sjukur Sarto mengatasnamakan SPSI sperti yang dilakukan selama ini.

Karena selama “kongres” yang dilaksanakan kubu Sjukur Sarto, pihak SPSI pimpinan Nuwa Wea sudah memperingatkan dalam tempo 3X 24 jam untuk dibatalkan. Namun ternyata kubu Sjukur Sarto tidak mengindahkan, dan akhirnya Sjukur Sarto dipecat dari SPSI. Dan tidak bisa menggunakan nama SPSI lagi kecuali mereka membuat nama lain untuk organisasi buruh yang dipimpinnya itu.

Gugatan dilayangkan ke kubu SPSI Sjukur Sarto dengan maksud tidak sahnya mereka memakai nama maupun logo SPSI lagi. Eben menegaskan, dalam perkara ini kubu SPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea akan mengadakan gugat balik bahwa dalam gugat balik hak cipta logo SPSI yang dipakai sudah dipergunakan pihak KSPSI Pasar Minggu sejak tahun 1973, dan tentunya hakim akan bijaksana dalam menyikapi hal ini. Eben yakin karena dirinya ada di pihak yang benar dan berhak. Karena pencipta logo tersebut tidak diketahui, maka yang berhak memakai adalah dia yang pertama menggunakan logo SPSI tersebut, bukan karena pendaftaran.

Sidang yang lalu baru menyampaikan keterangan bahwa Jacob Nuwa Wea sedang sakit, jadi sidang ditunda dan pihak SPSI Pasar Minggu optimis dirinyalah yang berhak memakai Logo SPSI dan pasti menang. Selaku Ketua Tim Advokasi KSPI saat ditanyakan untuk kemungkinan rekonsiliasi, ditegaskan, bahwa hal itu bukan wewenang dirinya. “Saya hanya berbicara tentang hukum yang sebenarnya bagi eksistensi organisasi pimpinan Jacob,” katanya menerangkan.

Forum Komunikasi Nasional Ketransmigrasian

2009-08-15T11:40:00.002+07:00

Direktorat Jendral Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada tanggal 11 Agustus 2009 Bertempat di Kantor Jl. Kalibata No.17 Jakarta Selatan menyelenggarakan Forum Komunikasi Nasional Ketransmigrasian dengan tema "Mengukuhkan Peran Transmigrasi sebagai Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kewilayahan dalam Mengelola Sumberdaya Bangsa untuk Kemakmuran Bersama".

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Nasinal yang betujuan untuk membulatkan konsep Membulatkan Konsep Transmigrasi dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kewilayahan sebagai Masukan RPJM Nasional tahun 2010-2014 di hadiri oleh sejumlah 222 peserta antara lain :
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia
3. Anggota Pokja (Pusat) KTM Lintas Sektor
4. Depnakertrans Pusat
5. Ketua dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
6. Kadis Provinsi yang membidangi Ketranmigrasian Seluruh Indonesia
7. Kadis Kabupaten yang Membidangi Ketransmigraisan yang ada KTM
8. Investor dan yang lainnya

Dalam acara Forum Komunikasi Nasional Ketransmigrasian tersebut menghasilkan beberapa Pokok-pokok Pikiran antara lain :

1. Pembangunan transmigrasi adalah suatu keniscayaan bagi Negara Republik Indonesia, karena indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar sekitar 235 juta jiwa serta jumlah etnik lebih 300 etnis. Oleh karena itu transmigrasi wajib dilaksanakan karena hijrah atau perpindahan adalah hak setiap orang untuk meningkatkan kesejahteraannya. sementara pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi perpindahan tersebut melalui program transmigrasi.

2. Sistem tranmigrasi ke depan dengan paradigma baru ada 5 (lima) pokok pikiran, yaitu 1) mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan pangan; 2) mendukung kebijakan energi alternative; 3) Mendukung ketahanan nasional; 4) pemerataan pertumbuhan ekonomi dan investasi; dan 5) mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan.

3. Kedepan, konsep pembangunan transmigrasi adalah 1) sebagai alat (tools) untuk pemerataan pembangunan daerah ; 2) merupakan kebutuhan daerah dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah; 3) tujuan bukan lagi untuk menyebarkan penduduk tetapi untuk menyebarkan pembangunan daerah; 4) tidak hanya berbasis continental tetapi kemaritiman.

4. Pendekatan pembangunan transmigrasi dilakukan melalui kemitraan dengan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan yaitu akademisi, bussinesman (swasta), goverment (pemerintah) dan civil siciety (masyarakat) (ABGC).

Redaksi Balitfo

Evaluasi Program Kerja Depnakertrans di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

2009-08-15T11:37:00.001+07:00

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam evaluasi tengah semester tahun 2009 melakukan penajaman program kerja di bidang ketenganakerjaan dan ketransmigrasian.

Di bidang ketenagakerjaan, Depnakertrans akan tetap lanjutkan hubungan industrial yang positif agar eksistensi pengusaha besar dan sektor rill, dan bagi pekerja, job security tetap jalan. Selain itu, dilakukan usaha-usaha peningkatan ksejahteraan pekerja, percepatan pembangunan perumahan khusus pekerja membangun klinik dan koperasi.

Di bidang ketransmigrasian. Depnakertrans meneruskan pembangunan Kota Terpadu Mandiri(KTM) di daerah perbatasan dan pulau- pulau terluar. Selain itu, transmigrasi pun menjadi salah satu solusi dalam pengentasan pengangguran, percepatan pemerataan pembangunan daerah, desentralisasi industri, investasi dan membuka lapangan kerja yang baru di lokasi transmigrasi.

Demikian dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Ir. Erman Suparno MBA, M. Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/8). Menakertrans mengatakan untuk penempatan tenaga kerja dalam negeri, akan mempertajam fokus pelaksanaan untuk menggenjot program-program yang bersifat padat karya, teknologi tepat guna dan pemberian modal bagi usaha-usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Untuk tahun 2010, Menakertrans optimis target penyerapan tenaga kerja dapat mencapai 2,8 – 3 juta, dengan catatan momentum pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan.

Sementara untuk penempatan luar negeri, kata Erman, akan difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditempatkan. "Jadi kedepannya targetnya bukan pada jumlah tapi kualitas, sehingga menuju penempatan tenaga kerja profesional dan formal. Pemerintah menargetkan pada tahun 2010 hingga 2012 akan tercapai 60% tenaga kerja formal dan sisanya 40 persen tenaga kerja informal," kata Menakertrans.

Untuk menggenjot penyerapan tenaga kerja Menakertrans, pihaknya berencana untuk membangun 35 kota terpadu mandiri (KTM) baru pada tahun 2010. KTM, perlu didorong untuk mengurangi ketimpangan persebaran penduduk Indonesia.Dengan adanya KTM maka terjadi pemerataan investasi dan industri ke daerah, sehingga tercipta pusat kegiatan ekonomi wilayah.

Disamping itu, kata Erman, KTM juga perlu didorong sebagai salah satu sarana mengurangi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja baru. Satu KTM, diperkirakan mampu menampung 100 ribu jiwa. "Kalau setiap KTM bisa dihuni 10 ribu KK maka ada 40 ribu jiwa. Ditambah dengan penyerapan tenaga kerja saat pembangunan infrastruktur KTM sebanyak 60 ribu jiwa," kata Menakertrans.

Pembangunan KTM tahun depan, menurut Erman, akan diprioritaskan sebayak 30 KTM tanaman pangan dan perkebunan serta 5 KTM hutan tanaman rakyat dan KTM bahari. Hingga saat ini, ungkapnya, telah dibangun 53 KTM tanaman pangan dan perkebunan serta KTM hutan tanaman rakyat.

Pembangunan KTM di wilayah transmigrasi diprioritaskan di perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga dan pulau - pulau terluar. Ia mencontohkan, saat ini, di perbatasan dengan Papua Nugini telah dibangun 3 KTM, di Timika 1 KTM, di perbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan 4 KTM dan di perbatasan Timor Leste 1 KTM.

Pusat Humas Depnakertrans

SKB 3 Menteri tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2010

2009-08-15T11:34:00.002+07:00

Pemerintah menetapkan Hari- hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 melalui Surat Keputusan Bersama ( SKB) 3 Menteri yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2009. SKB 3 Menteri ini memutuskan Hari Libur Nasional pada tahun 2010 sebanyak 14 hari,sedang jumlah cuti bersama sebanyak 3 hari yaitu 2 hari dalam rangka Idul Fitri dan 1 hari dalam rangka Natal.

Penetapan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ini disahkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Agama ( Nomor : 1 Tahun 2009), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nomor : KEP.227/MEN/VIII/2009) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Nomor : SKB/13/M. PAN/8/2009).

Penandatanganan SKB 3 Menteri dilakukan secara langsung oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan disaksikan Menko bidang Kesejahteraan Rakyat di Kantor Menko Kesra, Jakarta Pusat pada Jumat (7/8).

Pembuatan SKB 3 Menteri ini dilatar belakangi beberapa hal yaitu perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan hari-hari kerja, hari-hari libur, cuti bersama sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. SKB ini dibuat pula dengan adanya masukan dari masyarakat, asosiasi pengusaha, lembaga pemerintah dan media massa tentang perlunya pengurangan jumlah cuti bersama. Selain itu dipertimbangkan pula cuti bersama berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisata.

Berikut kutipan Isi SKB 3 Menteri tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2010 :

KESATU :

Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Asha bagi umat Islam, maka tanggal 1 Syawal 1431 H dan 10 Dzulhijjah 1431 H, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA :

Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai dan unit pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Pelaksanaan cuti bersana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga/perusahaan.

KELIMA :

Pelaksanaan cuti bersama di kalangan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran SKB 3 Menteri

hari Libur tahun 2010

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Jumat	Tahun Baru Masehi
2	14 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2561
3	26 Februari	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	16 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1932
5	2 April	Jum\'at	Wafat Yesus Kristus
6	13 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
7	28 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak 2554
8	10 Juli	Sabtu	Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
9	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan RI
10	10-11 September	Jumat-Sabtu	Idul Fitri 1 Syawal 1431 H
11	17 November	Rabu	Idul Adha 1431 H
12	7 Desember	Selasa	Tahun Baru 1432 H
13	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

Salah Satu Keputusan Rakersus FSP KEP SPSI Akan Berafiliasi ke ICEM

2009-08-15T11:22:00.003+07:00

Any Trihandayani, 04 August 2009

JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Rakersus Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) yang diadakan di Wisma Bahtera, Bogor, Jawa Barat, dari tanggal 29 sampai 31 Juli lalu dengan mengambil tema, “Dengan Rakersus FSP KEP SPSI Kita Wujudkan Organisasi Pekerja yang Kuat, Mandiri dan Profesional Mampu Berkiprah secara Nasional maupun Dunia International dalam Memperjuangkan Kesejhteraan Anggota serta Keluarganya.”

Menurut Sekretaris Jenderal PP SP Kep SPSI Subiyanto S.Sos, dilihat dari latar belakang bahwa efek dari globalisasi bagi pekerja/organisasi khususnya FSP KEP SPSi sangat terasa. Hal ini semakin terasa setelah terjadinya krisis global, juga permasalahan tenaga kerja saat ini yang semakin kompleks dan semakin tidak jelas penyelesaiannya. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan belum adanya bantuan solidaritas International.

“FSP KEP dengan jumlah anggota 294.196 orang memilki potensi yang sangat besar untuk dibangun menjadi serikat pekerja yang kuat, mandiri, berkualitas dan profesional yang mampu berperan multifungsi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Sudah waktunya FSP KEP SPSI masuk kancah perjuangan yang berskala International,” katanya kepada Progresif Jaya, belum lama ini.

Menurut Subiyanto, masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang juga dihadapi FSP KEP SPSI di antaranya eksploitasi tenaga kerja yang memanfaatkan kondisi lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk out sourching yang melanggar UU Ketenagakerjaan. Ditambah lagi adanya praktek pelanggaran dalam bentuk kerja magang, harian lepas dan pekerja borongan tanpa jaminan sosial. Ditambahkan olehnya, pelaksanaan hak berserikat juga belum seutuhnya dapat dilaksanakan oleh pekerja, tidak adanya jaminan kepastian hukum atas hak pesangon, sehingga banyak pengusaha yang lari dari tanggung jawab. Belum terbangunnya solidaritas sesama pekerja/SP dalam federasi yang sama, apalagi antar federasi. Adanya berbagai kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia pada perusahaan multinasional/korporasi global yang penyelesaiannya terkatung-katung karena belum mendapatkan dukungan solidaritas international.

Dan jelas pula, karena tujuan dari Rapat Kerja Khusus (Rakersus) ini adalah memantapkan program revitalisasi berorganisasi yang baik dan benar. Karena yang dilihat SP KEP SPSI dari ujung Papua sampai ujung Aceh, organisasinya masih berjalan sendiri- sendiri. Tidak sinergis, masing- masing wilayah punya cara sendiri. Dalam suatu organisasi yang baik harusnya terintegrasi, walau dinamika berbeda tetapi persepsi tetap sama, ada orientasi bersama, tujuan bersama yang akan dicapai secara kolektif. “Kita harus mematangkan hal itu, dan bagaimana menciptakan SP KEP SPSI sebagai organisasi pekerja yang kuat, mandiri dan professional,” tegas Subiyanto.

Di Rakersus ini yang diundang adalah unit pekerja langsung dari perusahaan tambang, keramik, gas, kaca, karet, kimia dan Kep, puple and paper. Dari Rakersus ini akan diambil keputusan akan bergabung/afiliasi ke ICEM, yakni Federasi International Chemical Energy Mine atau Federasi Kimia International yang bermarkas di Brussel, Belgia.

Dengan bergabung SP KEP ke ICEM menata dan mengiatkan kembali organisasi yang baik dan benar agar sesuai dengan AD/ART yang mengacu pada ILO sebagai organisasi pekerja yang nyata, membentuk unit-unit kerja yang mampu sebagai lokomotif dalam melakukan revitalisasi berorganisasi yang baik dan benar menuju FSP KEP SPSI yang kuat, mandiri dan profesional yang berskala International, membangun dukungan solidaritas International terhadap anggota. Dan pengurus SP yang diperlakukan tidak adil oleh pengusaha dan pemerintah, agar SP KEP SPSI turut serta dalam perjuangan global, membangun dan membuka informasi serta diklat untuk peningkatan keahlian tentang topik-topik yang dapat menjadi bahan peningkatan mutu PKB dan Advokasi.

Dan organisasi SP KEP SPSI ke depan akan semakin baik, karena parameter trend angka di SP KEP menunjukkan angka yang baik, dan dengan Rakersus ini menunjukkan angka signifikan yang lebih baik. (Any TH)

Kekerasan Ditempat Kerja

2009-08-02T02:04:00.000+07:00

The White Ribbon Day Campaign

Kampanye Hari Pita Putih (The White Ribbon Campaign), adalah sebuah kampanye untuk berbicara anti-kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini diciptakan oleh sekumpulan Laki-Laki Kanada pada tahun 1991 pada saat peringatan kedua atas terjadinya pembunuhan masal terhadap 14 perempuan di Montreal. Mereka mengawali Kampanye Pita Putih untuk mendorong para laki-laki berbicara anti-kekerasan terhadap perempuan. Saat in The White Ribbon Day Campaign menjadi simbol, untuk menciptakan suatu komunitas dan model yang baik dimana laki-laki berbicara anti-kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan Ditempat Kerja

Kekerasan ditempat kerja selalu tidak menjadi perhatian utama pekerja dan serikat pekerja. Pekerja disektor transportasi adalah kelompok rentan atas kekerasan fisik (physical violence) dan kekerasan non-fisik (non-physical violence) karena pekerjaan yang mereka lakukan: bekerja dalam kondisi tekanan atas layanan kepada masyarakat yang mereka berikan: bekerja sendirian atau bekerja diluar jam kerja normal adalah faktor-faktor yang bisa menimbulkan masalah yang disebut dengan kekerasan.

Pekerja laki-laki dan perempuan mengalami situasi tersebut tetapi kelompok perempuan lebih rentan atas kekerasan dalam berbagai cara oleh karena berhubungan langsung dengan pengguna jasa layanan, bekerja sendirian atau bekerja malam hari dan juga karena perjalanan yang mereka lakukan ke tempat kerja atau pulang dari tepat kerja, situasi tersebut menempatkan mereka pada posisi bahaya dari apa yang disebut dengan motivasi penyerangan secara seksual (sexually-motivated attacks)

Apa yang disebut dengan kekerasan ditempat kerja

Kekerasan ditempat kerja didefinisikan sebagai tindakan fisik (Misal: pembunuhan, penyerangan, pemukulan) atau tindakan psikologi (Misal: teror, menakuti, melecehkan, memarahi, menggoda, mengancam, intimidasi) yang akan mempengaruhi pekerja yang bersangkutan.

Situasi kekerasan tidak berdiri sendiri (tidak tunggal) yang artinya bahwa banyak faktor yang menyebabkan. Oleh karena mengenali kekerasan ditempat kerja menjadi perlu bagi semua pekerja (recognising workplace violence).

Menurut WHO World Report on Violence and Health, definisi kekerasan adalah: secara sengaja menggunakan tekanan fisik atau kekuasaan, secara mengancam atau sungguhan, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas yang mengakibatkan kemungkinan atau terjadinya luka, kematian, kerugian psikologis, gangguan pengembangan atau terampas

Kejadian atas kekerasan ditempat kerja dari hari ke hari semakin meningkat, tetapi tingkat kesadaran para pekerja mulai meningkat pula atas kejadian yang dialami oleh mereka sendiri atau rekan kerja mereka. Secara tradisional kekerasan hanya diketahui sebagai bentuk kekerasan fisik saja, tetapi saat ini kejadian menjadi meningkat pula atas dampak yang diakibatkan oleh kekerasan psikologi. Kekerasan psikologi dapat meliputi berbagai macam cara atau taktik, dan semua itu mengakibatkan luka emosional yang sangat signifikan terhadap pekerja yang menjadi korban. Memang sepertinya kekerasan emosional ini tidak terlihat tetapi bisa menjadi suatu kondisi yang bisa “meledak” ketika dilakukan berulang-ulang (biarpun sangat tidak “kentara” misal: dikatai BODOH, secara berulang-ulang dan didepan para pengguna jasa kita atau teman sekerja).

Seperti dimaksud diatas, banyak kekerasan yang terjadi berhubungan dengan jender. “Pengalaman” mengatakan bahwa kasus kekerasan lebih banyak menimpa perempuan, karena mereka merupakan “soft target” dibandingkan dengan laki-laki, dan juga karena mereka pada posisi “high-risk occupation” (karena pekerjaan mereka kontak langsung dengan pengguna jasa layanan, misal: awak kabin, kondektur, masinis, dan sebagainya).

Awak kabin adalah salah satu pekerja yang menempati resiko tinggi kekerasan ditempat kerja karena jarak tempuh perjalanan atau karena perilaku penumpang, misal:

mabuk karena kelebihan minum alkohol;
jenuh karena penerbangan yang lama, larangan merokok, dan jumlah penumpang yang penuh, atau;
juga karena perilaku awak kabin sendiri: karena kelelahan atau kondisi kerja yang buruk

Oleh karena kondisi tersebut tidak hanya mengancam para awak kabin saja tetapi juga terhadap penumpang yang lain dan yang terpenting adalah mengancam atas keselamatan penerbangan.

Resiko kekerasan di tempat kerja dialami setiap harinya di industri transportasi, pekerja mengalami acaman kekerasan dari yang paling ringan sampai terberat. Situasi ini berdampak serius bagi daya tahan fisik dan emosional pekerja. Situasi tersebut merupakan masalah kesehatan dan keamanan kerja, dan perlu mendapatkan perhatian serius sebagai gangguan di tempat kerja.

Seperti disebutkan diatas, kekerasan ditempat kerja tidak berdiri sendiri, oleh karena iti kita perlu mengenal Violence Risk Factors :

Masa tumbuh-kembang dan pengaruh orangtua dan keluarga (pelaku kekerasan);
Faktor budaya: misal kekerasan dianggap sebagai “bentuk” pembenaran/normal ditempat kerja kita, atau kekerasan sebagai bentuk penegakkan disiplin ditempat kerja;
Ketidaksetaraan ekonomi: hubungan kerja yang didefinisikan sebagai ATASAN-BAWAHAN, dan bentuk penyalahgunaan kekerasan;
Jender: ketidaksetaraan/ketidakadilan jender dan wujud dari norma yang berlaku dimasyarakat yang menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat
Faktor Personal: konflik ditempat kerja dan keinginan balas dendam
Faktor biologis: hormonal, testosterone: maskulinitas atau macho
Gangguan mental: perilaku dan sikap kekerasan karena pelaku menderita gangguan mental: paranoid, schizophrenia, power syndrome
Pengaruh media: media menonjolkan bentuk kekerasan sebagai penyelesaian masalah
Rekan kerja dan situasi kerja/perusahaan: rekan kerja dan situasi kerja yang agresif mendorong dan mempengaruhi agresifitas (negatif), prasangka buruk, diskriminasi, kondisi dan syarat kerja yang buruk, upah rendah, jam kerja yang panjang, kelelahan
Faktor-faktor substansi lainnya: pelaku kekerasan adalah pengguna obat terlarang dan peminum obat, sex disorder, personality disorder

Siapa Yang Dirugikan Dan Bertanggung Jawab Atas Kekerasan Ditempat Kerja

Semua pihak dirugikan atas terjadinya kekerasan ditempat kerja dan semua orang/pihak bertanggung jawab (pengusaha, pekerja/serikat pekerja dan pemerintah) atas terjadinya kekerasan tersebut. Mayoritas pekerja tidak mau menjadi korban di tempat kerjanya, tetapi banyak dari mereka telah menjadi korban kekerasan di tempat kerja.

Kekerasan tidak bisa ditoleransi dimanapun, dalam lingkungan kerja dibutuhkan kesetaraan dan perlakuan yang adil, rasa hormat dan menghormati, hubungan kerja yang aman dan nyaman, dan itu semua akan mempengaruhi hubungan kerja dan produktifitas.

Komitmen perusahaan (kebijakan dan sangsi) akan meminimalkan kejadian kekerasan ditempat kerja, serikat pekerja bisa mengusulkan hal ini melalui perjanjian kerja bersama (PKB).

Aksi pencegahan adalah diutamakan dan dibutuhkan;
Organisasi pekerja dan lingkungan kerja memiliki kunci yang signifikan dalam menemukan masalah dan mengatasinya;
Perusahaan melibatkan secara aktif serikat pekerja dalam menemukan masalah dan mengatasinya serta menjalankan solusi;
Partisipasi aktif pekerja dan serikat pekerja dalam mengidentifikasi masalah dan menjalankan solusi;
Peningkatan ketrampilan interpersonal secara teratur dan merata;
Penyediaan sarana untuk pemulihan, konseling, pembiayaan medis dan konsekuensinya dan menerapkan zero tolerance terhadap kekerasan
Terus menerus menilai dan memperbaruhi kebijakan dan strategi untuk mencegah kekerasan yang lebih luas ditempat kerja

The Di Martino Model for the management violence at work place

Kerja Serikat Pekerja Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Ditempat Kerja

Serikat pekerja adalah agen untuk perubahan yang baik ditempat kerja. Menciptakan tempat kerja yang terbebas dari bentuk kekerasan adalah dambaan semua pekerja. Serikat pekerja dan pekerja secara proaktif melakukan kampanye pelaksanaan kebijakan anti-kekerasan ditempat kerja. Lingkungan kerja yang nyaman, aman dan terbebas dari kekerasan fisik maupun psikologi akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktitas yang optimal